Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1967
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan, sebagai berikut: Pasal 1. Yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
Pasal 2. Atas tiap hak pengusahaan hutan yang diberikan atas dasar ketentuan yang berlaku dan semua hasil hutan yang dikeluarkan dari hutan di seluruh Indonesia dengan maksud diperdagangkan, masing- masing dikenakan suatu pungutan, yang disebut:
Pasal 3.
Pasal 4. Iuran-iuran tersebut dipergunakan untuk membiayai:
Pasal 5. Menteri Pertanian menetapkan :
Pasal 6.
Pasal 7. Segala ketentuan-ketentuan mengenai iuran dan lain-lain pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1967. Agar supaya setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Pejabat Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1967. Sekretaris Kabinet, SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1967 TENTANG IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN. PENJELASAN. Dalam rangka rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Nasional maka hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam mempunyai potensi yang sangat besar dan tinggal menunggu eksploitasi dan pengusahaannya. Dengan dikeluarkannya U.U. Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing terbukalah kemungkinan untuk mengeksploitir dan mengusahakan hutan tersebut secara besar-besaran dengan perencanaan secara menyeluruh dari Pemerintah Pusat. Dengan pengusahaan hutan secara besar-besaran dengan tehnik dan penggunaan alat-alat modern, maka produksi hasil hutan/kayu akan meningkat dengan melonjak, baik untuk keperluan konsumsi dan pembangunan industri hasil hutan/perkayuan dalam negeri, maupun untuk diekspor. Akan tetapi perlu dijaga, agar pengusahaan hutan secara besar-besaran tersebut jangan sampai memusnahkan dan merusakkan hutan yang bersangkutan, bahkan hasilnya harus dapat dimanfaatkan untuk membiayai rehabilitasi dan pembangunan hutan diseluruh tanah air kita dengan tehnik kehutanan yang modern yang dapat menjamin keletarian hutan dengan segala fungsi-fungsinya serta memperbaiki susunan botanis dan sifat ekonomisnya. Pemungutan Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud untuk menjamin tersedianya biaya-biaya yang diperlukan, baik untuk merehabilitir kembali areal-areal hutan yang baru selesai dieksploitir, maupun untuk rehabilisasi dan pembangunan hutan ditanah air secara menyeluruh berdasarkan rencana Pemerintah Pusat. Mengingat bahwa penggunaan iuran-iuran tersebut meliputi sektor pembangunan hutan Daerah yang bersangkutan dan sektor pembangunan kehutanan secara menyeluruh ditanah air yang harus dibiayai oleh Pemerintah Pusat, maka perimbangan pembagian prosentase iuran-iuran tersebut antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena penanaman kembali hutan/rehabilisasi hutan itu sangat tergantung kepada musim serta persiapan-persiapan pengolahan tanah, penyediaan bibit dan lain sebagainya, maka kelambatan keluarnya biaya dapat mengakibatkan kegagalan total, sehingga tersedianya biaya tepat pada waktunya merupakan persyaratan mutlak. Diharapkan agar hasil iuran-iuran ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, yaitu dengan adanya biaya-biaya yang tersedia dan dapat diambil dengan prosedur yang mudah dan singkat. Prosedur penyimpanan dan pengambilan hasil iuran-iuran sebagaimana dimaksud di atas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian bersama Menteri Keuangan. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Iuran Hak Pengusahaan Hutan dikenakan kepada Pemegang Hak Pengusahaan Hutan, karena ia memperoleh hak tanggal untuk mengusahakan areal hutan yang bersangkutan selama jangka waktu yang ditetapkan. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Tarip luran Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan per ha/tahun. Iuran Hasil Hutan Tetap merupakan tarip standard yang berlaku untuk seluruh Indonesia bagi semua Hasil Hutan/kayu berdasarkan jenis golongan dan kualitet serta ditetapkan per- m3,ton atau kesatuan-kesatuan ukuran lainnya. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Penetapan besarnya iuran-iuran (tarip) serta pelaksanaan pemungutannya diatur oleh Menteri Pertanian karena sifatnya terutama adalah tehnis Kehutanan. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Dengan telah adanya Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan yang telah menjamin pula pemasukan penghasil Daerah dari Sektor Kehutanan, maka pungutan-pungutan lain terhadap Hasil Hutan dilarang, termasuk pula cukai kayu dan lain pungutan berdasarkan Peraturan Daerah. Iuran Hasil Hutan ini tidak meniadakan adanya A.D.O. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/36; TLN Nomor 2844
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)