DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1972

Nomor: 59
Tahun: 1972
Ditetapkan: 12 Oktober 1972
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN KREDIT LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a.Kredit luar-negeri ialah pinjaman yang diterima dari luar- negeri, yang pemasukannya ke Indonesia bukan dalam rangka penerimaan kredit dari badan-badan internasional dan Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia
b.Badan Usaha Negara ialah :
1. 1.Usaha-usaha Negara baik yang dimaksud dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969 maupun yang pem- bentukannya di lakukan dengan Undang-undang ;
2. 2.Bank-bank milik Negara ialah Bank Indonesia sebagaimana yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 ; bank umum dan bank pembangunan milik Negara sebagaimana masing-masing yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.
c.Badan Usaha Daerah ialah :
1. 1.Perusahaan-perusanaan Daerah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undarig Nomor 6 Tahun 1969 ;
2. 2.Bank Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962.

BAB II

PENERIMAAN KREDIT BAGI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, LEMBAGA PELMERINTAH NON DEPARTEMEN DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1). Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk mengusahakan dan atau menerima tawaran kredit luar-negeri :
(2). Kredit luar-negeri yang dipergunakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah, adalah kredit luar-negeri yang di terima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

PENERIMAAN KREDIT OLEH BADAN USAHA NEGARA, BADAN USAHA DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA

Pasal 3

(1). Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah dan Perusahaan Swasta hanya dapat dibenarkan untuk menerima tawaran kredit luar-negeri apabila tidak disertai adanya keharusan jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Bank Indonesia dan bank-bank lainnya milik Negara, untuk pembayarannya kembali dan atau tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai akibat dari penerimaan kredit luar-negeri yang bersangkutan.
(2)Badan …
(2). Badan Usaha Negara dan Badan usaha Daerah tidak dibenarkan untuk memberikan jaminan atau bertindak selaku penjamin dalam pembayaran kembali kredit luar-negeri yang diterima oleh Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah dan Perusahaan Swasta.

Pasal 4

(1). Penerimaan kredit luar-negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Pnesiden ini, harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.
(2). Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah yang bersangkutan diwajibkan pula untuk secara berkala melaporkan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan, penggunaan dan pembayaran kembali pokok dan bunga dari kredit luar-negeri yang diterimanya sesuai dengan tata-cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1). Penerimaan kredit luar-negeri oleh Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden ini tidak memerlukan ijin dari Menteri Keuangan.
(2). Pihak swasta yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai penerimaan, pelaksanaan serta pembayaran kembali pokok dan bunga kredit luar-negeri yang diterimanya sesuai dengan tata-cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1). Jika dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, sebagaimana masing-masing diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang- undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, direncanakan juga untuk menggunakan kredit luar-negeri, maka rencana penggunaan kredit Iuar-negeri tersebut harus dicantumkan dalam Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan persetujuan atas rencana penanaman modal termaksud.
(2). Apabila didalam perusahaan/badan hukum yang didirikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdapat penyertaan modal Negara Republik Indonesia dan atau Badan Usaha Negara dan atau Badan Usaha Daerah, ataupun jika perusahaan/calon penanam modal dalam negeri yang bersangkutan merupakan suatu Badan Usaha Negara atau Badan Usaha Daerah, maka untuk penggunaan kredit luar negeri termaksud berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 4 Keputusan Presiden ini.
(3). Dalam hal yang melakukan penanaman modal tersebut pada, ayat (1) Pasal ini adalah pihak swasta, maka untuk penggunaan kredit luar negeri termaksud berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

BAB IV

PENATA USAHAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1). Departemen Keuangan dan Bank Indonesia melakukan penata usahaan dan pengawasan atas penerimaan kredit luar negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.
(2). Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Persetujuan-persetujuan untuk penerimaan kredit luar negeri yang pernah diberikan, oleh Panitya Kebijaksanaan Pemerintah Kredit Luar Negeri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 311 Tahun 1968 jo. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 100/EK/KEP/12/1966, tetap berlaku dengan ketentuan bahwa terhadap Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah, dan pihak swasta yang bersangkutan masing-masingnya dikenakan kewajiban tersebut pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 1972. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O JENDERAL TNI.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN KREDIT LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden ini dengan :

a.Kredit luar-negeri ialah pinjaman yang diterima dari luar- negeri, yang pemasukannya ke Indonesia bukan dalam rangka penerimaan kredit dari badan-badan internasional dan Pemerintah negara-negara yang tergabung dalam Intergovernmental Group on Indonesia
b.Badan Usaha Negara ialah :
1. 1.Usaha-usaha Negara baik yang dimaksud dalam Undang- undang Nomor 9 Tahun 1969 maupun yang pem- bentukannya di lakukan dengan Undang-undang ;
2. 2.Bank-bank milik Negara ialah Bank Indonesia sebagaimana yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 ; bank umum dan bank pembangunan milik Negara sebagaimana masing-masing yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.
c.Badan Usaha Daerah ialah :
1. 1.Perusahaan-perusanaan Daerah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undarig Nomor 6 Tahun 1969 ;
2. 2.Bank Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962.

BAB II

PENERIMAAN KREDIT BAGI DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, LEMBAGA PELMERINTAH NON DEPARTEMEN DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1). Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk mengusahakan dan atau menerima tawaran kredit luar-negeri :
(2). Kredit luar-negeri yang dipergunakan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah, adalah kredit luar-negeri yang di terima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III

PENERIMAAN KREDIT OLEH BADAN USAHA NEGARA, BADAN USAHA DAERAH DAN PERUSAHAAN SWASTA

Pasal 3

(1). Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah dan Perusahaan Swasta hanya dapat dibenarkan untuk menerima tawaran kredit luar-negeri apabila tidak disertai adanya keharusan jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Bank Indonesia dan bank-bank lainnya milik Negara, untuk pembayarannya kembali dan atau tidak menimbulkan kewajiban suatu apapun bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai akibat dari penerimaan kredit luar-negeri yang bersangkutan.
(2)Badan …
(2). Badan Usaha Negara dan Badan usaha Daerah tidak dibenarkan untuk memberikan jaminan atau bertindak selaku penjamin dalam pembayaran kembali kredit luar-negeri yang diterima oleh Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah dan Perusahaan Swasta.

Pasal 4

(1). Penerimaan kredit luar-negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Pnesiden ini, harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia.
(2). Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah yang bersangkutan diwajibkan pula untuk secara berkala melaporkan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan, penggunaan dan pembayaran kembali pokok dan bunga dari kredit luar-negeri yang diterimanya sesuai dengan tata-cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1). Penerimaan kredit luar-negeri oleh Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden ini tidak memerlukan ijin dari Menteri Keuangan.
(2). Pihak swasta yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kepada Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengenai penerimaan, pelaksanaan serta pembayaran kembali pokok dan bunga kredit luar-negeri yang diterimanya sesuai dengan tata-cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1). Jika dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, sebagaimana masing-masing diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang- undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, direncanakan juga untuk menggunakan kredit luar-negeri, maka rencana penggunaan kredit Iuar-negeri tersebut harus dicantumkan dalam Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan persetujuan atas rencana penanaman modal termaksud.
(2). Apabila didalam perusahaan/badan hukum yang didirikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini terdapat penyertaan modal Negara Republik Indonesia dan atau Badan Usaha Negara dan atau Badan Usaha Daerah, ataupun jika perusahaan/calon penanam modal dalam negeri yang bersangkutan merupakan suatu Badan Usaha Negara atau Badan Usaha Daerah, maka untuk penggunaan kredit luar negeri termaksud berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 4 Keputusan Presiden ini.
(3). Dalam hal yang melakukan penanaman modal tersebut pada, ayat (1) Pasal ini adalah pihak swasta, maka untuk penggunaan kredit luar negeri termaksud berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 5 Keputusan Presiden ini.

BAB IV

PENATA USAHAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1). Departemen Keuangan dan Bank Indonesia melakukan penata usahaan dan pengawasan atas penerimaan kredit luar negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden ini.
(2). Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pasal 9

…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 1972. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O JENDERAL TNI.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1983