DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1998

Nomor: 24
Tahun: 1998
Ditetapkan: 23 Januari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perlu pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerima pinjaman luar negeri dan menerbitkan jaminan bank untuk pinjaman dimaksud;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERBITAN JAMINAN BANK INDONESIA SERTA PENERBITAN JAMINAN BANK UNTUK PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI OLEH BANK PERSERO DAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG TELAH DIIZINKAN MELAKUKAN KEGIATAN DALAM VALUTA ASING.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing;
2.Bank …
2.Bank Persero adalah Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara;
3.Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank luar negeri dalam hal Bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan/atau yang menerbitkan Letter of Credit melakukan wanprestasi;
4.Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk dalam valuta asing atau Rupiah yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang, dan/atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2

Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri yang dilakukan dan atas Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 3

(1)Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing dapat menerima pinjaman luar negeri atas beban Bank yang bersangkutan.
(2)Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
(3)Kegiatan …
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bank yang bersangkutan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini :

a.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, sepanjang berkaitan dengan Bank Indonesia, Bank Persero dan bank Pembangunan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing,
b.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa inyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 27

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih menunjang kemampuan perbankan nasional dalam penyediaan dana bagi pembiayaan kegiatan ekonomi, dipandang perlu pula untuk tetap memperkenankan Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing untuk menerima pinjaman luar negeri dan menerbitkan jaminan bank untuk pinjaman dimaksud;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang Telah Diizinkan Melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang …
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210);
5.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri;

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing;
2.Bank …
2.Bank Persero adalah Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara;
3.Jaminan Bank Indonesia adalah kewajiban Bank Indonesia untuk membayar kepada bank luar negeri dalam hal Bank yang melakukan pinjaman luar negeri dan/atau yang menerbitkan Letter of Credit melakukan wanprestasi;
4.Pinjaman Luar Negeri adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban lainnya terhadap bukan penduduk dalam valuta asing atau Rupiah yang meliputi Giro, Tabungan, Deposito, Call Money, kewajiban dalam rangka pasar uang, dan/atau surat berharga yang diterbitkan bank di pasar uang/modal perdana baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 2

Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri yang dilakukan dan atas Letter of Credit yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 3

(1)Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing dapat menerima pinjaman luar negeri atas beban Bank yang bersangkutan.
(2)Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerbitkan jaminan bank atau bertindak sebagai penjamin untuk pembayaran kembali pinjaman luar negeri yang diterima oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
(3)Kegiatan …
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Bank yang bersangkutan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini :

a.Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, sepanjang berkaitan dengan Bank Indonesia, Bank Persero dan bank Pembangunan yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing,
b.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sebagai Bank Devisa inyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1972

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1972