DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1983

Nomor: 65
Tahun: 1983
Ditetapkan: 21 Desember 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan azas resiprositas dan saling menghormati di antara kedua negara, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983 tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Brunei.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei dan berkedudukan di Bandar Seri Begawan.
(2)Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan meliputi wilayah Brunei.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan dilakukan segera setelah dibukanya hubungan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983.

Pasal 6

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan azas resiprositas dan saling menghormati di antara kedua negara, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983 tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Brunei.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI.

Pasal 1

(1)Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei dan berkedudukan di Bandar Seri Begawan.
(2)Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan meliputi wilayah Brunei.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

…

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 65 Tahun 1983

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1983