DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1971

Nomor: 8
Tahun: 1971
Ditetapkan: 18 Februari 1971
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menindjau kembali ketentuan Pasal 1 Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 31/EK/KEP/ 9/1966 tentang penundaan berlakunja uang rupiah baru sebagai alat pembajaran jang sah bagi Daerah Propinsi Irian Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Pnps. 1965. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
4.Undang-undang Nomor 27 Prps Tahun 1965.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BERLAKUNJA MATA UANG RUPIAH (Rp) DISELURUH WILAYAH INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TERMASUK DAERAH lRlAN BARAT Pasal 1 …

Pasal 1

Uang Rupiah (Rp) jang sebelum ditetapkannja peraturan ini berlaku sebagai alat pembajaran jang sah diluar wilajah Propinsi Irian Barat dinjatakan berlaku sebagai alat pembajaran jang sah di Daerah Propinsi Irian Barat disamping mata uang rupiah Irian Barat (IBRp) ;

Pasal 2

Nilai tukar satuan rupiah Irian Barat (IBRp) terhadap satuan rupiah (Rp) ditetapkan IBRp. 1.- (satu rupiah Irian Barat) sama dengan Rp.18,90.- (delapan belas sembilan puluh perseratus rupiah) sesuai dengan ketentuan dictum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1970.

Pasal 3

Pelaksanaan dari pada pergantian mata uang rupiah Irian Barat (IBRp) dengan mata uang rupiah (Rp) akan dilakukan setjara bertahap

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh para Menteri dan atau oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan wewenang dan bidangnja masing-masing.

Pasal 5

Segala peraturan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 18 Pebruari 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. SOEHARTO DJENDERAL TNI.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menindjau kembali ketentuan Pasal 1 Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 31/EK/KEP/ 9/1966 tentang penundaan berlakunja uang rupiah baru sebagai alat pembajaran jang sah bagi Daerah Propinsi Irian Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Pnps. 1965. Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945

Mengingat

2.Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
4.Undang-undang Nomor 27 Prps Tahun 1965.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BERLAKUNJA MATA UANG RUPIAH (Rp) DISELURUH WILAYAH INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TERMASUK DAERAH lRlAN BARAT Pasal 1 …

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pelaksanaan dari pada pergantian mata uang rupiah Irian Barat (IBRp) dengan mata uang rupiah (Rp) akan dilakukan setjara bertahap

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh para Menteri dan atau oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan wewenang dan bidangnja masing-masing.

Pasal 5

Segala peraturan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 18 Pebruari 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA t.t.d. SOEHARTO DJENDERAL TNI.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1971

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1970