DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1970

Nomor: 16
Tahun: 1970
Ditetapkan: 17 April 1970
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR DAN LALU-LINTAS DEVISA.

Pasal 1

Sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

(1)Pembedaan antara devisa dalam bentuk Bonus Ekspor (B.E.) dan Devisa Pelengkap (D.P) ditiadakan.
(2)Devisa dibedakan antara :
1. a.Devisa umum, ialah devisa yang diperoleh dari hasil eskpor, atau dari penjualan jasa atau dari transfer;
2. b.Devisa kredit, ialah devisa yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai B.E. Kredit. JUAL-BELI DEVISA UMUM.

Pasal 2

(1)Eksportir diwajibkan menjual seluruh devisa umum yang diperoleh dari hasil ekspornya, ialah harga FOB yang sebenarnya diterima, yang dibuktikan dengan kontrak penjualan dan atau invoice penjualan kepada Bank Indonesia melalui Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
(2)Hasil devisa dari penjualan jasa, tidak diwajibkan untuk dijual seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(3)Bank Indonesia diwajibkan membeli seluruh devisa yang dijual seperti dimaksud dalam ayat (1) dan yang mungkin dijual seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
(4)Tata-cara penjualan dan pembelian devisa yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, dari hasil penjualan devisa seperti tersebut dalam. pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, eksportir menerima 90% dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing, sedangkan yang 10 % diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
(2)Hasil penjualan devisa yang berasal dari ekspor barang- barang jadi dan kerajinan rakyat diserahkan 100% kepada eksportir dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing. Menteri Perdagangan menentukan barang-barang, yang termasuk barang-barang jadi dan barang-barang kerajinan rakyat.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini serta ketentuan-ketentuan mengenai impor dan ekspor, setiap orang dapat dengan bebas memperoleh dan menggunakan devisa umum.

BAB III

DEVISA KREDIT

Pasal 5

Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perdagangan menentukan kurs dan mengatur penggunaan dari devisa kredit.

BAB IV

ALOKASI DEVISA OTOMATIS (ADO)

Pasal 6

(1)Sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Alokasi Devisa Otomatis (ADO) untuk Daerah-daerah ditiadakan.
(2)Untuk tahun Anggaran 1970/1971 dan seterusnya setiap Daerah tingkat I akan menerima sumbangan dari Pemerintah Pusat sejumlah nilai ADO yang diterimanya dalam tahun Anggaran 1969/1970 dengan ditambah 5% yang dibayarkan dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi pada call pertama dalam Bursa Valuta Asing, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(3)Menteri Keuangan menentukan aturan-aturan pelaksanaan dari pemberian sumbangan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

BAB V

PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR

Pasal 7

Menteri Perdagangan menentukan barang-barang tertentu yang dilarang untuk diimpor dan barang-barang tertentu yang dilarang untuk diekspor, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi Nasional dan kepentingan Negara pada umumnya.

Pasal 8

Menteri Perdagangan menentukan harga patokan untuk barang- barang ekspor secara berkala.

Pasal 9

Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya menyempurnakan aturan-aturan pelaksanaan. impor dan ekspor agar pelaksanaan impor dan ekspor dapat berjalan lebih lancar.

Pasal 10

Menteri Keuangan menentukan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (N.D.P.B.M), sesuai dengan kurs yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR DAN LALU-LINTAS DEVISA.

Pasal 1

Sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

(1)Pembedaan antara devisa dalam bentuk Bonus Ekspor (B.E.) dan Devisa Pelengkap (D.P) ditiadakan.
(2)Devisa dibedakan antara :
1. a.Devisa umum, ialah devisa yang diperoleh dari hasil eskpor, atau dari penjualan jasa atau dari transfer;
2. b.Devisa kredit, ialah devisa yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenal sebagai B.E. Kredit. JUAL-BELI DEVISA UMUM.

Pasal 2

(1)Eksportir diwajibkan menjual seluruh devisa umum yang diperoleh dari hasil ekspornya, ialah harga FOB yang sebenarnya diterima, yang dibuktikan dengan kontrak penjualan dan atau invoice penjualan kepada Bank Indonesia melalui Bank Devisa dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
(2)Hasil devisa dari penjualan jasa, tidak diwajibkan untuk dijual seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
(3)Bank Indonesia diwajibkan membeli seluruh devisa yang dijual seperti dimaksud dalam ayat (1) dan yang mungkin dijual seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dengan kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing.
(4)Tata-cara penjualan dan pembelian devisa yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 3

(1)Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, dari hasil penjualan devisa seperti tersebut dalam. pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, eksportir menerima 90% dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing, sedangkan yang 10 % diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
(2)Hasil penjualan devisa yang berasal dari ekspor barang- barang jadi dan kerajinan rakyat diserahkan 100% kepada eksportir dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam Bursa Valuta Asing. Menteri Perdagangan menentukan barang-barang, yang termasuk barang-barang jadi dan barang-barang kerajinan rakyat.

Pasal 4

BAB III

DEVISA KREDIT

Pasal 5

Menteri Keuangan bersama-sama Menteri Perdagangan menentukan kurs dan mengatur penggunaan dari devisa kredit.

BAB IV

ALOKASI DEVISA OTOMATIS (ADO)

Pasal 6

(1)Sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Alokasi Devisa Otomatis (ADO) untuk Daerah-daerah ditiadakan.
(2)Untuk tahun Anggaran 1970/1971 dan seterusnya setiap Daerah tingkat I akan menerima sumbangan dari Pemerintah Pusat sejumlah nilai ADO yang diterimanya dalam tahun Anggaran 1969/1970 dengan ditambah 5% yang dibayarkan dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi pada call pertama dalam Bursa Valuta Asing, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(3)Menteri Keuangan menentukan aturan-aturan pelaksanaan dari pemberian sumbangan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

BAB V

PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR

Pasal 7

Pasal 8

Menteri Perdagangan menentukan harga patokan untuk barang- barang ekspor secara berkala.

Pasal 9

Pasal 10

Menteri Keuangan menentukan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (N.D.P.B.M), sesuai dengan kurs yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang berlaku, yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1978

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1971