DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis produk hukum terdiri atas Produk Hukum yang merupakan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Produk hukum meliputi peraturan BGN dan peraturan bersama. Produk hukum terdiri dari Keputusan Kepala Badan dan Keputusan PPTM. Pembentukan Produk Hukum harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi peraturan badan berisi : a. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan dengan derajat yang sama yang bersifat pedoman umum; dan/atau c. melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional Materi muatan keputusan kepala badan berisi melaksanakan Peraturan BGN; dan/atau kebijakan teknis di lingkungan BGN Peraturan BGN menggunakan logo lambang garuda warna kuning emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas di halaman pertama. Pembentukan Produk Hukum dilakukan dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
4.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
5.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);
6.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Gizi Nasinal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1045); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, penetapan, dan kebijakan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Gizi Nasional.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Program Penyusunan adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Gizi Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4.Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah Lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
5.Kepala Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.
6.Pemrakarsa adalah Sekretariat Utama, Deputi, dan/atau biro pada Sekretariat Utama yang mengajukan usul pembentukan rancangan Produk Hukum di lingkungan BGN.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

(1)Jenis Produk Hukum terdiri atas:
1. a.Produk Hukum yang merupakan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.Instrumen Hukum lainnya.
(2)Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Peraturan BGN; dan
2. b.Peraturan Bersama.
(3)Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan Kepala Badan; dan
2. b.Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
(4)Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan terkait Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan BGN.
(5)Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan:
1. a.asas umum pemerintahan yang baik; dan
2. b.asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Materi Peraturan Badan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berisi materi:
1. a.melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan dengan derajat yang sama yang bersifat pedoman umum; dan/atau
3. c.melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.
(2)Materi muatan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berisi materi:
1. a.melaksanakan Peraturan BGN; dan/atau
2. b.kebijakan teknis di lingkungan BGN.
(3)Materi muatan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berisi materi melaksanakan dukungan administratif, arahan Kepala Badan, dan/atau kebijakan teknis di lingkungan BGN.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Pasal 4

(1)Pembentukan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengundangan.
(2)Pembentukan Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b terdiri atas tahapan:
1. a.penyusunan;
2. b.penetapan; dan
3. c.pendokumentasian dan penyebarluasan.
(3)Peraturan BGN yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dilakukan:
1. a.pendokumentasian dan penyebarluasan; dan
2. b.monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemrakarsa wajib berkoordinasi dan mengikutsertakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui Sekretaris Utama.

Pasal 6

(1)Pengusulan rancangan Peraturan BGN ke dalam Program Penyusunan berdasarkan:
1. a.arahan Dewan Pengarah;
2. b.arahan Kepala Badan; dan/atau
3. c.usulan dari Pemrakarsa kepada Kepala Badan.
(2)Dalam hal usulan perencanaan Peraturan BGN merupakan arahan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau arahan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menunjuk unit kerja terkait dengan ruang lingkup peraturan sebagai Pemrakarsa.

Pasal 7

(1)Perencanaan Peraturan BGN dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan BGN.
(2)Pemrakarsa mengajukan usulan Program Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat bulan Oktober setiap tahunnya.
(3)Pengajuan usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2)memuat:
1. a.judul;
2. b.dasar hukum;
3. c.latar belakang penyusunan;
4. d.materi pokok, ruang lingkup, dan obyek yang akan diatur;
5. e.sasaran; dan
6. f.target waktu penyusunan.
(4)Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk menyusun Program Penyusunan Peraturan BGN berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)disusun berdasarkan skala prioritas.
(6)Format Progam Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Program Penyusunan Peraturan BGN.

Pasal 9

Program Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu Sekretaris Utama dapat melakukan perubahan jangka waktu penyusunan rancangan Peraturan BGN yang telah ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan BGN.
(2)Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.arahan dan/atau penugasan Kepala Badan; dan/atau
2. b.usulan Pemrakarsa.
(3)Penyampaian usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan pertimbangan dan alasan perubahan yang menjadi dasar perubahan jangka waktu penyusunan Peraturan BGN.
(4)Pertimbangan dan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama.
(5)Dalam hal perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Utama, Sekretaris Utama menyampaikan usulan kepada Pemrakarsa untuk menyusun pertimbangan dan alasan perubahan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…