Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2025
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024
menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
625);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS BADAN GIZI NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1045), diubah sebagai berikut:
Pasal II
376), dinyatakan tidak berlaku.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2025 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL Œ DADAN HINDAYANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN III PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS BADAN GIZI NASIONAL PENGGUNAAN GARIS KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT DINAS YANG MENGGUNAKAN GARIS KEWENANGAN
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. Contoh: a.n. Kepala Badan Gizi Nasional Sekretaris Utama........................ , Tanda tangan Nama
Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktur di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Contoh: a.n. Kepala Badan Gizi Nasional Sekretaris Utama, u.b. Kepala Biro ........................., Tanda tangan Nama
Pelimpahan wewenang pelaksana tugas dalam bentuk tertulis. Batasan kewenangan pelaksana tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Tanda Tangan Nama Lengkap
Contoh: Plh. Kepala Biro Umum dan Keuangan, Tanda Tangan Nama Lengkap KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd DADAN HINDAYANA
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan