DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional wajib melakukan penilaian risiko;
c.bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); www.peraturan.go.id 2023, No.308

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1448);
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga www.peraturan.go.id 2023, No.308 pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3.Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang Risiko yang kemudian mempengaruhi sikap terhadap suatu Risiko.
4.Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengenali, menentukan, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dimiliki suatu organisasi, serta mengevaluasi ketepatan aktivitas pengelolaannya, utamanya dimaksudkan untuk meningkatkan penjaminan terhadap kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maupun perbaikan/peningkatan kinerja.
5.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
8.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit kerja Inspektorat Utama BKKBN.
11.Pemilik Risiko adalah pimpinan BKKBN dan/atau pimpinan unit kerja BKKBN yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya.
12.Unit Pengelola Risiko selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang dipimpin pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan Manajemen Risiko. www.peraturan.go.id 2023, No.308
13.Unit Penyelenggara Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat UPMR adalah unit yang dibentuk untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Manajemen Risiko dan menjamin kepatuhan pelaksanaannya.
14.Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disingkat UKE-I adalah sekretariat utama, kedeputian, dan inspektorat utama yang berada di lingkungan BKKBN.
15.Unit Kerja Eselon II yang selanjutnya disingkat UKE-II adalah direktorat/inspektorat wilayah/biro/pusat/ perwakilan BKKBN provinsi yang berada di lingkungan BKKBN.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN.

Pasal 3

Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi, yang akan mendorong inovasi, meningkatkan kinerja, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Manajemen Risiko, meliputi:

a.prinsip dan kerangka kerja Manajemen Risiko;
b.Budaya Risiko;
c.struktur Manajemen Risiko;
d.proses Manajemen Risiko; dan
e.sumber daya dan pengembangan Manajemen Risiko.

Pasal 5

Kepala BKKBN dalam menyelenggarakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mendelegasikan kewenangan kepada:

a.Sekretaris Utama yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko; dan
b.Inspektur Utama yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan Intern atas penyelenggaraan Manajemen Risiko.

BAB II

PRINSIP DAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.terintegrasi;
b.komprehensif dan sistematis; www.peraturan.go.id 2023, No.308
c.disesuaikan dengan konteks organisasi;
d.inklusif;
e.dinamis;
f.ketersediaan informasi terbaik;
g.faktor manusia dan budaya; dan
h.pengembangan berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Prinsip terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu penyelenggaraan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis organisasi.
(2)Prinsip komprehensif dan sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu Manajemen Risiko dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan sistematis untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan.
(3)Prinsip disesuaikan dengan konteks organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu kerangka kerja dan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang dirancang untuk meningkatkan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal yang tersedia.
(4)Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yaitu melibatkan pengetahuan, pendapat dan persepsi para stakeholder secara tepat dan proporsional dalam pelaksanaan proses Manajemen Risiko.
(5)Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu Manajemen Risiko yang responsif terhadap perubahan konteks internal dan eksternal.
(6)Prinsip ketersediaan informasi terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, yaitu informasi yang relevan bagi kepentingan pelaksanaan Manajemen Risiko berasal dari informasi terdahulu, terkini, dan yang diprediksi pada masa yang akan datang.
(7)Prinsip faktor manusia dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, yaitu pengaruh faktor manusia dan budaya yang bernilai signifikan terhadap seluruh lingkup Manajemen Risiko disetiap level dan tahap.
(8)Prinsip pengembangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, yaitu Manajemen Risiko dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. www.peraturan.go.id 2023, No.308

Pasal 8

(1)Kerangka kerja Manajemen Risiko merupakan dasar penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN.
(2)Kerangka kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kepemimpinan dan komitmen;
2. b.integrasi;
3. c.desain;
4. d.implementasi;
5. e.evaluasi; dan
6. f.perbaikan dan pengembangan.

Pasal 9

(1)Kepemimpinan dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yaitu seluruh pimpinan unit kerja harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memimpin penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya dan memastikan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis organisasi.
(2)Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus dalam struktur dan konteks organisasi yang mengalami perubahan/pengembangan.
(3)Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, yaitu desain penyelenggaraan Manajemen Risiko yang:
1. a.disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi;
2. b.dinyatakan pimpinan organisasi dan/atau unit kerja dalam bentuk kebijakan/pernyataan dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN;
3. c.memuat delegasi tanggung jawab dan fungsi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas;
4. d.kepastian alokasi sumber daya; dan
5. e.adanya ruang komunikasi dan konsultansi bagi seluruh ASN BKKBN maupun para stakeholder dalam penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko.
(4)Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf d, yaitu pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko yang dilakukan dengan perencanaan memadai yang meliputi:
1. a.kejelasan waktu dan alokasi sumber daya;
2. b.kejelasan identitas pelaksana dan cara/metode yang digunakan atas suatu rencana/keputusan; www.peraturan.go.id 2023, No.308
3. c.modifikasi suatu proses pengambilan keputusan jika diperlukan; dan
4. d.adanya keyakinan seluruh rencana dapat diaplikasikan.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf e, yaitu dalam proses evaluasi terhadap sebagian/seluruh kerangka kerja Manajemen Risiko dilakukan secara periodik terhadap kinerja penyelenggaraan Manajemen Risiko, realisasi rencana dan indikator, serta hasil yang diharapkan.
(6)Perbaikan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf f, yaitu adanya pemantauan untuk mendeteksi dan mengantisipasi perubahan serta menilai kecukupan dan efektivitas penyelenggaraan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal serta ditindaklanjuti melalui rencana pengembangan yang tepat dan terukur sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko.

BAB III

BUDAYA RISIKO

Pasal 10

Budaya Risiko dibentuk melalui komitmen dan penyikapan terhadap suatu Risiko, bertujuan untuk membiasakan seluruh ASN di lingkungan BKKBN melaksanakan praktik Manajemen Risiko.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2026