DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kategori Jabatan (pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya evaluasi jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menyesuaikan kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/1218/M.SM.04.00/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang persetujuan penetapan usulan perubahan kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; www.peraturan.go.id 2019, No.1543
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); www.peraturan.go.id 2019, No.1543
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. www.peraturan.go.id 2019, No.1543
2.Pegawai di Lingkungan BKKBN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan BKKBN.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi Jabatan.
5.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan pimpinan tinggi;
2. b.Jabatan administrasi; dan
3. c.Jabatan fungsional.

Pasal 3

(1)Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Jabatan pimpinan tinggi utama;
2. b.Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
3. c.Jabatan pimpinan tinggi pratama;
(2)Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Jabatan administrator;
2. b.Jabatan pengawas; dan
3. c.Jabatan pelaksana. www.peraturan.go.id 2019, No.1543
(3)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(4)Jenjang Jabatan Fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.ahli utama;
2. b.ahli madya;
3. c.ahli muda; dan
4. d.ahli pertama.
(5)Jenjang Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.penyelia;
2. b.mahir;
3. c.terampil; dan
4. d.pemula.

Pasal 4

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai dasar penetapatan Kelas Jabatan.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi Jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

(1)Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2019, No.1543
(3)Jabatan dan kelas jabatan fungsional di lingkungan Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Jabatan dan kelas jabatan pelaksana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
b.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 249/PER/B2/2011 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1543 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id 2019, No.1543 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022