DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di www.peraturan.go.id 2022, No.641 Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, www.peraturan.go.id 2022, No.641 Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

(1)Jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdiri atas:
1. a.jabatan pimpinan tinggi;
2. b.jabatan administrasi; dan
3. c.jabatan fungsional.
(2)Jenjang jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jabatan pimpinan tinggi utama;
2. b.jabatan pimpinan tinggi madya; dan www.peraturan.go.id 2022, No.641
3. c.jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Jenjang jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:
1. a.jabatan administrator;
2. b.jabatan pengawas; dan
3. c.jabatan pelaksana.
(4)Kategori jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.jabatan fungsional keahlian; dan
2. b.jabatan fungsional keterampilan.
(5)Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.ahli utama;
2. b.ahli madya;
3. c.ahli muda; dan/atau
4. d.ahli pertama.
(6)Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.penyelia;
2. b.mahir/pelaksana lanjutan;
3. c.terampil/pelaksana; dan/atau
4. d.pemula.

Pasal 2

(1)Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2022, No.641

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
(3)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1717), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini. www.peraturan.go.id 2022, No.641

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a.Lampiran I Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1340); dan
b.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1543) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1717); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2022, No.641 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd. HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 1 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id 2022, No.641 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023