DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2008

Nomor: 61
Tahun: 2008
Ditetapkan: 2 September 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa data dan informasi klimatologi diperlukan untuk monitoring perubahan iklim baik secara nasional maupun internasional, dan untuk keperluan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan nasional, sehingga perlu ditangani secara lebih terfokus dan terkoordinasi;
c.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kerja sama internasional mengenai data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pelayanan data dan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dipandang perlu menyempurnakan kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika dengan mengubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan Peraturan Presiden; Mengingat : ... Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI , DAN GEOFISIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BMKG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

(1)BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2)Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya bidang kualitas udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c.koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
e.pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
f.penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
g.penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
h.pelaksanaan ...
h.pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
i.pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
j.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
k.koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
l.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
m.pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
n.pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
o.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;
p.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;
q.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;
r.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BMKG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BMKG terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Meteorologi;
d.Deputi Bidang Klimatologi;
e.Deputi Bidang Geofisika;
f.Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
g.Inspektorat;
h.Pusat;
i.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsi BMKG.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG;
b.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerjasama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik/ kekayaan negara, perlengkapan, dan rumah tangga BMKG;
c.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG;
d.pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa data dan informasi klimatologi diperlukan untuk monitoring perubahan iklim baik secara nasional maupun internasional, dan untuk keperluan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan nasional, sehingga perlu ditangani secara lebih terfokus dan terkoordinasi;
c.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam kerja sama internasional mengenai data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pelayanan data dan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dipandang perlu menyempurnakan kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika dengan mengubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan Peraturan Presiden; Mengingat : ... Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI , DAN GEOFISIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BMKG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

(1)BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
(2)Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya bidang kualitas udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b.perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c.koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d.pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
e.pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
f.penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
g.penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
h.pelaksanaan ...
h.pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
i.pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
j.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
k.koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
l.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
m.pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
n.pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
o.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;
p.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;
q.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;
r.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BMKG dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 5

BMKG terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Meteorologi;
d.Deputi Bidang Klimatologi;
e.Deputi Bidang Geofisika;
f.Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
g.Inspektorat;
h.Pusat;
i.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin BMKG dalam menjalankan tugas dan fungsi BMKG.

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

a.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG;
b.pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerjasama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik/ kekayaan negara, perlengkapan, dan rumah tangga BMKG;
c.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG;
d.pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Peraturan turunan (4)

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.3 Tahun 2010

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Peraturan turunan (4)

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.3 Tahun 2010

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2012