DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan tata keIja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1152/M.K.T.Ol/2020 tanggal27 Agustus 2020; Menimbang KEPALABADAN NASIONALPENANGGULANGANBENCANA, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANBADAN NASIONALPENANGGULANGANBENCANA NOMOR8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANBADAN NASIONALPENANGGULANGAN BENCANANOMOR4 TAHUN 2019 TENTANGORGANISASIDAN TATA KERJA BADAN NASIONALPENANGGULANGANBENCANA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA BEPUBLIK INDONESIA SAUNAN
1. 1.Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156), diubah sebagai berikut: BENCANATENTANGPERUBAHANATASPERATURANBADAN NASIONALPENANGGULANGANBENCANANOMOR4 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONALPENANGGULANGANBENCANA. PENANGGULANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN NASIONAL

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
3.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ten tang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Menetapkan Mengingat

Pasal 107

Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

10.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Pasal 101 dihapus.
8.Pasal 100 dihapus. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa199
7.Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Pasal 96 dihapus.
5.Pasal 95 dihapus. .. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasa194
4.Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Pasal 91 dihapus.
2.Pasal 90 dihapus. Pasa189 Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
26.Pasal 125 dihapus.
25.Pasal 124 dihapus.
24.Pasal 123 dihapus.
23.Pasal 122 dihapus.
22.Pasal 121 dihapus.
21.Pasal 120 dihapus.
20.Pasal 119 dihapus. Pasa1118 Direktorat Kesiapsiagaan terdiri atas Ke1ompokJabatan Fungsional.
19.Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.Pasal 115 dihapus.
17.Pasal 114 dihapus.
16.Pasal 113 dihapus.
15.Pasal 112 dihapus.
14.Pasal 111 dihapus.
13.Pasal 110 dihapus.
12.Pasal 109 dihapus.
11.Pasal 108 dihapus.
42.Pasal 151 dihapus.
41.Pasal 150 dihapus.
40.Pasal 141 dihapus.
39.Pasal 140 dihapus.
38.Pasal 139 dihapus.
37.Pasal 138 dihapus.
36.Pasal 137 dihapus.
35.Pasal 136 dihapus.
34.Pasal 135 dihapus.
33.Pasal 134 dihapus. Pasa1133 Direktorat Peringatan Dini terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
32.Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
31.Pasal 130 dihapus.
30.Pasal 129 dihapus.
29.Pasa1128 dihapus.
28.Pasal 127 dihapus.
27.Pasal 126 dihapus.
53.Pasal 180 dihapus.
52.Pasal 177 dihapus.
51.Pasal 176 dihapus.

(1)Dihapus.
(2)Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemulihan Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan sarana dan utilitas.

Pasal 170

50.Ketentuan huruf a Pasal 170 dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Subdirektorat Pemulihan Sarana terdiri atas:

a.dihapus; dan
b.Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemulihan Sarana dan Utilitas.
1. 49.Ketentuan huruf a Pasal 169 dihapus, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:
2. 48.Pasa!166 dihapus.
3. 47.Pasal 165 dihapus.
4. 46.Pasal 159 dihapus
5. 45.Pasal 158 dihapus.
6. 44.Pasal 155 dihapus.
7. 43.Pasal 154 dihapus.
8. 72.Pasal 235 dihapus.
9. 71.Pasal 234 dihapus.
10. 70.Pasal 225 dihapus.
11. 69.Pasal 224 dihapus.
12. 68.Pasal 221 dihapus.
13. 67.Pasal 220 dihapus.
14. 66.Pasal 217 dihapus.
15. 65.Pasal 216 dihapus.
16. 64.Pasal 210 dihapus.
17. 63.Pasal 209 dihapus.
18. 62.Pasal 206 dihapus.
19. 61.Pasal 205 dihapus.
20. 60.Pasal 202 dihapus.
21. 59.Pasal 201 dihapus.
22. 58.Pasal 195dihapus.
23. 57.Pasal 194 dihapus.
24. 56.Pasal 191dihapus.
25. 55.Pasal 190dihapus.
26. 54.Pasal 181dihapus
27. 87.Pasal 279 dihapus.
28. 86.Pasal 278 dihapus
29. 85.Pasal 275 dihapus.
30. 84.Pasal 274 dihapus.
31. 83.Pasal 271 dihapus.
32. 82.Pasal 270 dihapus
33. 81.Pasal 264 dihapus.
34. 80.Pasal 263 dihapus.

Pasal 260

(1)Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 didukung oleh KelompokJabatan Fungsional.
(2)Dihapus.

79.Ketentuan ayat (1)Pasal 260 diubah dan ayat (2)dihapus sehinggaPasal 260 berbunyi sebagai berikut:
78.Pasal 250 dihapus.
77.Pasal 249 dihapus.
76.Pasal 246 dihapus.
75.Pasal 245 dihapus.
74.Pasal 239 dihapus.
73.Pasal 238 dihapus. . . masmg-masmg.

Pasal 305

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
(3)Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas

96.Ketentuan Pasal 305 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
95.Pasal 303 dihapus.
94.Pasal 302 dihapus.
93.Pasal 299 dihapus.
92.Pasal 298 dihapus.
91.Pasal 291 dihapus.
90.Pasal 290 dihapus.
89.Pasal 287 dihapus.
88.Pasa1286 dihapus.
99.Ketentuan Pasal 317 tetap, dan lampiran diu bah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan un sur pelaksana bertanggung jawab memimpm dan mengoordinasikan bawahan dan kelompok jabatan fungsional pada satuan organisasi masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. Pasa1309
98.Ketentuan Pasal 309 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 305A

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaim~a dimaksud dalam Pasal 305, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.

97.Di antara Pasal 305 dan Pasa1306 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 305A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan. PasalII Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa1319 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini. 10l. Ketentuan Pasal 319 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa1318 Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

100.Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: I , /fI?v1AALJ,.- ~ - "I "",,!::~g_:M1('NNMUABEZI Salinan sesuai dengan aslinya Il@AN NASIONALPENANGGULAINGANBENCANA Y~/,.~~~."i'-""_"':' rganisasi dan Kerja Sarna, ~~~TA NEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2020 NOMOR 1461 '1. WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember2020 DONI MONARDO ttd. KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. .--------------------- ------------------- --------------------~~--~~~I----~ I I DUlUHGotH SlJMIU: DAYA OEPUTl8lOANG PENANGANAN OARURAT DEPUTl810ANG PENCEGAHAN DEPUTl810ANG REHABlllTASIDAN REl<ONSlRUKSI ---------------------------, I I I I I I KEPALA BNPB
1.Bagan Struktur Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BAGAN STRUKTUR SUSUNANORGANISASIDI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 4 TABUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGANBENCANA. BADAN NASIONALPERATURAN TABUN 2020 PERUBABAN ATAS NOMOR TENTANG PENANGGULANGANBENCANA NASIONALBADAN LAMPlRAN PERATURAN DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI DIREKTORATPEMETAAN DAN EVALUASI DIREKTORATPENGEMBANGAN STRATEGI DIREKTORATSISTEM PENANGGULANGAN RISIKOBENCANA PENANGGULANGAN BENCANA BENCANA .. : I : I I I I r--- KELOMPOK JABATAN - q KELOMPOK JABATAN I--- '--- KELOMPOK JABATAN I--- I--- FUNGSIONAL - FUNGSIONAL - - FUNGSJONAL I--- I--- - ~ - r--- I I I , I I I _L I
3.Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Sistem dan Strategi. -_... - -- -- SEKRETARIAT UTAMA
2.Bagan Struktur Susunan Organisasi Sekretariat Utama. DEPUTI.BJOANG PENANGANAN OARURAT I DIREKTORATDUKUNGANSUMBER I DIRfKTORATDUKUNGAN DIREICTORATFASILlTASIPENANGANAN I DAYA DARURAT INFRASlIIUKTUR DARURAT KORBAN DAN PENGUNGSI I 1 I H SU80tREKTDRAT DUKUNGAN ~ SUBDlREICrORATPEMUUHAN rl SU8D1REKTORATFASIUTASIP£NGERAHAN SUMBER OAYA PRASARANAVITAL PENYEIAMATANDANlVAKUASIMAHUSIA H SU8D1REKTORATDUIWNGAN SUBDlREICrORATFASIUTASI PENGalAHAN lOGlSTIKOAN PELAYANANPEMENUHAN SUBDlRllCrORAT PEMUUHAN 1CE8UTUHANICORBANDANPERALATAN ooooi SARANA PENGUNGSI 1 ." "ItoWfTALlAA, NAWASI OM 'ILM'OIIWI - -HMUllHNf SMNIIAMH UlIUfAl KELOMPOKJABATAN - FUNGSIONAL - I~ SU8D1REKTORATPENGElOlAAN - - BANTUANDANDANA ICE.OARURATAN I- KELOMPOKJABATAN I- r- KElOMPOKJABATAN l- I- ~ FUNGSIONAl I- ~ fUNGSIONAL ~l- ..
5.Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Penanganan Darurat. DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN OIREKTORATMITIGASI BENCANA DIREKTORATKESIAPSIAGAAN DIREKTORATPERINGATAN DIN. J 1 I I I I I----- KElOMPOK JABATAN t-- t-- KElOMPOK JABATAN r-- r-- KElOMPOK JABATAN t-- I-- I-- I-- I----- r-- I-- I--- FUNGSIONAl t-- t-- FUNGSIONAl r-- r-- FUNGSIONAl I-- , I J I J I
4.Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Pencegahan. DEPUTI BIDANG lOGISTIK DAN PERALATAN -r .. I I DIREKTORAT PENGElOlAAN lOGISTIK DAN DIREKTORAT OPTIMASI JARINGAN PERAlATAN lOGISTlK DAN PERAlATAN I 1 t- SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN I- PEMENUHAN KEBUTUHAN SUBDIREKTORAT KEMITRAAN SUBDIREKTORAT PENYIMPANAN DAN I- SUBD1REKTORAT DISTRlBUSI DAN t- PEMEUHARAAN PENGENDAUAN I I I I I I f-- KElOMPOK JABATAN r-- I-- r--KElOMPOK JABATAN ...r-- FUNGSIONAl f-- ...I-- f-- f-- f-- I-- FUNGSIONAl r-- I I I T I I ..
7.Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Logistikdan Peralatan. DEPun BIDANG REHABIUTASI DAN REKONSTRUKSI I DIREKTORAT PERENCANAAN DIREKTORAT PEMUUHAN DAN DIREKTORAT PEMULIHAN DAN PENINGKATAN SOSIAl. EKONOMI DAN REHABlllTASI DAN REKONSTRUKSI PENINGKATAN FISIK SUMBER DAYA AlAM I I I SU8D1REKI'ORATINVENTARISASI I- SUBDIREKI'ORATPEMUUHAN DAN SUBDIREKI'ORATPEMUUHAN DAN OANANAUSIS K£BUTUHAN PENINGKATANFASIUTASUMUM PENINGKATANSOSIAl .. I- SUBDIREKI'ORATPERENCANAAN I- SUBDIREKI'DRATPEMUUHAN DAN SUBDIREKI'ORATPEMUUHAN DAN PENDANAAN PENINGKATANFASIUTASSOSIAl PENINGKATANEI<ONOMI I I I r-- KElOMPOK JABATAN I-- r-- FUNGSIONAl I-- SUBDIREKI'ORATPEMUUHAN DAN r-- I-- ..... SUBDIREKI'ORATPEMUUHAN DAN I- PENINGKATANPRODUKTlFITAS I I I PENINGKATANPERUMAHAN SUMBER DAYAAlAM DAN UNGKUNGAN I I I I r I ~ KElOMPOK JABATAN I-- ~ KElOMPOK JABATAN I-- -f-- FUNGSIONAl I-- L-,__ FUNGSIONAl I-- I-- I-- I-- I--
6.Bagan Struktur Susunan Organisasi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. .. PUSAT DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI KEBENCANAAN I SUBBAGIAHTATA USAHA I L I I I 181DANG P£NGElOlAAN DATA DAN SIST£MI I BIDANG TEKNOLOGI DAN JARINGAN I I BIDANG KOMUNIKASI KEBENCANAAN Il- i-- INFORMASI I- IC(LOMPOINATAH r--f.UNGSfOHAA. l- i--
9.Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. INSPEKTORAT UTAMA I BAGIANTATAUSAHA I .. J I INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III I I I I I I I - ~ r-- r-- r-- - - KELOMPOICJ.UATANFUNC1510NAl f-- r-- G:LOMH)I(W.1AH FUHGSlONAL f-- f-- IWOMPO"JAlATAH IUNGSIOHAl. - - ~ i-- r-- r-- -
8.Bagan Struktur Susunan Organisasi Inspektorat Utama. Sa1inan sesuai dengan aslinya BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DONI MONARDO ttd. PENANGGULANGAN BENCANA, NASIONALBADANKEPALA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI I I SUBBNOIJIN TATA USAIIA I I I BIDANG DUKUNG KAIJ aPAT DAN I I I I B1DANGPENGENDAUAN TAKTISDAN I PERENCANAAN OPERASl ~ KElOMPOKJABATAN - EVAWASIOPERASI i--- RJNGSIONAL - r--- -
11.Bagan Struktur Susunan OrganisasiPusat PengendalianOperasi. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA I I SUBBAGIANTATAUSAHA I I I I I I I IBIDANG PENVELENGGARAAN PENDIDIKAN I BIDANG PROGRAM DAN EVAWASI f-- - DAN PELATlHAN r-- JltDMPOKIMATMfUJlGSIOHM - r-- - J L
10.Bagan Struktur Susunan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…