DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Mei 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan optimalisasi tugas pencegahan terorisme di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu mengatur mengenai forum koordinasi pencegahan terorisme;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2022, No.550

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723); www.peraturan.go.id 2022, No.550 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2.Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3.Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. www.peraturan.go.id 2022, No.550
4.Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
5.Moderat adalah cara pandang atau sikap yang tidak ekstrem bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ideologi.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

Bahwa Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

a.kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan;
b.struktur organisasi;
c.masa jabatan dan pergantian pengurus;
d.kerja sama; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota.
(3)Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT. www.peraturan.go.id 2022, No.550

Pasal 4

FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

a.penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme;
b.pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
c.pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
d.pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan
e.penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi:

a.sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
b.sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT berkoordinasi dengan pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Kepala Daerah setempat. www.peraturan.go.id 2022, No.550

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi FKPT terdiri atas:

a.pembina;
b.penasihat; dan
c.pengurus.

Pasal 9

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 10

(1)Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah.
(2)Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan optimalisasi tugas pencegahan terorisme di daerah oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu membentuk forum koordinasi pencegahan terorisme;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan forum koordinasi pencegahan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu mengatur mengenai forum koordinasi pencegahan terorisme;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu www.peraturan.go.id 2022, No.550

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723); www.peraturan.go.id 2022, No.550 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
2.Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
3.Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disingkat FKPT adalah forum yang dibentuk oleh BNPT di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah. www.peraturan.go.id 2022, No.550
4.Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
5.Moderat adalah cara pandang atau sikap yang tidak ekstrem bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ideologi.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

Bahwa Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:

a.kedudukan, tugas, fungsi, dan pelaporan;
b.struktur organisasi;
c.masa jabatan dan pergantian pengurus;
d.kerja sama; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Kepala BNPT membentuk FKPT yang berkedudukan di ibukota provinsi.
(2)Dalam hal diperlukan, Kepala BNPT dapat membentuk FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota.
(3)Pembentukan FKPT yang berkedudukan di provinsi dan FKPT yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan Keputusan Kepala BNPT. www.peraturan.go.id 2022, No.550

Pasal 4

FKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

a.penelitian, pengkajian, dan survei paham radikal Terorisme dan indeks risiko Terorisme;
b.pengembangan potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh generasi muda dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
c.pemberian edukasi bagi kelompok perempuan dan anak dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
d.pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dialog, seminar, dan workshop Pencegahan Tindak Pidana Terorisme mengenai pemahaman keagamaan yang Moderat; dan
e.penyampaian literasi informasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui media massa, buku, majalah, koran, media sosial, pamflet, iklan, dan media lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKPT menyelenggarakan fungsi:

a.sebagai mitra strategis BNPT membangun sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di daerah; dan
b.sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, FKPT melaporkan kepada Kepala BNPT.

Pasal 7

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Struktur organisasi FKPT terdiri atas:

a.pembina;
b.penasihat; dan
c.pengurus.

Pasal 9

Pembina FKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a merupakan pimpinan tinggi madya yang membidangi pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Pasal 10

(1)Penasihat FKPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi madya yang membidangi sekretariat daerah.
(2)Penasihat FKPT kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan tinggi pratama yang membidangi sekretariat daerah.