DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Dalam Hukum Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pedoman pelaksanaan Pemberdayaaan Masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan oleh kementerian/lembaga dan Badan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan keterlibatan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
2.Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3.Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
4.Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 2

(1)Pedoman pelaksanaan Pemberdayaaan Masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui kesiapsiagaan oleh kementerian/lembaga dan Badan.
(2)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dilaksanakan dibawah koordinasi Badan.

Pasal 3

(1)Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
1. a.mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
3. c.menyampaikan dan menerima informasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan dari masyarakat;
4. d.memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak Tindak Pidana Terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
5. e.Pemberdayaan Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pemantauan dan pelaporan.

Pasal 5

(1)Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan untuk menyusun dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat oleh kementerian/lembaga dan Badan.
(2)Penyusunan dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan memperhatikan:
1. a.dokumen perencanaan nasional;
2. b.rencana kerja pemerintah; dan
3. c.dokumen perencanaan Badan.
(3)Dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4)Penyusunan dokumen rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat;
2. b.sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. c.penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat .

Pasal 6

(1)Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kegiatan menginventarisir rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya.
(2)Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.strategi
2. b.arah kebijakan
3. c.program;
4. d.kegiatan;
5. e.indikator; dan/atau
6. f.target capaian.
(3)Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan untuk rencana Pemberdayaan Masyarakat tahun berikut.
(4)Inventarisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi Badan dengan kementerian/lembaga.

Pasal 7

(1)Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan dan penyelarasan rencana Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan dalam instansinya.
(2)Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan terhadap:
1. a.kesesuaian rencana Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana Pencegahan Tindak Pidana Terorisme nasional;
2. b.kesesuaian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
3. c.rencana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
(3)Sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan.

Pasal 8

(1)Penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c merupakan proses penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat nasional.
(2)Rencana Pemberdayaan Masyarakat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Badan.
(3)Rencana pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kementerian/lembaga untuk menjadi dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh kementerian/lembaga untuk tahun berikut.
(4)Penetapan rencana Pemberdayaan Masyarakat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tahapan untuk pemenuhan rencana Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.
(2)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui kegiatan:
1. a.penelitian;
2. b.pengkajian;
3. c.pendidikan;
4. d.pelatihan;
5. e.penyuluhan;
6. f.sosialisasi;
7. g.kemitraan;
8. h.forum diskusi; atau
9. i.pendampingan masyarakat.
(3)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau kerja sama oleh kementerian/lembaga dan Badan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat secara kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang dilaksanakan oleh Badan dapat berupa:
1. a.program penyediaan ruang partisipatif bagi kelompok dan organisasi masyarakat di daerah untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat; dan/atau
2. b.program pendidikan formal, non formal, dan informal yang memberikan edukasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan kepala Badan.

Pasal 11

(1)Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan terhadap kesesuaian dan kemanfaatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
(2)Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana Pemberdayaan Masyarakat.
(3)Penilaian kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan terhadap hasil pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Kesiapsiagaan Nasional.
(4)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.pengumpulan dokumentasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
2. b.survei terhadap sasaran pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
3. c.kunjungan dalam kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
(5)Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan dalam laporan kegiatan pemantauan.
(6)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…