DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Ringkasan

Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Tata Cara Pemberian Perlindungan Bab III. Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Bab IV. Penghentian Pemberian Perlindungan Bab V. Monitoring dan Evaluasi Bab VI. Pendanaan Bab VII. Ketentuan Peralihan Bab VIII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2020, No.941 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
3.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME. www.peraturan.go.id 2020, No.941

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam menangani perkara tindak pidana Terorisme.
2.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana Terorisme.
3.Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam penanganan perkara tindak pidana Terorisme.
4.Jaksa adalah pejabat yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melaksanakan pengawasan pelepasan bersyarat narapidana Terorisme.
5.Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Terorisme.
6.Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak, pembimbingan klien pemasyarakatan, dan tugas-tugas pengamanan serta pengawasan terkait dengan tindak pidana Terorisme.
7.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Terorisme. www.peraturan.go.id 2020, No.941

Pasal 2

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana Terorisme wajib diberi Pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 3

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:

a.Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b.kerahasiaan identitas; dan
c.bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 4

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PELINDUNGAN

Pasal 5

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan:

a.secara langsung; atau
b.berdasarkan permintaan.

Pasal 6

(1)Pemberian Pelindungan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan sebelum, selama proses, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara Terorisme. www.peraturan.go.id 2020, No.941
(2)Pemberian Pelindungan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada keluarga Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas:
1. a.istri/suami;
2. b.anak; dan/atau
3. c.orang-orang yang tinggal serumah.

Pasal 7

(1)Pemberian Pelindungan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan melalui rapat koordinasi.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNPT dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 8

(1)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan:
1. a.informasi potensi tingkat ancaman; dan/atau
2. b.informasi mengenai identitas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan pada saat dimulainya penanganan perkara tindak pidana Terorisme.
(2)Informasi potensi tingkat ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pemantauan tingkat kerawanan.
(3)Informasi mengenai identitas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan pada saat dimulainya penanganan perkara tindak pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b www.peraturan.go.id 2020, No.941 disampaikan oleh instansi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan pada saat dimulainya penyidikan, penuntutan, penetapan majelis Hakim, atau pembinaan dan pembimbingan pemasyarakatan dalam format penyampaian kepada BNPT.
(4)Format penyampaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Pemantauan tingkat kerawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh BNPT
(2)Pemantauan kerawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit membahas mengenai:

a.perkara tindak pidana Terorisme.
b.identitas subjek yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana Terorisme;
c.identitas subjek yang dilindungi;
d.bentuk/tingkat ancaman; dan
e.usulan waktu dan bentuk Pelindungan;

Pasal 11

(1)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit menetapkan:
1. a.pemberian Pelindungan;
2. b.waktu Pelindungan; dan
3. c.bentuk Pelindungan.
(2)Penetapan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil rapat koordinasi. www.peraturan.go.id 2020, No.941
(3)Berita acara hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…