Mengubah ketentuan Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16,19, 23, 24, 25, 26, 57, 58, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 129, 130, dan 132, 133,. Menyisipkan Pasal 17 A
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Badan Penanggulangan Terorisme tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2022, No.1051 Republik Indonesia Nomor 6216);
Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, pembinaan dan manajemen hubungan masyarakat, fasilitasi dan administrasi kerja sama antarlembaga, persidangan, dan pengelolaan teknologi informasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
Susunan Organisasi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:
Subbagian Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, infrastruktur, keamanan, dan jaringan teknologi informasi. www.peraturan.go.id 2022, No.1051
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, pelaksanaan reformasi birokrasi, keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan