DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang pencarian dan Pertolongan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tarnbalaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: m

1.Pencarian . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. REFUBLIK INDONESIA Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang arnan sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi Lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengfuidupan masyarakat yang disebabkan, bailt oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, seLain Kecelakaan dan Bencana. 7.
8.Potensi . . . PRESIOEN
8.Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
10.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:

a.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
b.penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

PEI,AKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Bagan Kesatu

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/ atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(2)Pelaksanaan . . .
(3)
(1)REPUBLIK INOONESIA Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
2. b.pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
3. c.pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian. Pelalsanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan s6lagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
4. a.penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat adhoc,
5. b.penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
6. c.pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongnn dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad laq terdti atas:

a.koordinator Pencarian dan Pertolongan;
b.koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
c.koordinator lapangan; dan/ atau
d.unit Pencarian dan Pertolongan. Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a bertanggung jawab ata.s keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (21

(3)Koordinator . P RE S IOEN REPIJELIK INDONESIA Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suahr area pencarian tertentu. Unit Pencarian dan Pertolongan sebegairnma dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Pasal 5

Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad tac sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

Pen5rusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 7

(1)Penyusunan nencana Operasi pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
(3)
(4)(s) a.identilikasi... PRESIOEN
1. a.identifikasi situasi lokasi;
2. b.perhihrngan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
3. c.kegiatan pertolongan dan Evakuasi.
(2)Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Dalam men5rusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana Operasi pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada:
1. a.rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
2. b.rencana kontingensi Pencarian dan pertolongan.
(2)Rencana nasional Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum udlayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan; b, gambaran . . .
(3)
(4)PRES ID EN
1. b.gambaran umum mengenai ketersediaan fasilitas, personel dan peralatan Pencarian dan Pertolongan; dan
2. c.peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan 5slagaiman4 dimaksud pada ayat (1) huruf b paiing sedikit memuat:
3. a.jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
4. b.perkiraan lokasi;
5. c.kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
6. d.cara bertindak; dan
7. e.waktu respons,
(5)Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pen5rusunan rencErna Operasi Pencarian dan Pertolongan gelagaimana dimaksud delam Pasal 7 dan rencana kontingensi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b diatur dengan Peraturan Kepata Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. n E p, Jr-T,<E s,',uoEf; " r., o Bagran Keempat Pengerahan dan Pengendalian Operasi pencarian dan pertolongan

Pasal 10

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

(1)Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenis lGcelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
2. b.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(4)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian atas permintaan koordinator misi Pencarian darx Pertolongan. (s)Unit. . . PR E S IDEN
(5)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dan Pasal 11 meliputi:

a.penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;
b.pelaksanaan pencarian;
c.pelaksanaan pertolongan; dan/atau
d.pelaksanaan Evakuasi Korban.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang pencarian dan Pertolongan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tarnbalaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: m

1.Pencarian . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. REFUBLIK INDONESIA Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang arnan sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi Lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengfuidupan masyarakat yang disebabkan, bailt oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, seLain Kecelakaan dan Bencana. 7.
8.Potensi . . . PRESIOEN
8.Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
10.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:

a.Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
b.penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

PEI,AKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Bagan Kesatu

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan pada saat terjadi Kecelakaan, Bencana, dan/ atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(2)Pelaksanaan . . .
(3)
(1)REPUBLIK INOONESIA Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pelaksanaan pencarian dengan pertolongan;
2. b.pelaksanaan pencarian tanpa pertolongan; atau
3. c.pelaksanaan pertolongan tanpa pencarian. Pelalsanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan s6lagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
4. a.penetapan organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat adhoc,
5. b.penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
6. c.pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongnn dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad laq terdti atas:

a.koordinator Pencarian dan Pertolongan;
b.koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
c.koordinator lapangan; dan/ atau
d.unit Pencarian dan Pertolongan. Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a bertanggung jawab ata.s keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (21

(3)Koordinator . P RE S IOEN REPIJELIK INDONESIA Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suahr area pencarian tertentu. Unit Pencarian dan Pertolongan sebegairnma dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.

Pasal 5

Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad tac sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

Pen5rusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Pasal 7

(1)Penyusunan nencana Operasi pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:
(3)
(4)(s) a.identilikasi... PRESIOEN
1. a.identifikasi situasi lokasi;
2. b.perhihrngan perkiraan lokasi Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia, pergerakan Korban setelah kejadian, titik koordinat posisi, lokasi pencarian, petugas dan peralatan Pencarian dan Pertolongan yang akan dikerahkan, dan bentuk Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan
3. c.kegiatan pertolongan dan Evakuasi.
(2)Penyusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan karakteristik Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Dalam men5rusun rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana Operasi pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 didasarkan pada:
1. a.rencana nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
2. b.rencana kontingensi Pencarian dan pertolongan.
(2)Rencana nasional Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.gambaran umum udlayah tanggung jawab Pencarian dan Pertolongan; b, gambaran . . .
(3)
(4)PRES ID EN
1. b.gambaran umum mengenai ketersediaan fasilitas, personel dan peralatan Pencarian dan Pertolongan; dan
2. c.peran dan tanggung jawab kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan 5slagaiman4 dimaksud pada ayat (1) huruf b paiing sedikit memuat:
3. a.jenis Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia;
4. b.perkiraan lokasi;
5. c.kebutuhan dan pemenuhan sumber daya;
6. d.cara bertindak; dan
7. e.waktu respons,
(5)Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala kantor Pencarian dan Pertolongan setelah berkoordinasi dengan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan. pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pen5rusunan rencErna Operasi Pencarian dan Pertolongan gelagaimana dimaksud delam Pasal 7 dan rencana kontingensi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b diatur dengan Peraturan Kepata Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. n E p, Jr-T,<E s,',uoEf; " r., o Bagran Keempat Pengerahan dan Pengendalian Operasi pencarian dan pertolongan

Pasal 10

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

(1)Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi tanggung jawab koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
(2)Dalam melaksanakan pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator misi Pencarian dan Pertolongan membentuk unit Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan jenis lGcelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.
(3)Unit Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
2. b.unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan.
(4)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memenuhi dan membantu dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian atas permintaan koordinator misi Pencarian darx Pertolongan. (s)Unit. . . PR E S IDEN
(5)Unit Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dan Pasal 11 meliputi:

a.penggerakan unit Pencarian dan Pertolongan;
b.pelaksanaan pencarian;
c.pelaksanaan pertolongan; dan/atau
d.pelaksanaan Evakuasi Korban.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEI,AKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Bagan Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEI,AKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Bagan Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021