Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2017
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 67
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Operasi pencarian dan Pertolongan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOIONGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: m
1. 2. 3. 4. 5. 6. REFUBLIK INDONESIA Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kejadian ke tempat yang arnan sampai mendapat penanganan medis lanjutan yang memadai. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi Lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan pengfuidupan masyarakat yang disebabkan, bailt oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, seLain Kecelakaan dan Bencana. 7.
PRESIOEN
Operasi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas tahapan:
BAB II PEI,AKSANAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN Bagan Kesatu
BAB II
Bagian Kedua Penetapan Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang Bersifat Ad Hoc (21 (3)
Pelalsanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan s6lagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongnn dilakukan oleh organisasi yang bersifat ad laq terdti atas:
Koordinator Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf a bertanggung jawab ata.s keseluruhan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (21
P RE S IOEN REPIJELIK INDONESIA Koordinator misi Pencarian dan Pertolongan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengerahkan, dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam suahr area pencarian tertentu. Unit Pencarian dan Pertolongan sebegairnma dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan di bawah koordinasi koordinator lapangan.
Organisasi Operasi Pencarian dan Pertolongan yang bersifat ad tac sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Operasi Pencarian dan pertolongan
Pen5rusunan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan bertujuan agar Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung cepat, tepat aman, terpadu, dan terkoordinasi.
(3)
PRESIOEN
b, gambaran . . . (3)
Rencana nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah mendapat persetujuan pimpinan kementerian/lembaga terkait, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Rencana kontingensi Pencarian dan Pertolongan 5slagaiman4 dimaksud pada ayat (1) huruf b paiing sedikit memuat:
pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai pen5rusunan rencErna Operasi Pencarian dan Pertolongan gelagaimana dimaksud delam Pasal 7 dan rencana kontingensi sebegaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf b diatur dengan Peraturan Kepata Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bagian . . . n E p, Jr-T,<E s,',uoEf; " r., o Bagran Keempat Pengerahan dan Pengendalian Operasi pencarian dan pertolongan
Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap Kecelakaan, Bencana, dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sesuai dengan rencana Operasi Pencarian dan Pertolongan.
(s)Unit. . . PR E S IDEN
Pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dan Pasal 11 meliputi:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)