DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Komunitas Keluarga Buruh Migran sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia;
1. 1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. 4.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA. RELAWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Kawan PMI adalah sekelompok orang yang memiliki kepedulian, keberpihakan, dan berkomitmen untuk membantu mempermudah akses pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial sebelum, selama, dan setelah bekerja yang dibentuk di tingkat masyarakat oleh Sadan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
4.Pekerja Migran Indonesia Terkendala adalah Pekerja Migran Indonesia bermasalah yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
5.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan keluarga karena putusan dan/ atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
6.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
7.Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia adalah penempatan nonprosedural yang mencakup segala upaya tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan / korporasi / bad an hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengakibatkan terjadinya potensi perdagangan orang, eksploitasi, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.
8.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
9.Unit Pelaksana Teknis BP2MI yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BP2MI.
10.Pemerin tah Dae rah adalah kepala daerah se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Kawan PMI bersifat nonpartisan.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Pasal 3 Kawan BP2MI dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas BP2MI.

Pasal 4

Kawan PMI dapat dibentuk di tingkat:

a.kabupaten/kota;
b.provinsi; dan/ atau
c.pusat, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Kawan PMI di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk melalui tahapan:
1. a.pembentukan tim penilai oleh Kepala BP2MI;
2. b.survei dan penilaian terhadap potensi pembentukan Kawan PMI;
3. c.koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait rencana pembentukan Kawan PMI; dan
4. d.penetapan pembentukan Kawan PMI oleh Kepala BP2MI.
(2)Penilaian terhadap potensi pembentukan Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penilai dengan mempertimbangkan:
1. a.jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. b.jumlah purna Pekerja Migran Indonesia;
3. c.jumlah Pekerja Migran Indonesia Terkendala;
4. d.jumlah komunitas Pekerja Migran Indonesia di wilayah kabupaten/kota;
5. e.keberadaan paralegal dan/ atau mitra kerja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. f.keberadaan pegiat Pekerja Migran Indonesia;
7. g.peraturan dan/ a tau kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan/ a tau
8. h.ketersediaan lokasi sekretariat Kawan PMI.
(3)Kawan PMI di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.divisi.
(4)Struktur kepengurusan Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 6

(1)Pembentukan dan penentuan kepengurusan Kawan PMI di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil musyawarah Kawan PMI tingkat kabupaten/kota.
(2)Kawan PMI di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) memiliki struktur kepengurusan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.divisi.
(3)Hasil musyawarah tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2MI untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 7

(1)Pembentukan Kawan PMI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui musyawarah tingkat provmsi sekaligus untuk menentukan kepengurusan.
(2)Kawan PMI di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki struktur kepengurusan yang terdiri atas:
1. a.ketua umum;
2. b.sekretaris; dan
3. c.divisi.
(3)Hasil musyawarah tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2MI untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala BP2MI.

Pasal 8

(1)Pengurus Kawan PMI merupakan bagian penggerak Kawan PMI.
(2)Penggerak Kawan PMI terdiri atas anggota atau pengurus Kawan PMI yang memiliki kepedulian membantu dan mempermudah akses layanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.
(3)Penggerak Kawan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berasal dari:
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. b.Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
3. c.purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
4. d.paralegal yang berdomisili di wilayah Kawan PMI dan sekitarnya;
5. e.pegiat Pekerja Migran Indonesia; dan/ atau
6. f.tokoh pemuda/ tokoh masyarakat/ tokoh agama/ tokoh adat.
(4)Penggerak Kawan PMI harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki perhatian, kepedulian, dan komitmen Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, pengurus/ anggota komunitas Indonesia, memiliki jejaring masyarakat/komunitas, serta Pekerja Migran atau akses ke instansi/lembaga lainnya, a tau memiliki dedikasi dalam mem bangun Kawan PMI; dan
2. b.bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik tertentu.

Pasal 9

(1)Penetapan penggerak Kawan PMI sebagai pengurus Kawan PMI dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.tim penilai melakukan survei dan penilaian calon penggerak Kawan PMI berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
2. b.berdasarkan hasil survei dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim mengajukan rekomendasi kepada Kepala BP2MI; dan
3. c.Kepala BP2MI memberikan persetujuan clan menetapkan penggerak Kawan PMI sebagai pengurus dengan Keputusan Kepala BP2MI.
(2)Kepala BP2MI dapat memberhentikan seseorang sebagai pengurus Kawan PMI apabila:
1. a.terbukti ikut terlibat dalam Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia;
2. b.terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
3. c.terbukti menjadi anggota/ pengurus partai politik tertentu; dan/atau
4. d.terbukti ikut terlibat dalam organisasi terlarang.
(3)Kepala BP2MI menetapkan pengganti terhadap pengurus yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari pengurus lain.

BAB III

KEGIATAN KOMUNITAS RELAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

Kawan PMI mernpunyai tugas membantu BP2MI dalam melaksanakan kegiatan:

a.penyebarluasan informasi;
b.pendampingan Pekerja Migran Indonesia Terkendala dan Keluarga; dan
c.pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 11

(1)Kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pad a Pasal 10 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi mengenai:
1. a.peluang kerja di luar negeri;
2. b.peraturan penempatan Indonesia perundang-undangan terkai t dan Pelindungan Pekerja Migran termasuk peraturan perundang- undangan di negara tujuan penempatan;
3. c.prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negen; dan
4. d.lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan.
(2)Informasi mengenai peluang kerja di luar negen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.jenis dan jabatan pekerjaan;
2. b.persyaratan;
3. c.kondisi atau adat istiadat negara tujuan penempatan; dan
4. d.pembiayaan penempatan.
(3)lnformasi mcngenai prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelatihan/peningkatan kualitas;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi;
4. d.pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. e.penandatanganan perjanjian penempatan;
6. f.pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
7. g.pengurusan visa kerja;
8. h.orientasi pra pemberangkatan;
  1. 1.penandatangan perjanjian kerja; dan J. pemberangkatan. Migran

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…