DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Januari 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tent g Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6678);

3.Peratiiran Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4.Peraturan Badan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Keija Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5.Peraturan Badan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pekeija Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
2.Perusahaan Penempatan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekeija Migran Indonesia.
3.Debarkasi adalah tempat kedatangan langsung Pekeija Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas negara.
4.Daerah Asal Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili Pekerja Migran Indonesia di daerah kabupaten/kota.
5.Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekeija Migran Indonesia terkendsda selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain dan dapat juga sebagai tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
6.Help Desk adalah sarana pelayanan yang ada di tempat keberangkatan dan kedatangan untuk memberikan pelayanan kepada Pekeija Migran Indonesia secara umum dan Pekerja Migran Indonesia terkendala secara khusus dalam mendapatkan informasi tentang kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Asal maupun terhadap masalah yang dihadapi. -3- *
7.Lounge adaiah fasilitas transit yang disediakan di tempat keberangkatan dan kedatangan bagi Pekeija Migran Indonesia yang membutuhkan penanganan layanan kepulangan ke Daerah Asal dan tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi,
8.Terminal Kargo adaiah salah satu fasilitas pokok pelayanan di dalam bandar udara untuk memproses pengiriman dan penerimaan muatan udara, domestik maupun intemasional yang bertujuan untuk kelancaran proses kargo serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.
9.Jalur Khusus adaiah jalur bagi Pekeija Migran Indonesia dalaim rangka memberikan kelancaran pelayanan keberangkatan dan kepulangan.
10.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adaiah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekeija Migran Indonesia.
11.Badan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yaing selanjutnya disebut BP2MI adaiah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekeija Migran Indonesia secara terpadu.
12.Pemerintah Daerah adaiah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Pemerintah Desa adaiah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14.Balai Pelayanan Pelindungan Pekeija Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adaiah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekeija Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENERIMA PELAYANAN KEPULANGAN

Pasal 2

(1)BP2MI memberikan pelayanan kepulangan kepada Pekeija Migran Indonesia terkendala dari Debarkasi sampai ke Daerah Asal.
(2)Pelayanan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pekeija Migran Indonesia yang mengalami peperangan, bencana alam, atau wabah penyaMt, dan deportasi di negara tujuan penempatan.
(3)Selain memberikan peiayanan kepulangan bagi Pekeija Migrain Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BP2MIjuga memberikan peiayanan kepulangan bagi:
1. a.Pekeija Migran Indonesia yang mengalami:
  1. 1.pemutusan hubungan keija sebelimi perjanjian keija berakhir;
  2. 2.kecelakaan keija yang mengaJdbatkan tidak dapat menjalankan pekeijaannya lagi;
  3. 3.gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis;
  4. 4.pengainiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  5. 5.meninggal dunia; dan
  6. 6.sebab lain yang menimbulksin kerugian Pekeija Migran Indonesia; dan
2. b.calon Pekeija Migran Indonesia yang gagal berangkat.
(4)Dalam memberikan peiayanan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BP2M1 berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

(1)Bagi Pekeija Migran Indonesia yang ditempatJcan oleh P3M1 yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6, peiayanan kepulangannya menjadi tanggung jawab P3M1.
(2)Untuk pemulangan Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2M1 melakukan koordinasi dengan P3ML
(3)Peiayanan kepulangan Pekeija Migran Indonesia oleh P3M1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penerima peiayanan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus menunjukkan atau memiliki paspor atau surat peijalanan laksana paspor.
(2)Dalam hal Pekeija Migran Indonesia tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima peiayanan kepulangan harus memenuhi persyaratan:
1. a.membawa/tercantum dalam surat/berita dari Perwakilain Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang menyatakan Pekeija Migran Indonesia memiliki kendala; atau
2. b.memiliki surat pengantar atau surat pemyataan dari instansi berwenang di dalam negeri yang memuat kronologis Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disertai dokumen pendukung lainnya, jika tidak ada pihak yang dapat memfasilitasi kepulangan.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN KEPULANGAN

Pasal 5

(1)Pelayanan Kepuilangan Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) dan ayat (3) terdiri atas:
1. a.pemberian inforaiasi;
2. b.pendataan dan pelayanan pengaduan; dan
3. c.pelayanan penanganan kepulangan.
(2)Pelayanan kepulangan Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan di:
1. a.Debarkasi;
2. b.Help Desk;
3. c.Lounge;
4. d.Jalur Khusus Pekeija Migran Indonesia;
5. e.Rumah Ramah; dan/atau
6. f.Terminal Kargo. Pasgd 6
(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian brosur, papan pengumuman, dan/atau media informasi lainnya.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.jenis dan alur pelayanan kepulangan Pekeija Migran Indonesia;
2. b.sarana moda transportasi yang dapat digunakan Pekeija Migran Indonesia sesuai dengan tujuannya;
3. c.lokasi unit pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Pekeija Migran Indonesia;
4. d.pemberian layanan di Help Desk atau Lounge bagi Pekeija Migran Indonesia yang ingin menunggu jadwal penerbangan berikutnya;
5. e.program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan oleh BP2M1 atau instansi terkait lainnya;
6. f.rumah sakit rujukan, pembiayaan, serta prosedur kepulangain;
7. g.tata cara penempatan Pekeija Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.panduan/informasi kelengkapan dokumen untuk proses selanjutnya bagi Pekeija Migran Indonesia yang sedang cuti dan yang akan bekerja kembali ke negara tujuan penempatan yang sama; dan/atau
9. i.informasi lain sesuai dengan kebutuhan Pekeija Migran Indonesia.

Pasal 7

(1)PencJataaii dan pelayanan pengaduan sebagaimaina dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendataan terhadap Pekeija Migran Indonesia untuk mengetahui statras kepulangan serta pemenuhan hak Pekeija Migran Indonesia atau permasalahan yang diadukan;
2. b.menginput data Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimsiksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat(3) ke dalam Sisko P2MI;
3. c.menyerahkan salinan formulir pendataan dan pengaduan Pekerja Migran Indonesia dan/atau dokumen lain kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); dan
4. d.melakukan telaahan terhadap data/informasi dokumen pendukung lainnya terkait penentuan proses kepulangan Pekeija Migran Indonesia atau penanganan lanjutan/rujukan.
(2)Dalam hal Pekeija Migran Indonesia meninggal dunia> pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan surat/berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
(3)Formulir pendataan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)Pelayanan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf c terdiri atas:
1. a.pelayanan kepulangan mandiri;
2. b.pelayanan kepulangan bagi Pekeija Migran Indonesia yang dijemput oleh keluarganya;
3. c.pelayanan kepulangan yang difasilitasi oleh BP2MI; dan/atau
4. d.pelayanan kepulangan yang difasilitasi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daergih, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan melalui skema untuk kepentingan perusahaan sendiri.
(2)Proses pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diinput di Sisko P2MI.

Pasal 9

Pelayanan kepulangai i maridiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang diberikan kepada Pekeija Migr^ Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1, angka 4, angka 6, dan Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

a.memastikan kondisi Pekeija Migran Indonesia sehat dan tidak memiliki permasalahan yang belum ditangani;
b.memastikan Pekeija Migran Indonesia mengetahui alaimat sesuai dengan alamat domisili;
c.meminta nomor kontak keluarga dan melakukan verifikasi kepada keluarga yang akan dituju oleh Pekeija Migran Indonesia;
d.menyampaikan informasi kepulangan kepada petugas di BP3M1 Daerah Asal serta BP3M1 daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota;
e.BP3M1 Daerah Asal serta BP3M1 daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan informasi kepulangan kepada perangkat daerah yaing membidangi ketenagakeijaan di provinsi atau kabupaten/kota di Daerah Asal dan daerah transit;
f.menjdapkan perlengkapan tertentu dalam kondisi khusus apabila diperlukan; dan
g.mengisi surat pemyataan kepulangan mandiri.

Pasal 10

Pelayanan kepulangan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang diberikan kepada Pekeija Migran Indonesia yang mengalami permasalaihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dilakukan dengan:

a.meminta rekam medis atau surat keterangan dari rumah sakit di negara penempatan sebagai dasar melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia layak dan mampu untuk menempuh perjalanan;
b.meminta nomor kontak keluarga dan melakukan verifikasi kepada keluarga yang akan dituju oleh Pekeija Migran Indonesia;
c.membuat surat pemyataan dari Pekeija Migran Indonesia yang sakit atau dari pihak keluarga penerima terkait kesediaan untuk menerima/menanggung segala risiko yang mungkin teijadi selama peijalanan kepulangan; dan
d.menginformasikan kepada BP3M1 Daerah Asal.

Pasal 11

Pelayanan kepulangaii bagi Pekeija Migran Indonesia yang dijemput oleh keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagi Pekeija Migian Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1, angka 4, angka 6, dan Pasal 2 ayat(3) himif b dilakukan dengan:

a.memastikan kondisi Pekeija Migran Indonesia sehat dan tidak memiliki permasalahan yang belum ditangani;
b.melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran keluarga Pekerja Migran Indonesia;
c.melakukan serah terima Pekeija Migran Indonesia kepada keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
d.mengisi surat pemyataan kepulangan yang dijemput oleh keluarganya.

Pasal 12

Pelayanan kepulangan bagi Pekeija Migran Indonesia yang dijemput oleh keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bagi Pekeija Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3 dilakukan dengan:

a.melakukan wawancara dan verifikasi dokumen keluarga yang melakukan penjemputan serta memberikan keterangan terkait penanganan lanjutsin setibanya di Daerah Asal;
b.menginformasikan kepada BP3MI Daerah Asal Pekeija Migran Indonesia, kementerian/lembaga terkait, dan kelurahan/desa setempat terkait jadwal pemulangan beserta kebutuhan tindak lanjut penanganannya;
c.melakukan serah terima kepada pihak keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima; dan
d.meminta kepada Pekeija Migran Indonesia untuk melaporkan kepulangannya ke kelurahan/desa setempat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…