DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai fasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri; rehablitasi dan reintegrasi diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Peke rja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Fasilitasi Kepulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Peruba han atas Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG FASILITASI KEPULANGAN, REHABILITASI, DAN REINTEGRASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
4.Debarkasi adalah tempat kedatangan langsung Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas negara.
5.Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili Pekerja Migran Indonesia di daerah kabupaten/kota.
6.Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain dan dapat juga sebagai tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
7.Help Desk adalah sarana pelayanan yang ada di tempat keberangkatan dan kedatangan untuk memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia secara umum dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan secara khusus dalam mendapatkan informasi tentang kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Asal maupun terhadap masalah yang dihadapi.
8.Lounge adalah fasilitas transit yang disediakan di tempat keberangkatan dan kedatangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan penanganan layanan kepulangan ke Daerah Asal dan tindak lanjut penyelesaian masalah yang dihadapi.
9.Terminal Kargo adalah salah satu fasilitas pokok pelayanan di dalam bandar udara untuk memproses pengiriman dan penerimaan muatan udara, domestik maupun internasional yang bertujuan untuk kelancaran proses kargo serta memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.
10.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
11.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
14.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17.Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

FASILITASI KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 2

(1)KP2MI/BP2MI memberikan fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri.
(2)Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peperangan;
2. b.bencana alam;
3. c.wabah penyakit;
4. d.deportasi dari negara tujuan penempatan;
5. e.pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir;
6. f.kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
7. g.gangguan kesehatan baik sakit fisik maupun psikis; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8. h.penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
9. i.meninggal dunia; atau
10. j.permasalahan lain Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

(1)Bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), fasilitasi kepulangan menjadi tanggung jawab P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
(2)Dalam pelaksanaan fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri harus melakukan koordinasi dengan KP2MI/BP2MI.
(3)P3MI atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib melaporkan data kepulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pekerja Migran Indonesia yang menerima fasilitasi kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:
1. a.memiliki paspor atau surat perjalanan laksana paspor; dan
2. b.tercantum dalam berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
(2)Dalam hal kepulangan Pekerja Migran Indonesia tidak tercantum dalam berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan wawancara dan/atau asesmen oleh KP2MI/BP2MI untuk memastikan kebenaran status sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

(1)Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.pemberian informasi;
2. b.pendataan dan pelayanan pengaduan; dan
3. c.pelayanan penanganan kepulangan.
(2)Fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
1. a.Debarkasi;
2. b.Help Desk;
3. c.Lounge;
4. d.Rumah Ramah; dan/atau
5. e.Terminal Kargo. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 6

(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan:
1. a.secara langsung oleh petugas; dan/atau
2. b.secara tidak langsung melalui pemberian brosur dan/atau media informasi lainnya.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.jenis dan alur fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
2. b.sarana moda transportasi yang dapat digunakan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tujuannya;
3. c.lokasi unit pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia;
4. d.pemberian pelayanan di Help Desk atau Lounge bagi Pekerja Migran Indonesia yang ingin menunggu jadwal perjalanan berikutnya;
5. e.program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI atau instansi terkait lainnya;
6. f.rumah sakit rujukan, pembiayaan, serta prosedur kepulangan;
7. g.tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.panduan/informasi kelengkapan dokumen untuk proses selanjutnya bagi Pekerja Migran Indonesia yang sedang cuti dan yang akan bekerja kembali ke negara tujuan penempatan yang sama; dan/atau
9. i.informasi lain sesuai dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

(1)Pendataan dan pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.pendataan terhadap Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui status kepulangan serta pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia atau permasalahan yang diadukan;
2. b.menginput data Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan ke dalam Sisko P2MI;
3. c.menyerahkan salinan formulir pengaduan dan/atau dokumen lain kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan; dan
4. d.melakukan analisis terhadap data/informasi dokumen pendukung lainnya terkait penentuan proses kepulangan Pekerja Migran Indonesia atau penanganan lanjutan/rujukan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan surat/berita dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI.
(4)Formulir pendataan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

Pelayanan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.fasilitasi kepulangan mandiri;
2. b.fasilitasi kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia yang dijemput oleh Keluarga atau pihak yang diberikan kuasa oleh Keluarga;
3. c.fasilitasi kepulangan oleh KP2MI/BP2MI; dan/atau
4. d.fasilitasi kepulangan oleh kementerian/lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
(2)Proses pelayanan penanganan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI.

Pasal 10

Fasilitasi kepulangan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f serta huruf h dan huruf j, dilakukan dengan:

a.memastikan kondisi Pekerja Migran Indonesia sehat dan tidak memiliki permasalahan yang belum ditangani;
b.memastikan Pekerja Migran Indonesia mengetahui alamat sesuai dengan alamat domisili;
c.meminta nomor kontak Keluarga dan melakukan verifikasi kepada Keluarga yang akan dituju oleh Pekerja Migran Indonesia;
d.menyampaikan informasi kepulangan kepada petugas di UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal serta UPT KP2MI/BP2MI daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota;
e.UPT KP2MI/BP2MI Daerah Asal serta UPT KP2MI/BP2MI daerah transit di provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan informasi kepulangan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota di Daerah Asal dan daerah transit;
f.menyiapkan perlengkapan tertentu dalam kondisi khusus apabila diperlukan Pekerja Migran Indonesia; dan
g.mengisi surat pernyataan kepulangan mandiri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…