(1)Renstra BP2MI merupakan penjabaran VISl, misi, dan agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:a.
visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan d. kerangka pendanaan.
(3)Renstra BP2MIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2)disusun dengan berpedoman pada RPJMN.
WONO, S.H., M.H. ~~~11IJ 10121 199503 1 004 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 620 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 .Juni 2020 BENNY RHAMDANI ttd. KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. RENCANA STRATEGIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024 PEKERJA MIGRAN INDONESIAREPUBLIK INDONESIANOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGISBAD AN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024 PELINDUNGAN BADAN LAMPlRANPERATURAN Pangkal persoalan yang dialami Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya selama mi adalah kerentanan terhadap eksploitasi, pengamayaan, dan jerat sindikasi perdagangan orang. Hal In! menandakan bahwa ncgara belum sepenuhnya hadir untuk memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya secara utuh. Di lain pihak, sumbangan Pekerja Migran Indonesia terhadap devisa negara sangat besar. Data remitansi Bank Indonesia Tahun 2019, devisa dari remitansi Pekerja Migran Indonesia mencapai US$ 11,4 milyar (sebelas kama empat milyar dolar Amerika) atau setara dengan Rp159,6 (seratus lima puluh sembilan kama enam) triliun dari jumlah 3,7 (tiga kama tujuh) juta Pekerja Migran Indonesia yang terdata resmi dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Merujuk Data Bank Dunia Tahun 2016, Laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara sebanyak 9 juta, dimana sekitar 32% (tiga puluh dua persen) bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, pekerja pertanian 19% (sembilan belas persen), pekerja konstruksi 18% (delapan belas persen), pekerja pabrik 8% (delapan persen), perawat lansia 6% [enarn persen), pekerja tokcy restoranj hotel, supir 2% (dua person}, dan 0,5% (nol koma lima persen) pekerja kapal pesiar. Artinya, jumlah remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih jauh dari jumlah yang terdata, dalam kisaran 3 (tiga) kali lipat (setara Rp477 triliun, dengan asumsi 9 (Sembilan) juta Pekerja Migran Indonesia) dari yang dikeluarkan Bank Indonesia. Remitansi terse but belum dikelola dengan baik dimana masih adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta masih rendahnya kesadaran untuk menggunakan instrumen perbankan. Setidaknya ada 5 (lima) strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yaitu: 1. mewujudkan data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi); 1.1 KONDISIUMUM BABI PENDAHULUAN 2. memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; 3. pernbebasan biaya penempatan; 4. peningkatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional; dan 5. pemberiahan tat a kelola pelindungan dan penernpatan Pekerja Migran Indonesia. Pertama, mewujudkan pengelolaan data tunggal terpadu- terintegrasi. Hal ini menjadi target prioritas yang harus dilakukan pembenahan ke depan. Dengan terintegrasinya data jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri pada Sisko P2MI dengan data di negara tujuan penempatan maka pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan lebih optimal. Tidak adanya data tunggal ini berrnuara pada maraknya pengmrnan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural. Oleh karenanya untuk membenahi pendataan Pekerja Migran Indonesia harus dimulai dengan pernberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, Penyediaan data tunggal terpadu berbasis teknologi informasi ini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dilakukan. Database ini harus mampu diperbaharui (update) secara regular dan cepat, yang berfungsi sebagai wadah informasi dan juga fungsi pelindungan, serta fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Modernisasi sistem pendataan ini dikoordinasikan dengan segenap pemangku kepentingan. Kedua, pemberantasan pengmrnan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural umumnya dilakukan melalui suatu sindikasi, mulai dari penipuan oleh calc sejak awal rekrutmen, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang oertindak sebagai mafia, hingga keterlibatan oknum tertentu, khususnya dalam tahap verifikasi identitas Pekerja Migran Indonesia. Di sisi lain, faktor penarik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yaitu masih tingginya perrnintaan atau kebutuhari tenaga kerja Periata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di sejumlah negara (terutama di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam), yang mernberikan gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji PLRTdi Indonesia. Sedangkan faktor pendorong lainnya diantaranya adalah faktor kemiskinan, tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah, termasuk terhadap informasi terkait prosedur migrasi aman, serta proses izin bekerja ke luar negeri yang dianggap sulit, lama, dan tidak transparan. Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sangat rawan menjadi korban eksploitasi yang rentan dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan nonketenagakerjaan, baik perdata maupun pidana, dan bahkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human traffic/cing. Untuk itu hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penguatan pencegahan dan pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran nonprosedural melalui kerja sarna dan sinergitas seluruh kernenteriarr/Iembaga sebagai bukti negara hadir untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia. Upaya pelindungan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus bersifat menyeluruh, baik bagi Pekerja Migran Indonesia maupun ke1uarganya, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja, dan baik dari aspek hukum, aspek ekonomi maupun aspek sosia1. Sejatinya, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sarna bagi tenaga kerja untuk mernperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selain Undang-Undang ini Juga rnengamanatkan untuk memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan fungsi pelindungan menjadi sangat penting, baik yang bekerja di sektor formal terlebih di sektor informal dan pekerjaan yang rentan, baik di darat (land based) maupun di laut (sea based). Ketiga, pembebasan biaya penempatan. BP2MI tunduk dan taat pada Undang-Undang. Oleh karenanya, dalam pelindungan yang utuh dan menyeluruh, BP2MI melaksanakan mandat Pasal 30, ayat
(1)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.".
Sesuai dengan mandat Undang-Undang tersebut, BP2MI kemudian menyusun Peraturan BP2MI untuk pernbebasan biaya penempatan yang harus dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berlaku cost Dalam implementasi pembebanan biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, masih banyak terjadi overcharging biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada negara penempatan Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Overcharging yaitu pembebanan biaya penempatan di luar cost structure yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti biaya jual-beli job, pungutan service fee oleh agensi, transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya medical check up, uang saku, dan lain-lain. Praktik overcharging dimaksud sangat merugikan Pekerja Migran Indonesia, dimana total biaya yang dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia (Hong Kong dan Taiwan) yaitu biaya penempatan ditambah overcharge menjadi sebesar Rp33-39 juta per Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, perlu dicari pola penanganan permasalahan overcharging yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan serta komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil tindakan terhadap pelaku overcharging. Keernpat, peningkatan penernpatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional. Digitalisasi industri juga mengubah landscape permintaan tenaga kerja ke depan. Diyakini ke depan kebutuhan tenaga kerja sektor formal mendominasi dan kebutuhan sektor informal akan terkikis perlahan. Oleh karena itu, BP2MI harus tanggap untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, mandiri dan berdaya saing. Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif structure, dengan kisaran biaya penempatan sebesar Rp14-17juta per Pekerja Migran Indonesia dimana pemerintah kemudian menetapkan program KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan bunga rendah 6% serta Non KUR dengan bunga 21%. Upaya pembebasan biaya penempatan dimaksud memerlukan dukungan kementerian/Iembaga terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah (Provinsi dan KabupatenjKota) untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN),negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan, market intelligent, serta pembebasan biaya perneriksaan kesehatan. sehingga rasio angka ketergantungan (dependency ratio) mencapai titik terendah. Momentum bonus demografi terse but akan menghasilkan dampak positif apabila disertai peningkatan kualitas penduduk dan penciptaan lapangan kerja produktif dan berkualitas. Tantangan utama bidang ketenagakerj aan di Indonesia adalah angka pengangguran yang masih tinggi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kondisi angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah ,Menengah Pertama ke bawah dan masih tingginya pengangguran dari lulusan vokasi. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan mendorong berbagai program vokasi baik dalam jumlah maupun kualitas serta variasi bidang pendidikan untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia usaha dan industri. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, dimana kedepan masih terdapat potensi angka pengangguran terbuka setiap tahunnya karena tidak terse rap dalam lapangan kerja di dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan masih tingginya potensi masyarakat melakukan migrasi untuk bekerja di Iuar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri masih menjadi agenda penting bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi. Banyaknya negara di dunia yang mernerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia, namun harus didukung dengan peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui vokasi dan pelatihan keterarnpilan lainnya sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia lebih berdaya saing dan memiliki akses lebih besar terhadap pasar kerja regional dan internasional. Di samping itu, kondisi objektif penempatan Pekerja Migran Indonesia saat ini juga masih didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia low level dan high risk yang juga sangat rentan terhadap permasalahan dan dengan gaji yang terbilang rendah. Untuk itu, perlu didorong peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional sejalan dengan Misi Presiden untuk meningkatkan kualitas rnanusia Indonesia. Penernpatan Pekerja Migran Indonesia low level dan high risk diantaranya disebabkan masih terdapatnya Calon Pekerja Migran Indonesia maupun P3MI yang berorientasi pada penernpatan sektor low level yang dianggap mudah dan menguntungkan, serta tingginya mismatch antara demand peluang kerja luar negeri dengan kompetensi supply calon Pekerja Migran Indonesia. Kelima, pembenahan tata kelola pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dinamika internasional 5 (lima) tahun ke depan, setidaknya 2 (dua) tahun awal akan diwarnai dengan situasi panderni global, akibat Covid-19. Oleh karena itu, secara eksternal identifikasi mitra negara penempatan strategis tetap harus mengedepankan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Momentum ini juga menjadi fase penting untuk melakukan pernbenahan proses penernpatan, yang simple dan berkualitas berbasis teknologi informasi. Secara internal, perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penernpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)menjadi BP2MI juga membutuhkan transisi kelembagaan yang dilakukan simultan seiring dengan pembenahan proses penempatan tersebut. Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula mengedepankan fungsi (penempatan, pelindungan, dan kerja sama) sekarang ini menurut mandat Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rnenjadi berbasis pada pendekatan regional-kawasan dengan membagi 3 (tiga) kedeputian, yakni: 1. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; 2. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; dan 3. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Keseluruhan Kawasan tersebut memiliki kekhasan masing-masing yang membutuhkan penguasaan geo-politik dan geo-ekonomi sehingga upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara maksimal. Dari sisi substansi pelayanan, perubahan fundamental Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dipaharni dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke Pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pernerintah Daerah serta dari Kernenterian ke Badan. Di samping itu, penambahan cakupan kewenangan BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia seabased juga perlu segera menjadi fokus tata kelola Pekerja Migran Indonesia, dimana selama ini tidak terdapat kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tat a kelola penernpatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikarian migran, serta pihak yang berhak untuk melakukan penempatan. Namun demikian, pada tahun 2018-2020 BNP2TKI(BP2MI) telah rnenangani sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kasus Pekerja Migran Indonesia sea-based. Dalam upaya penyelesaian kasus dimaksud menghadapi berbagai hambatan sebagai akibat belum adanya instrurnen hukum tata kelola penernpatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Kondisi dan isu strategis tata kelola Pekerja Migran Indonesia sebagaimana terse but di atas harus dapat kita antisipasi dengan lebih meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sarna dengan pihak terkait. Kini saatnya negara rnelalui BP2MI hadir secara sungguh-sungguh dan nyata untuk mernberikan pelindungan secara rnenyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, baik sebelurn, se1ama, maupun setelah bekerja di luar negeri, dengan memberikan pelayanan terbaik. Melalui pembenahan tat a kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi, rnaka akan mengikis permasalahan Pekerja Migran Indonesia secara signifikan dan akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan devisa yang dihasilkan, sejalan dengan sasaran pertumbuhan remitansi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dalam kebijakan ketenagakerjaan Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020-2024. a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang mendukung peran BP2MI beserta perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BP2MI didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pe1indungan Pekerja Migran Indonesia; dan 2) Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 1. Potensi Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, potensi dan permasalahan yang dihadapi BP2MI akan sernakin kompleks ke depannya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh BP2MI menuntut adanya keberpihakan melalui penguatan peran dan kapasitas BP2MI dalam menciptakan berbagai kebijakan teknis dan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sehingga mampu mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonorni, dan sosial. 8eberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan bagi BP2MI dalam melaksanakan pelayanan dan pe1indungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai berikut: 1.2 POTENSIDANPERMASALAHAN Renstra BP2MI ini menjadi koridor kebijakan BP2MI untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa negara wajib mernbenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Peraturan perundang-undangan dimaksud membawa perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia termasuk penguatan peran BP2MI, sebagai berikut: 1) area penanganan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya difokuskan pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di darat (land based) menjadi Pekerja Migran Indonesia land based dan yang bekerja di laut (sea based); 2) cakupan layanan yang sebelumnya hanya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya, dengan masa pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja; 3) pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya diberikan dalam aspek pelindungan sosial dan hukum, dengan Undang-Undang yang baru terdapat perluasan pelindungan yaitu pelindungan ekonomi an tara lain literasi dan edukasi keuangan; 4) terdapat sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan dari Kementerian kepada BP2MI, seperti penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), pengaturan persyaratan sebelum bekerja, pengaturan mengenai standar perjanjian kerja dan verifikasi dokurnen, serta pengaturan struktur biaya penempatan; 5) struktur organisasi yang sebelumnya menggunakan pendekatan fungsional, saat ini disusun berdasarkan pendekatan substansi dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga pejabat dan star dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses penernpatan, pelindungan yang didasarkan kepada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada masalah, sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia diberikan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga para Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha; dan 6) kedeputian bertanggung jawab dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia secara ujung ke ujung (end-to-end) sesuai dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi pelindungan, dimana besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan. b. tersedianya layanan terpadu yang terintegrasi Dalam pengelolaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MJ telah didukung sistem layanan terpadu yang terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu, sistem kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, sistem imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sarana Kesehatari/ Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga keuangan, dan lain-lain. c. peluang kerja terarnpil profesional bagi Pekerja Migran Indonesia dan program penempatan baru Saat ini banyak negara di dunia yang mernerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. BP2MI telah mendorong penempatan tenaga terampil ke sejumlah negara di Eropa, Kanada, Australia dan Selandia Baru dengan upah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan. Bahkan dalam kerangka penempatan oleh P3MI/ Private to Private (P to P) sejumlah P3MI telah berhasil menempatkan tenaga profesional. BP2MIjuga terus berupaya menembus pasar kerja di negara-negara baru dan mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional yang dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa tahun terakhir telah berhasil menembus negara penempatan baru, an tara lain Kanada, Polandia, Ceko, dan Selandia Baru. Di samping itu, terdapat terobosan peluang kerja luar negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/ alternatif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, yaitu: 1) program Special Placement Program to Taiwan (SP2T) Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui program Special Placement Program to Taiwan (SP2T) merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan melalui Direct Hiring Service Centre (DHSC). Program ini bertujuan untuk mengurangi , menghilangkan praktek jual beli pekerjaan Uob) atau jasa agensi (fee agency) yang membebani para Pekerja Migran Indonesia, sehingga mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, memudahkan, menyederhanakan serta mempercepat proses penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Taiwan. Dengan adanya kerja sarna an tara BP2MI dan pemerintah Taiwan ini, kedepannya perusahan Taiwan yang akan merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia diharapkan akan terus bertambah. 2) Specified Skilled Workers (SSW) ke Jepang Sejak tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan penerimaan pekerja asing untuk bekerja dengan menggunakan izin tinggal (visa) Pekerja Berketerarnpilan Spesifik (Specified Skilled Workers), dimana terdapat peluang kerja dengan kuota sebesar 345.150 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) untuk seluruh negara pada 14 (ernpat belas) sektor pekerjaari/jabatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat memanfaatkan kebijakan baru Jepang tersebut setelah menandatangani Memorandum of Cooperation (MOq antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang rnengenai Kerangka Kerja Dasar untuk Pengoperasian Sistem yang Benar bagi Tenaga Kerja Asing dengan Status Residen "Specified Skilled Worker" pada tanggal 25 .Juni 2019 di Jakarta. Berdasarkan kunjungan pada akhir tahun 2019, diperoleh hasil bahwa Jerman membutuhkan 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) tenaga kerja asing di berbagai sektor sampai dengan 2030 ((146.000 (seratus empat puluh enam ribu) orang dari nonUni Eropa)). Adapun seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Jerman termasuk un tuk pendidikan bahasa Jerman se1ama 6 (enam) bulan di Indonesia. Delegasi Jerman telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Jakarta untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, dimana dalam waktu dekat akan segera ditandatangani Letter Of Intent (LOI) tentang pengiriman tenaga perawat dengan gaji awal sebesar EU2.000 (dua ribu euro) ((sekitar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)). Sementara itu sektor lainnya akan dibuka setelah pengiriman tenaga kesehatan berjalan. 4) program penempatan melalui Program Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) ke Arab Saudi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan sistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara daring an tara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi (KSA), dengan beberapa ketentuan yang lebih menjamin pe1indungan terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Dasar pelaksanaan program SPSK yaitu Technical Arrangement Pemerintah Indonesia dengan KSA yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2018, yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Periempatan Satu Kanal. 3) penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman melalui kerja sarna antarpemerintahj Government to Government (G to G) 5) Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Inggris Berdasarkan brafaks Kedutaan Besar Republik Indonesia London, terdapat peluang pasar kerja di Inggris pada sektor kesehatan (health sector) dengan gaji sebesar 12.500 - 25.000 (dua belas ribu lima ratus sampai dengan dua puluh lima ribu) Euro pertahun, scientist dan biologist (gaji sebesar 15.000 - 70.000 (lima belas ribu sampai dengan tujuh puluh ribu) Euro per tahun), serta hospitality sector dengan gaji sebesar 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu) Euro per tahun. Berdasarkan data dari UK Office for National Statistics (ONS) hingga akhir Desember 2018, terdapat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) juta jiwa pekerja asing nonUni Eropa dengan peningkatan sebesar 130.000 (seratus tiga puluh ribu) jiwa dari tahun sebelumnya. Pekerja dari Asia Timur dan Asia Tenggara mayoritas bekerja untuk kategori berketerampilan tinggi (high-skilled) seperti koki (chefL tenaga pengajar ahli (higher education lecturer), biologist, dan peneliti (research scientist). d. pengurangan pengangguran, pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dalam penguatan ekonomi mikro Program pemerintah dalam pengurangan pengangguran tidak hanya melalui pasar kerja di dalam negeri namun juga di luar negeri. BP2MI sesuai dengan kewenangannya melalui program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI turut berkontribusi dalam membantu program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. e. menambah devisa melalui remitansi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan Pekerja Migran Indonesia melalui jasa lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan tambahan pemasukkan devisa negara sehingga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPl). Tercatat valuta asmg yang dikirim melalui lembaga keuangan berturut-turut pada tahun 2014 sebesar US$ 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) miliar, tahun 2015 sebesar US$ 9.417 (sembilan ribu empat ratus tujuh belas) miliar, tahun 2016 sebesar US$ 8.757 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2017 sebesar US$. 8.785 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) miliar, tahun 2018 sebesar US$ 10.970 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh) miliar dan tahun 2019 sampai dengan bulan Mei sebesar US$. 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh satu) miliar. Besarnya· remitansi memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili Pekerja Migran Indonesia baik perekonomian secara regional maupun nasional. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening bank Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan masyarakat mengingat jumlahnya cukup signifikan dan berkesinambungan. f. pendirian Badan Layanan (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan (BP2MI) merupakan operatorj'pelaksana kebijakan. Namun demikian, dalam hal penempatan selama ini BP2MI juga berperan sebagai pelaku penempatan terutama yang melalui kerja sarna antar pemerintah (G to G). Untuk memisahkan fungsi sebagai regulator teknis dan pelaksana penempatan, idealnya ke depan dibentuk BLU yang berfungsi sebagai operator penempatan Pekerja Migran Indonesia terutama yang melalui mekanisrne G to G. Selain itu, pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan BUMN selama ini dikelola oleh BP2MI untuk program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (purna Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya, menyulitkan untuk dilakukan kontrol akuntabilitas pelaksanaan programnya. Bila dibentuk B~U di bawah BP2MI akan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BLU ini juga dapat menjadi wadah untuk pengelolaan remitan produktif. 2. PermasalahanBeberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius an tara dalam penempatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:a. kebijakan dan regulasi Diperlukan penyelerasan kebijakan dan regulasi dengan kementerianJlembagaJinstansi terkait, percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang masih belurn selesai serta penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing- masing Kernenterian J LembagaJ Instansi terkait. b. pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran Indonesia di daerah Perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ke BP2MI. Untuk mendukung hal terse but, perlu peningkatan sinergitas tata kelola Pekerja Migran Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder, baik di dalam maupun di luar negeri. c. masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia nonprosedural Masih banyak Pekerja Migran Indonesia nonprosedural akan menjadi permasalahan jika tidak diantisipasi dan ditangani secara benar karena meningkatkan risiko permasalahan Pekerja Migran Indonesia seperti gaji tidak sesuai dengan standar, kekerasan di tempat kerja, terlibat kasus kriminal, dan deportasi dari negara setempat. BP2MI barus terus membenahi peran serta meningkatkan sinergitas antarstakeholders untuk menekan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan aman agar Pekerja Migran Indonesia lebih memilih bekerja ke luar negeri secara prosedural. d. permasalahan pembebanan biaya melebihi ketentuan (overcharging) biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia Isu overcharging terhadap Pekerja Migran Indonesia masih mcnjadi isu yang belum tuntas di beberapa negara penempatan, seperti Hongkong, Taiwan, dan Singapura, dimana masih terdapat pembebanan biaya di luar struktur biaya yang telah ditentukan (cost structure), seperti transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya pemeriksaan kesehatan (medical check up), uang saku, isu jual beli pekerjaan Uob), pungutan jasa perusahaan (service fee agency), dan pungutan biaya perpanjangan perjanjian kerja. Untuk itu, diperlukan pola penanganan permasalahan overcharging yang terukur dan tuntas yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan dan diperlukan dukungan serta concern seluruh stakeholders dalam menangani isu overcharging agar dapat mengambil tindakan yang tepat secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan penyebarluasan informasi berupa peringatan terhadap pelaku penempatan agar mematuhi aturan biaya penempatan sesuai dengan cost structure yang telah ditentukan, serta perlunya dukungan terkait peluang skema penempatan yang bersifat tidak dipungut biaya penempatan (zero cost), seperti re-entry hiring dan SP2T ke Taiwan. e. pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri BP2MI tidak dapat melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan secara langsung, melainkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saat ini BP2MI hanya memiliki 1 (satu) perwakilan petugas BP2MI di luar negeri yaitu di KDEITaipei. f. Penguatan penataan lembaga dalam seluruh aspek, yaitu: 1) penyesuaian pelaksanaan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seperti penyesuaian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di daerah, penguatan penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta penanganan Pekerja Migran Indonesia sea based melalui kerja samaj'kolabcrasi dengan stakeholders terkait dan pengembangan sistem informasi dalam seluruh lini pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) peningkatan infrastruktur SDM, antara lain dengan melakukan penyusunan pola karir (career path) pegawai, pelaksanaan pembangunan kapasitas (capacity building) bagi pegawai baik substansi maupun pelatihan karakter (bimtek motivasi), serta internalisasi kompetensi SDM agar dapat beradaptasi pada perubahan nomenklatur orgarnsasi; 3) penajaman program, kegiatan, dan anggaran BP2MI yang lebih fokus, terstruktur dan terukur, khususnya mempertimbangkan sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan kepada BP2MI, termasuk adanya beberapa program penempatan Pekerja Migran Indonesia baru yang akan segera diimplementasikan, peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia profesional, program vokasi dan pemberdayaan, serta pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; 4) penguatan branding BP2MI dengan konsep dan strategi yang bersifat masif dan menarik (eye catching), sehingga BP2MI dapat menjadi lembaga yang penting dan dianggap penting oleh Pemerintah, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta stakeholders lainnya. Untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Wakil Republik Indonesia, misi yang akan dilaksanakan yaitu mendukung 4 (empat) misi dari sembilan Misi dan Wakil yang sudah ditctapkan dalam RPJMN 2020- 2024 sebagai berikut:1. peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan rnemberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. sinergi pernerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 11.2 MISI Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya BP2MI, mengusung VIS!: "BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada dan Wakil Republik Indonesia untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". 11.1 VISI Visi dan Wakil Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". BABII VISI, MISI, TUJUAN, DANSASARAN STRATEGISBP2MI Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka ILl dan angka 11.2, BP2MI menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut: 1. sasaran strategis dari tujuan pertama "terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional gun a meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa" yaitu meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Ir.4 SASARANSTRATEGISBP2MI 11.3 TUJUANBP2MI Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.l dan angka 11.2, BP2MI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: 1. terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia me1alui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan 2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. BP2MI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 1, 2, 7 dan 8, dengan uraian sebagai berikut: 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; 2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan 4. meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI. a. produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita; dan b. penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia. 2. sasaran strategis dari tujuan kedua "terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel" yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis: a. nilai reformasi birokrasi; dan b. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Gambar
1.Visi, Misi, Arahan dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Memperkual Stahilitas Polhukhankarn dan TransformasiPelayanan PubUk 9 I 5inerg; Perneri"lato D.erah uatamKcr 202t ' 2022 ,~023\, " 2Q~¥;: , _..:.'.~Q~TAN"" .._, .:;'., ..
- . ~....., ... -, '" _, _-.. t ... ,,:::.,- RENCANAKINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATANDAN PELINDUNGAN KAWASANASIA DAN AFRIKA TAHUN 2020 - 2024 51.685 146.250Pekerja Migran Indonesia 170.500150.000 211.815Pekerja MigranIndonesia yang ditempatkan Non Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesiar-------------------------+---------~----------+--------,-----------+----------,---------~ Penempatan Pekerja Migran % 27,19 28,76 30,19 31,66 34,19 Non Pemerintah Indonesia pada pengguna berbadan hukum
3.Direktorat Penempatan Non Pemerintah 5 10 2015Lokasi 25Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja MigranIndonesia 1,90%Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi 0,650,850,940,98 .. ,'-' .. ';' '," SASARANKEGIATAN ,, ,'.:':"1 ..,_:~. : ....>,.:::' .; - .
'. " .~-.. " -", 'I . ",: ,.- . Penempatan Pekerja Migran % 20,51 19,99 18,51 17,05 14,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 kerja penempatan Pekerja MigranIndonesia '~' .. ". ,-·No. Orang 2.500a 3.000Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial 4.0003,500 100% 100 100Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi 100 100 % 100100Calon Pekerja Migran Indonesia j Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum 100100 100 100% 100 100Meningkatnya Pengaduan yang diproses dan fasilitasi penanganan dilayani berbasis sistem kasusdan r-------------------------~--------~----------~------~----------~----------4_--------__4 Penyelesaian kasus Pekerja % 100 100 100 100 100 pemberdayaan Migran Indonesia danj atau keluarganya yang menghadapi masalah 100 100 100Orang 100100Pekerja MigranIndonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural 100 100
4.Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan IND'IKATORKiNE~jA;,~ . ",'::'4#~_' ...; .._ ..: _ .
Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna berbadan hukum .....------ ..-.--~--.... ' -_._-_---_._--_._-.--_ ... ,- _ ...__ ._---_. _,_ ...._ --, 10 205Lokasi Pekerja Pekerja dan pelindungan pemberdayaan Calon Migran Indonesia, Migran Indonesia Keluarganya informasi dan 15Penyebarluasan 2.700 1.5751.9502.1002.607Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi 1.2001.050900750oOrangPekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial 100100100100100%Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi 100100100 25 100Calon Pekerja Migran % Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum : . - "'-",;\' ::"- 2q~'e_c.2022 - SASARAir'KEGIATA:N'• '. .'. • •• ' .~. ~ •• ' r _,' ,:' • , ',. I . ~.' .,' . - , 100 "r . ,'",_....... 'NO- Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provinsijkabupatenjkotaj desa) Lembaga penempatan dan % 100 100 100 100 100 lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan 100100100% 100Meningkatnya Tersedianya peraturan kualitas sistem dan pelaksanaan, norma, standar, strategi pelayanan pedoman dan kriteria bidang penempatan dan Penempatan dan Pelindungan pelindungan Pekerja (Land Based/Sea Based) MigranIndonesia
1.Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan ..'~.." ~ _- .
'IN])IKATc>R: KINERJA, • KEGIATAN"· ...•.....- ; 'c-' .. ", . 100 .' I' '~;.' .' . ,'rABUN PELAKSANAAN .SATUAN 'f::-' ~" '"",,:":'-" --"------y-..,~,_,...,.,"'-.-..;....,,...r... --. -,--._- ...,...•,..,,-". '-;:-:'",,-,-":,",",',,",""~T."'-:-:-":__'_"""__'''''''''''''''''''-~.'=';'-'-':',-''-'-' ~'''""'''''"''''''~--l ..'...•." .'~?20 I· ~92.1.~;oJ 202,2:.:: f J. 202$.' . .: /.' :202~ .: . ",' ", . SASARAN KEGIATANN,O RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH TAHUN 2020 - 2024 14,36 12,9513,99 10,26 36.180 105.000102.375 148.270119.350 11,94% Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Non Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesiar------------------------+----------+---------+--------4----------~--------~~--------~ Penempatan Pekerja Migran % 19,03 20,13 21,14 22,17 23,94 Non Pemerintah Indonesia pada pengguna berbadan hukum 5 1510 2520Lokasi
3.Direktorat Penempatan Non Pemerintah Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia 0,08 0,040,050,050,04%Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi 200 600500400300Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pemerintah ..' ..
2.Direktorat Penempatan Pemerintah . .....::..., .. " -.:.' - ..; :-.. ", ...
" '>..,,_:..." ..", .~. fN'r;>IKAiX)R'1UNERJA''" .,:,. ;'. ,'._ ....; ',:':' ,": - '-' ..;_ KJt,~;:"t$...:irAN ..• - ';..~ '. ' .;:. ,_ . NO· . :§~$.A..~N~kE(}IAtAN 100100100100100Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan SosialJ Asuransi 100100100100100Calon Pekerja Migran Indonesia I Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum Meningkatnya Pengaduan yang diproses dan fasilitasi penanganan dilayani berbasis sistem kasusdan r-------------------------~--------_4----------~------_+----------~----------+_--------~ Penyelesaian kasus Pekerja % 100 100 100 100 100 pemberdayaan Migran Indonesia dan I atau keluarganya yang menghadapi masalah 100100100100100 7070707070 % % % Orang penempatan Pekerja penempatannya Migran Indonesia nonprosedural Pekerj a Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen Meningkatnya pencegahan dan penindakan
4.Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan 252015105LokasiPenyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia 10 20 255Lokasiinformasi dan Penyebarluasan pelindungan pemberdayaan Calon Migran Indonesia, Migran Indonesia Keluarganya 3.6754.5504.9006.3006.084Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi 1.750 2.8002.4502.100oOrangPekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial - 2023- -2921" ':_. ,- 202~.
. .':. 15 . .:. ~.~, - -. ,' .. .~I ~.' , " -.-_'.INDIKtAtOR>KINERjA - -.:. ; .. '- c- ~- -. - - --::(--:_'::~9IAtAN": - --- . SATUAN '.sASAIUN-'KEGrATAN . ".::5 . ' .. Pekerja Pekerja dan -:". '. , .. ;: . ,.'..::.: . -r : - .--:.,-"'.:: .~ :;-: . ".', : ., ...• .. 'r ..... ..~ '. ...... ":"'!'.... - .. . .fAHUN PEJ;,@~ANAAN'. " .- .. .. , INDIKATOR:XINERJA: .; ; NO SASARAN':KE)GIATAN ..·SNT0AN .. ,'; ~ ..... ,.- ..', .'." . ~'GlAtAN: ::, .. ." .', ,,' . -, ~ ,,'. " ~.,; . . ...... . -._ .. .. ... 2020· "2021·' '20'42'· .. 2023 2'024.' , . .. .. ' .. .. ",.-,'
l.Biro Perencanaan dan Kerja Sarna Meningkatnya kualitas Nilai Capaian Kinerja % 80 82 84 86 88 perencanaan dan Anggaran kerja sarna Nilai AKIP Nilai 72 75 78 82 85 Dokumen kerja sarna Dokumen 20 23 25 27 30
2.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Meningkatnya Indeks penerapan sistem Indeks 0,623 0,673 0,723 0,773 0,823 manajemen sumber merit daya manusia dan Nilai Evaluasi Penilaian Nilai 91 92 93 94 95 tata kelola Mandiri Pelaksanaan kelembagaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3, Biro Keuangan dan Umum Meningkatnya tata Capaian Indikator Kinerja % 90 92 93 94 95 kelola keuangan, Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BMN, dan rumah Opini BPK atas Laporan Opini WTP WTP WTP WTP WTP tangga Keuangan Perwakilan BP2MI di negara Negara 1 2 2 3 3 penempatan Pekerja Migran Indonesia RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 - 2024 10Lokasi 1412Diseminasi informasi program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 16 18 Migran Indonesia %Pemberitaan positif terkait pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri 8075706560 100100100100100 Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang- Peraturan produk hukum dan Undangan yang tersusun dan hubungan masyarakat dilakukan harmonisasi dalam pelayanan Layanan bantuan hukum % penempatan dan internal pelindungan Pekerja 1-------------+-------I------1-----I-------I-------+---------j 99999
5.Pusat Data dan Informasi Meningkatnya Pemenuhan layanan data dan % 100 100 100 100 100 Pelayanan Data dan informasi Penempatan dan Informasi Penempatan Pelindungan Pekerja Migran dan Pelindungan Indonesia Pekerja Migran Indonesia Indeks Nilai Sistem Indeks 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 Pemerintahan Berbasis Elektronik
4.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat '. . ~';~ .
, , Program/ Satuan ~I -- Unit' Pelaksana Kegiatan Kegiatart {Outpuq/ Indikator 2020 ·2023 - . 2024202i 2022 2023 2024 2020. 2021 2022· .. IKK2.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 4.800 7.200 7.600 8.500 9.400 ditempatkan Pemerintah Migran Indonesia IKK2.2. - Penempatan Pekerja Migran % 1,90 0,98 0,94 0,85 0,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK2.3 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 3: Peningkatan Pelayanan Penempatan Non 1,50 6,31 7,10 8,72 9,73 Direktorat Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Pemerintah [Kawasan Asia dan Afrika) SK3 Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah lKK3.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 51.685 146.250 150.000 170.500 211.815 ditempatkan Non Pemerintan Migran Indonesia IKK3.2 - Penempatan Pekerja Migran % 27,19 28,76 30,19 31,66 34,19 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK 3.3 - Penempatan Pekerja Migran % 20,51 19,99 18,51 17,05 14,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK 3.4 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 4: Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan 1,37 10,38 13,49 16,19 18,61 Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Pemberdayaan (Kawasan Asia dan Afrika) 8K4.1 Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural -Sasaran Program (Out~om.e)/ Sasaran Target Alokasi (Rp..M,iliBt) ... :.~:~...... .. :-." Program/' Satuan . .. j:. Unit Pelaksana , - Kegiatari .. Kegiatan (Qutpu~/ Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 '202'2 2023 2024 - . . ... IKK4.1.1 Pekerja Migran Indonesia Orang 100 100 100 100 100 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya SK4.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK4.2.1 - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 dilayani berbasis sistem IKK4.2.2 - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK 4.2.3 - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK4.2.4 - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 Sosial/ Asuransi IK1<4.2.5 - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 2.500 3.000 3.500 4.000 keluarganya yang mendapatkan Iasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial [K1<4.2.6 - Purna Pekerja Migran Indonesia Pekerja 8.691 9.000 7.000 6.500 5.250 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK4.2.7 - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 5: Peningkatan Kualitas Sistem dan 2,30 5,81 7,55 9,06 10,42 Direktorat Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Strategi Penempatan dan Kawasan Amerika dan Pasifik Pelindungan (Kawasan Amerika dan SK5 Meningkatnya kualitas sistem dan Pasifik) strategi pelayanan penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sasaran Program (Qitt~me)/ Sasaran Alokasi (Rp. Miiiar:)· .. Program/ Target .. Satuan Unit Pelaksana ,\ "-~' . Kegiatan Kegiatan (Outpui)/ lndikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022· ... 2923 2024 ',\" " - .' . '. " - . --- IKK5.1. - Tersedianya peraturan pelaksanaan, % 100 100 100 100 100 norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based) IKK5.2 - Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (prov/kab /kota/ desa) IKK5.3 - Lembaga penempatan dan lembaga 0/0 100 100 100 100 100 pendukung penempatan yang memenuhi standar peJayanan Kegiatan 6: Peningkatan Pelayanan Penempatan 0,90 2,27 2,95 3,54 4,07 Direktorat Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik (Kawasan Amerika dan Pasifik] SK6 Meningkatnya pelayanan penempatan IKK6.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 15.506 43.875 45,000 51.150 63.544 ditempatkan Migran Indonesia IKK6.2 - Penempatan Pekerja Migran a/a 8,16 8,63 9,06 9,50 10,26 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK6.3 - Penempatan Pekerja Migran % 6,15 6,00 5,55 5,12 4,40 Indonesia pada sektor dengan keahlian rendah beresiko tinggi IKK6.4 - Penyebar1uasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 7: Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan 1,19 2,61 3,60 4,52 5,89 Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik Pemberdayaan (Kawasan Amerika dan 8K7.1 Meningkatnya pencegahan dan Pasifik) penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural IKK7.1.1 Pekerja Migran Indonesia Orang 30 30 30 30 30 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya -- S'asaran Program (Pt:ttcorne) / Sasaran TE!l'get Alokasi (Rp. M~iru:) - : Program/ Unit Pelaksana. : " Satuan " -. Kegiatan ' Kegiatan (Output)/Indikator 2020 2021 2022 2023 ~924 2020 2021 2022 2023-, 2024 .' .. SK7.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK7.2.1 - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 dilayani berbasis sistem IKK7.2.2 - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia darr/atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK7.2.3 - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK7.2.4 - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 Sosial/ Asuransi IKK7.2.5 - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 750 900 1.050 1.200 keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial IKK7.2.6 - Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja 2.607 2.700 2.100 1.950 1.575 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK7.2.7 - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 8: Peningkatan Kualitas Sistem dan 1,3 4,76 6,39 7,87 8,25 Direktorat Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Strategi Penempatan dan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Pelindungan (Kawasan Eropa dan Timur SK8 Meningkatnya kualitas sistem dan Tengah) strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia . - , pjokasi (Rp.Millar) - - Program/ Sasaran Program (Outcome}/ Sasaran Satuan Target Unit By1::lksana Kegiatan Kegiatan {Outpu~ I Indikator 2020 2021 . 2022 2023 2024 2020 202i 2022 2023 2024 IKK8.1. - Tersedianya peraturan pe1a.ksanaan, 0/0 100 100 100 100 100 norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based] IKK8.2 - Fasilltasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provIkab Ikota/ desa] IKK8.3 - Lembaga penempatan dan lembaga % 100 100 100 100 100 pendukung penempatan yang memenuhi standar pe1ayanan Kegiatan 9: Peningkatan Penempatan Pemerintah 1,2 3,81 4,95 6,94 8,84 Direktorat Penempatan Eropa dan Timur Tengah Pemerintah (Kawasan Eropa dan Timur 8K9 Meningkatnya pe1ayanan penempatan Tengah) Pemerintah IKK9.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 200 300 400 500 600 ditempatkan Pemerintah Migran Indonesia IKK9.2. - Penernpatan Pekerja Migran % 0,08 0,04 0,05 0,05 0,04 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK9.3 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 10: Peningkatan Pelayanan Penempatan 2,3 4,50 5,85 7,02 9,57 Direktorat Penempatan Non Non Pemerintah Eropa dan Timur Tengah Pernerintah (Kawasan Eropa dan Timur 8K 10 Meningkatnya pelayanan penempatan Tengah} Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah IKK 10.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 36.180 102.375 105.000 119.350 148.270 ditempatkan Non Pemerintah Migran Indonesia Program/ Sasaran Program (Outcom~)/ Sasaran target: ',' ' .Alokasi (RP: ¥ililll") " Unit PelaksanaSatuan Kegiatan Kegiatan (Output) / Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 20~1 2022 2023 2024 IKK 10.2 - Penempatan Pekerja Migran % 19,03 20,13 21,14 22,17 23,94 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK 10.3 - Penempatan Pekerja Migran % 14,36 13,99 12,95 11,94 10,26 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKKlOA - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 11: Peningkatan Pelayanan Pelindungan 3,18 8,50 11,05 13,26 15,25 Direktorat Pelindungan dan dan Pemberdayaan Eropa dan Timur Tengah Pemberdayaan (Kawasan Eropa dan Timur SK ILl Meningkatnya pencegahan dan Tengah) penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural IKK Pekerja Migran Indonesia Orang 70 70 70 70 70 11.1.1 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya SK 11.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 11.2.1 dilayani berbasis sistem IKK - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 11.2.2 Indonesia danj'atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 11.2.3 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 11.2.4 Sosialj Asuransi IKK - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 1.750 2.100 2.450 2.800 11.2.5 keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial Program/ Sasaran Program (Ot,ttC{)me)/ Sasaran .•. .. .Target .Alok<iSi. (Rp. Miliar) ,. Satuan Unid:'~laks8:na Kegiatan Kegiatan (Outpu~/ Indikator . 2020 2021 2022 2023· 2024 2020 2021 .2022 2023 2024 - _ .. IKK - Puma Pekerja Migran Indonesia Pekerja 6.084 6.300 4,900 4,550 3,675 11.2.6 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 11.2.7 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 12: Peningkatan Kualitas Perencanaan dan 1,62 8,17 10,03 11,13 12,58 Biro Perencanaan dan Kerja Sarna Kerja Sarna SK 12 Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama IKK 12.1 - Nilai Capaian Kinerja Anggaran % 80 82 84 86 88 IKK 12.2 - Nilai AKIP Nilai 72 75 78 82 85 II(K 12.3 - Dokumen kerja sama Dokumen 20 23 25 27 30 Kegiatan 13: Peningkatan Manajemen Sumber Daya 1,40 9,11 11,85 14,22 16,35 Biro Sumber Daya Manusia Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan dan Organisasi SK 13 Meningkatnya manajemen sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan II(K 13,1 - Indeks penerapan sistem merit Indeks 0,623 0,673 0,723 0,773 0,823 IKK 13.2 - Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Nilai 91 92 93 94 95 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kegiatan 14: Peningkatan Tata Kelola Keuangan, 18,45 39,94 41,55 49,69 47,89 Biro Keuangan dan Umum BMN, dan Rumah Tangga SK 14 Meningkatnya tata kelola keuangan, BMN, dan rumah tangga IKK 14.1 - Capaian Indikator Kinerja 0/0 90 92 93 94 95 Pelaksanaan Anggaran (IKPA) IKK14.2 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP , ," , ; Target ' Al?~a~lt~p:Millar) , Program; Sasaran Program "(Outcome)I Sasaran Satuan .' Unit-Pelaksana : Kegiatan Kegiatan {Outpu~; Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021, 2022 2023 2024 IKK 14.3 - Perwakilan BP2MI di negara Negara 1 2 2 3 3 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 15: Peningkatan Kualitas Produk Hukum 2,30 13,88 18,04 21,65 24,90 Biro Hukum dan dan Hubungan Masyarakat dalam Pelayanan Hubungan Masyarakat Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK 15 Meningkatnya kualitas produk hukum dan hubungan masyarakat dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia IKK15.1 - Peraturan Perundang-Undangan Peraturan 9 9 9 9 9 yang tersusun dan dilakukan harmonisasi IKK 15.2 - Layanan bantuan hukum internal % 100 100 100 100 100 IKK 15.3 - Pernberitaan positif terkait 0/0 60 65 70 75 80 pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri IKK 15.4 - Diseminasi informasi program Lokasi 10 12 14 16 18 penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 16: Peningkatan Layanan Data dan 4,41 11,38 14,19 16,13 18,32 Pusat Data dan Informasi Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK 16 Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Penempatan dan Pelindungan Peketja Migran Indonesia IKK 16.1 - Pemenuhan layanan data dan % 100 100 100 100 100 informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia IKK 16.2 - Indeks Nilai Sistem Pemerintahan Indeks 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 Berbasis Elektronik layanandan Catatan: Khusus untuk tahun 2020 terjadi penyesuaian target kinerja mengingat adanya penyesuaian belanja APBNTA 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan pada Program Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga, 303,26263,70229,30199,40185,13 gajiPembayaran perkantoran PROGRAMB: OUKUNGANMANAJEMENINTERNAL 477,33387,90265,9425,84 54443Level Kegiatan 19: Peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tingkat Kapabilitas APIP UPTBP2MI556,68 IKK 18.4 54443LevelTingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pemeriksaan BPK dan pengawasan APIPyang ditindaklanjuti IKK 18.3 100100100100100%hasilRasia RekomendasiIKK 18.2 WTPWTPWTPWTPWTPOpiiUOpini BPKatas Laporan Keuangan Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan BP2MI IKK 18.1 SK 18 11,84 Inspektorat10,308,586,601,65Kegiatan 18: Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % IKK 17.2 - CaIon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti OPP untuk skema penempatan oleh Pemerintah IKK 17.1 - SOM yang mengikuti Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Teknis dan FungsionaI Meningkatnya KuaIitas SOMSK 17 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 8,975,00 6,50 7,801,2Kegiatan 17: Peningkatan Kualitas SOM 202Q2024202220212020 . Target Satuan Sasaran Program (Outcom_e)/ Sasaran Kegiatan (Outpu~1 Indlkator .. Program/ Kegiatan INDIKASIBELANJA PROYEK PROGRAMI NON- PRIORITAS AGENDA KEGIATANI INDIKATOR INDIKASITARGET OPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN2020-2024 (MAJOR (Rp. Miliar) PROJEC1) Program 2020 2021 2022 2023 2024 365,0 Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 365,0 Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Orientasi Pra 179.860 200.000 230.000 260.000 300.000 190,0 Pusat, Aceh Bandung, 07 Indonesia yang Pemberangkatan Calon Calon Calon Calon Calon Bajarbaru, Denpasar, Ditempatkan (OPP) Penempatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Jakarta, Kendari, Pekerja Migran Migran Migran Migran Migran Migran Kupang, Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Lampung, Makassar, I Pekerja I Pekerja / Pekerja I Pekerja I Pekerja Manado, Mataram, Migran Migran Migran Migran Migran Medan, Nunukan, Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Padang, Palembang, Palu, Pekerja Migran Pekerja Migran 18.000 17.000 15.000 13.000 10.500 175,0 Pekanbaru, Pontianak, 07 Semarang, Serang, yang Terlindungi yang Terlindungi Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Surabaya, Tanjung Migran Migran Migran Migran Migran Pinang, Yogyakarta Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia JUMLAH 365,0 Matriks Pembangunan Jangka Menengah Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI (Sebelum Penyesuaian Belanja APBNTahun Anggaran 2020) INDIKASI BELANJA PROYEK PROGRAM/ NON- PRI0 RITAS AGENDA KEGIATAN/ INDIKATOR INDIKASI TARGET OPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN 2020-2024 (MAJOR (Rp. Millar] PROJEC'i) Program Penempatan 2020 2021 2022 2023 2024 536,0 dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan Fasilitasi 536,0 Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Orientasi Pra 5.000 7.500 8.000 9.000 10.000 224,0 Pusat, Aceh, Bandung, 07 Indonesia yang Pemberangkatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Bajarbaru, Denpasar, Ditempatkan (OPP) Penempatan Migran Migran Migran Migran Migran Jakarta, Kendari, Pekerja Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Kupang, Indonesia oleh Lampung, Makassar, Pemerintah (Skema G Manado, Mataram, to G) Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Orientasi Pra 103.371 292.500 300.000 341.000 423.629 Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Pemberangkatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Surabaya, Tanjung (OPP) Penempatan Migran Migran Migran Migran Migran Pinang, Yogyakarta Pekerja Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Non Pemerintah Pekerja Migran yang Pekerja Migran 17.382 18.000 14.000 13.000 10.500 175,0 07 Terlindungi Indonesia yang Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Terlindungi Migran Migran Migran Migran Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI (Setelah Penyesuaian Belanja APBNTahun Anggaran 2020) BENNY RHAMDANI ttd KEPALA BADAN PELlNDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Keterangan: Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui Rencana KerjaPemerintah dengan mempertimbangkan: a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; b) ketersediaan dan sumber pendanaan; dan c) keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat -- INDIKASI BELANJA P~OYEK- PRO GRAM/ NON- PRIO.RITAS AGENDA KEGIATAN/ INDIKATOR INDIKASI TARGET QPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN 2020-2024 (.MAJOR (Rp. Miliar) PROJEC'l) Pemberdayaan Pemberdayaan - 5.000 6.000 7.000 8.000 137,0 07 Pekerja Migran Pekerja Migran Puma Puma Puma Puma Indonesia Puma dan Indonesia Puma dan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Ke1uarganya Keluarganya Migran Migran Migran Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia JUMLAH 536,0