DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Juni 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Renstra BP2MI merupakan penjabaran visi, misi, dan agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan d. kerangka pendanaan. Renstra BP2MI dimaksud disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ten tang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024; Menimbang KEPALABADANPELINDUNGANPEKERJA MIGRANINDONESIA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANASTRATEGIS BADANPELINDUNGANPEKERJA MIGRANINDONESIA TAHUN 2020 - 2024 KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA I SALINAN I Nasiorial/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); Pembangunan Perencanaan Menteri 8. Peraturan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tah un 2006 ten tang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 6. Peraturan Nomor 90 Tabun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 263); 7. Peraturan Nomor 18 Tabun 2020 ten tang Rencana Pembangunan Nasional Tabun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 10); Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)tahunan keempat (RPJMNIV)dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 4. Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang selanjutnya disebutRenstra BP2MI adalah dokumen perencanaan BP2MI untuk periode 5 (lima)tahun terhitung sejak tahun 2020sampai dengan tahun 2024. MEMUTUSKAN: PERATURANBADAN PELINDUNGANPEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADANPELINDUNGAN PEKERJAMIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024.9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor599); Menetapkan Pasa16 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Renstra BP2MImerupakan pedoman bagi seluruh unit kerjadi lingkungan BP2MI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Data dan informasi kinerja Renstra BP2MIharus diinputdalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BP2MI.

Pasal 3

Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

Pasal 2

(1)Renstra BP2MI merupakan penjabaran VISl, misi, dan agenda prioritas Presiden, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Renstra BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat:a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; c. target kinerja tahun 2020 - 2024; dan d. kerangka pendanaan.
(3)Renstra BP2MIsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2)disusun dengan berpedoman pada RPJMN. WONO, S.H., M.H. ~~~11IJ 10121 199503 1 004 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 620 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 .Juni 2020 BENNY RHAMDANI ttd. KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. RENCANA STRATEGIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024 PEKERJA MIGRAN INDONESIAREPUBLIK INDONESIANOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGISBAD AN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020 - 2024 PELINDUNGAN BADAN LAMPlRANPERATURAN Pangkal persoalan yang dialami Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya selama mi adalah kerentanan terhadap eksploitasi, pengamayaan, dan jerat sindikasi perdagangan orang. Hal In! menandakan bahwa ncgara belum sepenuhnya hadir untuk memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya secara utuh. Di lain pihak, sumbangan Pekerja Migran Indonesia terhadap devisa negara sangat besar. Data remitansi Bank Indonesia Tahun 2019, devisa dari remitansi Pekerja Migran Indonesia mencapai US$ 11,4 milyar (sebelas kama empat milyar dolar Amerika) atau setara dengan Rp159,6 (seratus lima puluh sembilan kama enam) triliun dari jumlah 3,7 (tiga kama tujuh) juta Pekerja Migran Indonesia yang terdata resmi dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Merujuk Data Bank Dunia Tahun 2016, Laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang dan Risiko, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara sebanyak 9 juta, dimana sekitar 32% (tiga puluh dua persen) bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, pekerja pertanian 19% (sembilan belas persen), pekerja konstruksi 18% (delapan belas persen), pekerja pabrik 8% (delapan persen), perawat lansia 6% [enarn persen), pekerja tokcy restoranj hotel, supir 2% (dua person}, dan 0,5% (nol koma lima persen) pekerja kapal pesiar. Artinya, jumlah remitansi yang dihasilkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih jauh dari jumlah yang terdata, dalam kisaran 3 (tiga) kali lipat (setara Rp477 triliun, dengan asumsi 9 (Sembilan) juta Pekerja Migran Indonesia) dari yang dikeluarkan Bank Indonesia. Remitansi terse but belum dikelola dengan baik dimana masih adanya pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta masih rendahnya kesadaran untuk menggunakan instrumen perbankan. Setidaknya ada 5 (lima) strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yaitu: 1. mewujudkan data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi); 1.1 KONDISIUMUM BABI PENDAHULUAN 2. memberantas sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; 3. pernbebasan biaya penempatan; 4. peningkatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional; dan 5. pemberiahan tat a kelola pelindungan dan penernpatan Pekerja Migran Indonesia. Pertama, mewujudkan pengelolaan data tunggal terpadu- terintegrasi. Hal ini menjadi target prioritas yang harus dilakukan pembenahan ke depan. Dengan terintegrasinya data jumlah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri pada Sisko P2MI dengan data di negara tujuan penempatan maka pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan lebih optimal. Tidak adanya data tunggal ini berrnuara pada maraknya pengmrnan Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural. Oleh karenanya untuk membenahi pendataan Pekerja Migran Indonesia harus dimulai dengan pernberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, Penyediaan data tunggal terpadu berbasis teknologi informasi ini menjadi kebutuhan dasar yang wajib dilakukan. Database ini harus mampu diperbaharui (update) secara regular dan cepat, yang berfungsi sebagai wadah informasi dan juga fungsi pelindungan, serta fungsi pemberdayaan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Modernisasi sistem pendataan ini dikoordinasikan dengan segenap pemangku kepentingan. Kedua, pemberantasan pengmrnan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural umumnya dilakukan melalui suatu sindikasi, mulai dari penipuan oleh calc sejak awal rekrutmen, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang oertindak sebagai mafia, hingga keterlibatan oknum tertentu, khususnya dalam tahap verifikasi identitas Pekerja Migran Indonesia. Di sisi lain, faktor penarik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yaitu masih tingginya perrnintaan atau kebutuhari tenaga kerja Periata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di sejumlah negara (terutama di Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam), yang mernberikan gaji jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji PLRTdi Indonesia. Sedangkan faktor pendorong lainnya diantaranya adalah faktor kemiskinan, tingkat pengetahuan dan pendidikan yang relatif rendah, termasuk terhadap informasi terkait prosedur migrasi aman, serta proses izin bekerja ke luar negeri yang dianggap sulit, lama, dan tidak transparan. Pekerja Migran Indonesia nonprosedural sangat rawan menjadi korban eksploitasi yang rentan dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan dan nonketenagakerjaan, baik perdata maupun pidana, dan bahkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human traffic/cing. Untuk itu hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penguatan pencegahan dan pemberantasan sindikasi pengiriman Pekerja Migran nonprosedural melalui kerja sarna dan sinergitas seluruh kernenteriarr/Iembaga sebagai bukti negara hadir untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia. Upaya pelindungan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus bersifat menyeluruh, baik bagi Pekerja Migran Indonesia maupun ke1uarganya, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja, dan baik dari aspek hukum, aspek ekonomi maupun aspek sosia1. Sejatinya, penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sarna bagi tenaga kerja untuk mernperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Selain Undang-Undang ini Juga rnengamanatkan untuk memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan fungsi pelindungan menjadi sangat penting, baik yang bekerja di sektor formal terlebih di sektor informal dan pekerjaan yang rentan, baik di darat (land based) maupun di laut (sea based). Ketiga, pembebasan biaya penempatan. BP2MI tunduk dan taat pada Undang-Undang. Oleh karenanya, dalam pelindungan yang utuh dan menyeluruh, BP2MI melaksanakan mandat Pasal 30, ayat
(1)Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa "Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan.". Sesuai dengan mandat Undang-Undang tersebut, BP2MI kemudian menyusun Peraturan BP2MI untuk pernbebasan biaya penempatan yang harus dikeluarkan oleh Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berlaku cost Dalam implementasi pembebanan biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, masih banyak terjadi overcharging biaya penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada negara penempatan Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Overcharging yaitu pembebanan biaya penempatan di luar cost structure yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti biaya jual-beli job, pungutan service fee oleh agensi, transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya medical check up, uang saku, dan lain-lain. Praktik overcharging dimaksud sangat merugikan Pekerja Migran Indonesia, dimana total biaya yang dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia (Hong Kong dan Taiwan) yaitu biaya penempatan ditambah overcharge menjadi sebesar Rp33-39 juta per Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu, perlu dicari pola penanganan permasalahan overcharging yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan serta komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil tindakan terhadap pelaku overcharging. Keernpat, peningkatan penernpatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan jabatan profesional. Digitalisasi industri juga mengubah landscape permintaan tenaga kerja ke depan. Diyakini ke depan kebutuhan tenaga kerja sektor formal mendominasi dan kebutuhan sektor informal akan terkikis perlahan. Oleh karena itu, BP2MI harus tanggap untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, inovatif, mandiri dan berdaya saing. Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif mencapai jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah penduduk non produktif structure, dengan kisaran biaya penempatan sebesar Rp14-17juta per Pekerja Migran Indonesia dimana pemerintah kemudian menetapkan program KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan bunga rendah 6% serta Non KUR dengan bunga 21%. Upaya pembebasan biaya penempatan dimaksud memerlukan dukungan kementerian/Iembaga terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah (Provinsi dan KabupatenjKota) untuk revitalisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN),negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan, market intelligent, serta pembebasan biaya perneriksaan kesehatan. sehingga rasio angka ketergantungan (dependency ratio) mencapai titik terendah. Momentum bonus demografi terse but akan menghasilkan dampak positif apabila disertai peningkatan kualitas penduduk dan penciptaan lapangan kerja produktif dan berkualitas. Tantangan utama bidang ketenagakerj aan di Indonesia adalah angka pengangguran yang masih tinggi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kondisi angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah ,Menengah Pertama ke bawah dan masih tingginya pengangguran dari lulusan vokasi. Pemerintah terus melakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dengan mendorong berbagai program vokasi baik dalam jumlah maupun kualitas serta variasi bidang pendidikan untuk menjawab tantangan kebutuhan dunia usaha dan industri. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, dimana kedepan masih terdapat potensi angka pengangguran terbuka setiap tahunnya karena tidak terse rap dalam lapangan kerja di dalam negeri. Hal tersebut menyebabkan masih tingginya potensi masyarakat melakukan migrasi untuk bekerja di Iuar negeri sebagai alternatif untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karena itu, penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri masih menjadi agenda penting bagi Indonesia, sebagai salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara signifikan, serta perolehan devisa negara melalui remitansi. Banyaknya negara di dunia yang mernerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia, namun harus didukung dengan peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia melalui vokasi dan pelatihan keterarnpilan lainnya sehingga dapat memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat menjadikan Pekerja Migran Indonesia lebih berdaya saing dan memiliki akses lebih besar terhadap pasar kerja regional dan internasional. Di samping itu, kondisi objektif penempatan Pekerja Migran Indonesia saat ini juga masih didominasi oleh Pekerja Migran Indonesia low level dan high risk yang juga sangat rentan terhadap permasalahan dan dengan gaji yang terbilang rendah. Untuk itu, perlu didorong peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional sejalan dengan Misi Presiden untuk meningkatkan kualitas rnanusia Indonesia. Penernpatan Pekerja Migran Indonesia low level dan high risk diantaranya disebabkan masih terdapatnya Calon Pekerja Migran Indonesia maupun P3MI yang berorientasi pada penernpatan sektor low level yang dianggap mudah dan menguntungkan, serta tingginya mismatch antara demand peluang kerja luar negeri dengan kompetensi supply calon Pekerja Migran Indonesia. Kelima, pembenahan tata kelola pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dinamika internasional 5 (lima) tahun ke depan, setidaknya 2 (dua) tahun awal akan diwarnai dengan situasi panderni global, akibat Covid-19. Oleh karena itu, secara eksternal identifikasi mitra negara penempatan strategis tetap harus mengedepankan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Momentum ini juga menjadi fase penting untuk melakukan pernbenahan proses penernpatan, yang simple dan berkualitas berbasis teknologi informasi. Secara internal, perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penernpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)menjadi BP2MI juga membutuhkan transisi kelembagaan yang dilakukan simultan seiring dengan pembenahan proses penempatan tersebut. Struktur kelembagaan terjadi peralihan mendasar yang semula mengedepankan fungsi (penempatan, pelindungan, dan kerja sama) sekarang ini menurut mandat Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rnenjadi berbasis pada pendekatan regional-kawasan dengan membagi 3 (tiga) kedeputian, yakni: 1. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Asia dan Afrika; 2. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik; dan 3. kedeputian bidang penempatan dan pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Keseluruhan Kawasan tersebut memiliki kekhasan masing-masing yang membutuhkan penguasaan geo-politik dan geo-ekonomi sehingga upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara maksimal. Dari sisi substansi pelayanan, perubahan fundamental Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dipaharni dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke Pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pernerintah Daerah serta dari Kernenterian ke Badan. Di samping itu, penambahan cakupan kewenangan BP2MI terhadap Pekerja Migran Indonesia seabased juga perlu segera menjadi fokus tata kelola Pekerja Migran Indonesia, dimana selama ini tidak terdapat kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan pembagian kewenangan tat a kelola penernpatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikarian migran, serta pihak yang berhak untuk melakukan penempatan. Namun demikian, pada tahun 2018-2020 BNP2TKI(BP2MI) telah rnenangani sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kasus Pekerja Migran Indonesia sea-based. Dalam upaya penyelesaian kasus dimaksud menghadapi berbagai hambatan sebagai akibat belum adanya instrurnen hukum tata kelola penernpatan dan pelindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Kondisi dan isu strategis tata kelola Pekerja Migran Indonesia sebagaimana terse but di atas harus dapat kita antisipasi dengan lebih meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sarna dengan pihak terkait. Kini saatnya negara rnelalui BP2MI hadir secara sungguh-sungguh dan nyata untuk mernberikan pelindungan secara rnenyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, baik sebelurn, se1ama, maupun setelah bekerja di luar negeri, dengan memberikan pelayanan terbaik. Melalui pembenahan tat a kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi, rnaka akan mengikis permasalahan Pekerja Migran Indonesia secara signifikan dan akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan devisa yang dihasilkan, sejalan dengan sasaran pertumbuhan remitansi sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dalam kebijakan ketenagakerjaan Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2020-2024. a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang mendukung peran BP2MI beserta perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BP2MI didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pe1indungan Pekerja Migran Indonesia; dan 2) Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 1. Potensi Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, potensi dan permasalahan yang dihadapi BP2MI akan sernakin kompleks ke depannya. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh BP2MI menuntut adanya keberpihakan melalui penguatan peran dan kapasitas BP2MI dalam menciptakan berbagai kebijakan teknis dan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sehingga mampu mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonorni, dan sosial. 8eberapa hal yang menjadi potensi dan permasalahan bagi BP2MI dalam melaksanakan pelayanan dan pe1indungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai berikut: 1.2 POTENSIDANPERMASALAHAN Renstra BP2MI ini menjadi koridor kebijakan BP2MI untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bahwa negara wajib mernbenahi keseluruhan sistem pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Peraturan perundang-undangan dimaksud membawa perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia termasuk penguatan peran BP2MI, sebagai berikut: 1) area penanganan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya difokuskan pada Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di darat (land based) menjadi Pekerja Migran Indonesia land based dan yang bekerja di laut (sea based); 2) cakupan layanan yang sebelumnya hanya kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya, dengan masa pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja; 3) pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya hanya diberikan dalam aspek pelindungan sosial dan hukum, dengan Undang-Undang yang baru terdapat perluasan pelindungan yaitu pelindungan ekonomi an tara lain literasi dan edukasi keuangan; 4) terdapat sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan dari Kementerian kepada BP2MI, seperti penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), pengaturan persyaratan sebelum bekerja, pengaturan mengenai standar perjanjian kerja dan verifikasi dokurnen, serta pengaturan struktur biaya penempatan; 5) struktur organisasi yang sebelumnya menggunakan pendekatan fungsional, saat ini disusun berdasarkan pendekatan substansi dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga pejabat dan star dapat memahami dan mengeksekusi mulai dari proses penernpatan, pelindungan yang didasarkan kepada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada masalah, sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia diberikan pendampingan dan pemberdayaan, sehingga para Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha; dan 6) kedeputian bertanggung jawab dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia secara ujung ke ujung (end-to-end) sesuai dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi pelindungan, dimana besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan. b. tersedianya layanan terpadu yang terintegrasi Dalam pengelolaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MJ telah didukung sistem layanan terpadu yang terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu, sistem kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, sistem imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota, Sarana Kesehatari/ Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lembaga keuangan, dan lain-lain. c. peluang kerja terarnpil profesional bagi Pekerja Migran Indonesia dan program penempatan baru Saat ini banyak negara di dunia yang mernerlukan tenaga kerja asing dalam berbagai sektor, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Hal ini dapat dijadikan momentum dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. BP2MI telah mendorong penempatan tenaga terampil ke sejumlah negara di Eropa, Kanada, Australia dan Selandia Baru dengan upah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) perbulan. Bahkan dalam kerangka penempatan oleh P3MI/ Private to Private (P to P) sejumlah P3MI telah berhasil menempatkan tenaga profesional. BP2MIjuga terus berupaya menembus pasar kerja di negara-negara baru dan mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional yang dilakukan oleh pihak swasta. Beberapa tahun terakhir telah berhasil menembus negara penempatan baru, an tara lain Kanada, Polandia, Ceko, dan Selandia Baru. Di samping itu, terdapat terobosan peluang kerja luar negeri melalui program penempatan baru sebagai opsi/ alternatif bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, yaitu: 1) program Special Placement Program to Taiwan (SP2T) Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui program Special Placement Program to Taiwan (SP2T) merupakan terobosan baru dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan melalui Direct Hiring Service Centre (DHSC). Program ini bertujuan untuk mengurangi , menghilangkan praktek jual beli pekerjaan Uob) atau jasa agensi (fee agency) yang membebani para Pekerja Migran Indonesia, sehingga mewujudkan proses penempatan yang transparan dan melindungi Pekerja Migran Indonesia, memudahkan, menyederhanakan serta mempercepat proses penyiapan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Taiwan. Dengan adanya kerja sarna an tara BP2MI dan pemerintah Taiwan ini, kedepannya perusahan Taiwan yang akan merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia diharapkan akan terus bertambah. 2) Specified Skilled Workers (SSW) ke Jepang Sejak tanggal 1 April 2019, Pemerintah Jepang telah menetapkan kebijakan penerimaan pekerja asing untuk bekerja dengan menggunakan izin tinggal (visa) Pekerja Berketerarnpilan Spesifik (Specified Skilled Workers), dimana terdapat peluang kerja dengan kuota sebesar 345.150 (tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) untuk seluruh negara pada 14 (ernpat belas) sektor pekerjaari/jabatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat memanfaatkan kebijakan baru Jepang tersebut setelah menandatangani Memorandum of Cooperation (MOq antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang rnengenai Kerangka Kerja Dasar untuk Pengoperasian Sistem yang Benar bagi Tenaga Kerja Asing dengan Status Residen "Specified Skilled Worker" pada tanggal 25 .Juni 2019 di Jakarta. Berdasarkan kunjungan pada akhir tahun 2019, diperoleh hasil bahwa Jerman membutuhkan 260.000 (dua ratus enam puluh ribu) tenaga kerja asing di berbagai sektor sampai dengan 2030 ((146.000 (seratus empat puluh enam ribu) orang dari nonUni Eropa)). Adapun seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Jerman termasuk un tuk pendidikan bahasa Jerman se1ama 6 (enam) bulan di Indonesia. Delegasi Jerman telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Jakarta untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, dimana dalam waktu dekat akan segera ditandatangani Letter Of Intent (LOI) tentang pengiriman tenaga perawat dengan gaji awal sebesar EU2.000 (dua ribu euro) ((sekitar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)). Sementara itu sektor lainnya akan dibuka setelah pengiriman tenaga kesehatan berjalan. 4) program penempatan melalui Program Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System) ke Arab Saudi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan sistem penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi secara daring an tara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi (KSA), dengan beberapa ketentuan yang lebih menjamin pe1indungan terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Dasar pelaksanaan program SPSK yaitu Technical Arrangement Pemerintah Indonesia dengan KSA yang ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2018, yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Periempatan Satu Kanal. 3) penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman melalui kerja sarna antarpemerintahj Government to Government (G to G) 5) Peluang Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Inggris Berdasarkan brafaks Kedutaan Besar Republik Indonesia London, terdapat peluang pasar kerja di Inggris pada sektor kesehatan (health sector) dengan gaji sebesar 12.500 - 25.000 (dua belas ribu lima ratus sampai dengan dua puluh lima ribu) Euro pertahun, scientist dan biologist (gaji sebesar 15.000 - 70.000 (lima belas ribu sampai dengan tujuh puluh ribu) Euro per tahun), serta hospitality sector dengan gaji sebesar 10.000 - 50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu) Euro per tahun. Berdasarkan data dari UK Office for National Statistics (ONS) hingga akhir Desember 2018, terdapat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) juta jiwa pekerja asing nonUni Eropa dengan peningkatan sebesar 130.000 (seratus tiga puluh ribu) jiwa dari tahun sebelumnya. Pekerja dari Asia Timur dan Asia Tenggara mayoritas bekerja untuk kategori berketerampilan tinggi (high-skilled) seperti koki (chefL tenaga pengajar ahli (higher education lecturer), biologist, dan peneliti (research scientist). d. pengurangan pengangguran, pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dalam penguatan ekonomi mikro Program pemerintah dalam pengurangan pengangguran tidak hanya melalui pasar kerja di dalam negeri namun juga di luar negeri. BP2MI sesuai dengan kewenangannya melalui program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri setiap tahunnya menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa BP2MI turut berkontribusi dalam membantu program pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. e. menambah devisa melalui remitansi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri telah memberikan dampak yang besar bagi negara Indonesia. Perolehan remitansi, baik yang dibawa langsung maupun yang dikirimkan Pekerja Migran Indonesia melalui jasa lembaga keuangan perbankan atau nonperbankan, memberikan tambahan pemasukkan devisa negara sehingga memberikan kontribusi terhadap keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPl). Tercatat valuta asmg yang dikirim melalui lembaga keuangan berturut-turut pada tahun 2014 sebesar US$ 8.345 (delapan ribu tiga ratus empat puluh lima) miliar, tahun 2015 sebesar US$ 9.417 (sembilan ribu empat ratus tujuh belas) miliar, tahun 2016 sebesar US$ 8.757 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2017 sebesar US$. 8.785 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima) miliar, tahun 2018 sebesar US$ 10.970 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh) miliar dan tahun 2019 sampai dengan bulan Mei sebesar US$. 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh satu) miliar. Besarnya· remitansi memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi di daerah domisili Pekerja Migran Indonesia baik perekonomian secara regional maupun nasional. Pengiriman remitansi baik melalui jasa lembaga keuangan ataupun disimpan dalam rekening bank Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi terhadap peningkatan tabungan masyarakat mengingat jumlahnya cukup signifikan dan berkesinambungan. f. pendirian Badan Layanan (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan (BP2MI) merupakan operatorj'pelaksana kebijakan. Namun demikian, dalam hal penempatan selama ini BP2MI juga berperan sebagai pelaku penempatan terutama yang melalui kerja sarna antar pemerintah (G to G). Untuk memisahkan fungsi sebagai regulator teknis dan pelaksana penempatan, idealnya ke depan dibentuk BLU yang berfungsi sebagai operator penempatan Pekerja Migran Indonesia terutama yang melalui mekanisrne G to G. Selain itu, pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta dan BUMN selama ini dikelola oleh BP2MI untuk program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (purna Pekerja Migran Indonesia) dan keluarganya, menyulitkan untuk dilakukan kontrol akuntabilitas pelaksanaan programnya. Bila dibentuk B~U di bawah BP2MI akan memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. BLU ini juga dapat menjadi wadah untuk pengelolaan remitan produktif. 2. PermasalahanBeberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius an tara dalam penempatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:a. kebijakan dan regulasi Diperlukan penyelerasan kebijakan dan regulasi dengan kementerianJlembagaJinstansi terkait, percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang masih belurn selesai serta penegasan wewenang, tugas pokok dan fungsi masing- masing Kernenterian J LembagaJ Instansi terkait. b. pembagian tugas dan kewenangan tata kelola Pekerja Migran Indonesia di daerah Perubahan fundamental tata kelola Pekerja Migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik di pusat maupun di daerah, mengingat adanya perubahan kewenangan dan tanggung jawab dari swasta ke pemerintah dan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, serta dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan ke BP2MI. Untuk mendukung hal terse but, perlu peningkatan sinergitas tata kelola Pekerja Migran Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder, baik di dalam maupun di luar negeri. c. masih banyaknya Pekerja Migran Indonesia nonprosedural Masih banyak Pekerja Migran Indonesia nonprosedural akan menjadi permasalahan jika tidak diantisipasi dan ditangani secara benar karena meningkatkan risiko permasalahan Pekerja Migran Indonesia seperti gaji tidak sesuai dengan standar, kekerasan di tempat kerja, terlibat kasus kriminal, dan deportasi dari negara setempat. BP2MI barus terus membenahi peran serta meningkatkan sinergitas antarstakeholders untuk menekan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah, dan aman agar Pekerja Migran Indonesia lebih memilih bekerja ke luar negeri secara prosedural. d. permasalahan pembebanan biaya melebihi ketentuan (overcharging) biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia Isu overcharging terhadap Pekerja Migran Indonesia masih mcnjadi isu yang belum tuntas di beberapa negara penempatan, seperti Hongkong, Taiwan, dan Singapura, dimana masih terdapat pembebanan biaya di luar struktur biaya yang telah ditentukan (cost structure), seperti transportasi dari daerah asal ke Jakarta, biaya pemeriksaan kesehatan (medical check up), uang saku, isu jual beli pekerjaan Uob), pungutan jasa perusahaan (service fee agency), dan pungutan biaya perpanjangan perjanjian kerja. Untuk itu, diperlukan pola penanganan permasalahan overcharging yang terukur dan tuntas yang dapat diterapkan ke seluruh negara penempatan dan diperlukan dukungan serta concern seluruh stakeholders dalam menangani isu overcharging agar dapat mengambil tindakan yang tepat secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan penyebarluasan informasi berupa peringatan terhadap pelaku penempatan agar mematuhi aturan biaya penempatan sesuai dengan cost structure yang telah ditentukan, serta perlunya dukungan terkait peluang skema penempatan yang bersifat tidak dipungut biaya penempatan (zero cost), seperti re-entry hiring dan SP2T ke Taiwan. e. pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri BP2MI tidak dapat melakukan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan secara langsung, melainkan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Saat ini BP2MI hanya memiliki 1 (satu) perwakilan petugas BP2MI di luar negeri yaitu di KDEITaipei. f. Penguatan penataan lembaga dalam seluruh aspek, yaitu: 1) penyesuaian pelaksanaan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, seperti penyesuaian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di daerah, penguatan penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta penanganan Pekerja Migran Indonesia sea based melalui kerja samaj'kolabcrasi dengan stakeholders terkait dan pengembangan sistem informasi dalam seluruh lini pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) peningkatan infrastruktur SDM, antara lain dengan melakukan penyusunan pola karir (career path) pegawai, pelaksanaan pembangunan kapasitas (capacity building) bagi pegawai baik substansi maupun pelatihan karakter (bimtek motivasi), serta internalisasi kompetensi SDM agar dapat beradaptasi pada perubahan nomenklatur orgarnsasi; 3) penajaman program, kegiatan, dan anggaran BP2MI yang lebih fokus, terstruktur dan terukur, khususnya mempertimbangkan sejumlah tugas dan kewenangan baru yang dilimpahkan kepada BP2MI, termasuk adanya beberapa program penempatan Pekerja Migran Indonesia baru yang akan segera diimplementasikan, peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia profesional, program vokasi dan pemberdayaan, serta pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; 4) penguatan branding BP2MI dengan konsep dan strategi yang bersifat masif dan menarik (eye catching), sehingga BP2MI dapat menjadi lembaga yang penting dan dianggap penting oleh Pemerintah, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta stakeholders lainnya. Untuk mewujudkan dan mendukung Visi dan Wakil Republik Indonesia, misi yang akan dilaksanakan yaitu mendukung 4 (empat) misi dari sembilan Misi dan Wakil yang sudah ditctapkan dalam RPJMN 2020- 2024 sebagai berikut:1. peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 3. pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 7. perlindungan bagi segenap bangsa dan rnemberikan rasa aman pada seluruh warga; 8. pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan 9. sinergi pernerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 11.2 MISI Selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya BP2MI, mengusung VIS!: "BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada dan Wakil Republik Indonesia untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". 11.1 VISI Visi dan Wakil Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". BABII VISI, MISI, TUJUAN, DANSASARAN STRATEGISBP2MI Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka ILl dan angka 11.2, BP2MI menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut: 1. sasaran strategis dari tujuan pertama "terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional gun a meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa" yaitu meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Ir.4 SASARANSTRATEGISBP2MI 11.3 TUJUANBP2MI Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana dimaksud pada angka II.l dan angka 11.2, BP2MI menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut: 1. terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia me1alui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan 2. terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel. BP2MI melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Nomor 1, 2, 7 dan 8, dengan uraian sebagai berikut: 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; 2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 3. menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan 4. meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI. a. produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita; dan b. penurunan Kasus Pekerja Migran Indonesia. 2. sasaran strategis dari tujuan kedua "terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel" yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis: a. nilai reformasi birokrasi; dan b. opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Gambar

1.Visi, Misi, Arahan dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Memperkual Stahilitas Polhukhankarn dan TransformasiPelayanan PubUk 9 I 5inerg; Perneri"lato D.erah uatamKcr<lnglm Ncgam Kc.c;.oluan 8 I Penqelotaan Pemerintahan yang Bersill, I Efeklif, dan rei pHcAya 7 I Pc(lindllogDII hagi SOoonol1 B.ngsa dan Mcmbcrikan Rasa Arnan pad. Seluruh W:;rga r~emperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung PcogcmbanganEkonomi dan Pclayanan DasarMcmfmngun Lingkungall Hidup, Meningkatt<an KetahananBencana, dan Perubahan lkllrn 6 I Pencgokon Slstem lIul(OOI yang Bebos I(orupsi, Bermartaba t, dan Ierpercaya RmlOlusi N ental danPembangunan Kebudayaan 5 I Ksmajunn Buday" Y""9 Nencerllllnl'.11 I Kepribadinn Donfls. 4 I' N.ncapallin!lkuligall Hillull y:o"g Berk~tDnju'an t-lcningkatkan somncr Oava Manusia yang llerl(ualitas dan Bcrdaya Saing 3 I Pcmhol1911llul1 yang Mem!" do n Berkcadllan Mengemhangkan Wilay~h untuk MenglllMgi Kesenjangan dan Menjnmin Pemerateon ,.'". ~Ip.mperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pcrtumbuhan yang Berkualitas dan Berkcadilan 2 : Slruktur Ekenemi yang Predul.liI, I r~"ndlrl, don Beranva Saing 1 I Pcninnlwl~n KU31il~sr~nnusl"IluJonesin ", .~ .. ..", -," -'.-:'~ --- .';' .:': - . .:' .,' !" .... ",~ .•.' ; .. ' • ~ ,,-' ., ,,-; ,: - ~ , ., .' ",- ~'!.::. ',:_ ,-. " berkualitas dan peningkatan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. publik yang pelayanan untuk kelembagaan birokrasi reformasi III.1 ARAHKEBIJAKANDAN STRATEGINASIONAL Visi dan Misi dan Wakil Republik Indonesia menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020 - 2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Salah satu agenda pembangunan yang terkait langsung dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Dalam agenda ini terkandung pesan bahwa negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Agenda dimaksud dapat diwujudkan melalui melalui DAN STRATEGI BP2MI Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BP2MI selama 5 (lima) tahun (2020-2024), dengan menjunjung nilai pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan motto "Melayani dan Melindungi dengan Nurani", dengan tema besar selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu memerangi sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan yaitu: 1. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, sebagai berikut:a. melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara masif untuk memerangi human trafficking; b. membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedural; c. meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural; d. pengawasan dan sweeping di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penernpatan serta di debarkasi dan embarkasi; e. penguatan pengawasan P3MI, dengan· cara memberikan peringatan serta rekornendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penernpatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI); f. penguatan pas lintas batas melalui kerja sarna dengan Kementerian /Lembaga terkait; g. sirnplifikasi proses pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan; h. merninimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan 1. membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa. 2. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai Very Very Important Person (VVIr" sebagai berikut:a. memaksimalkan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; b. pelindungan aspek hukum, sosial dan ekonomi; c. penyediaan help desk & lounge di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sama dengan Kementerian/Lernbaga terkait; d. pengawasan jaminan sosial; dan e. melakukan langkah strategis pelindungan, mulai dari pencegahan (preventive), deteksi dini (early detection), sampai kepada immediate response. 3. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional, sebagai berikut:a. meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia; b. pemetaan demand pasar kerja dan supply yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi; c. meningkatkan kerja sarna bilateral dan multilateral di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional; d. sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terarnpil dan profesional di luar negeri; dan e. penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri termasuk SP2T, SSW dan SPSK). 4. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia low skilled beresiko tinggi, sebagai berikut:a. mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia low skilled ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerj aan; b. mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia low skilled ke negara yang tidak memiliki hukum ketenagakerjaan; c. meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri; d. mengusulkan penetapan standar rnmimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan e. menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sea-based; dan c. membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia sea-based. 6. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam pembebasan biaya penempatan, sebagai berikut: a. penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan; b. mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan daerah; c. memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan; d. memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia; dan e. meningkatkan koordinasi dengan Negara penempatan, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan stakeholders terkait. 7. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, sebagai berikut: a. memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; b. meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program stunting dan parenting; c. meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan d. memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran. Kementeriarr/ Lembaga dengan koordinasi a. meningkatkanterkait; b. menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan 5. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia sea-based (awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran), sebagai berikut: III.3 KERANGKA REGULASI Untuk mendukung tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diperlukan peraturan pelaksana baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maupun Peraturan BP2MI. 8. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan sinergi dan koordinasi multi-stakeholder, sebagai berikut: a. integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia, data tunggal terpadu-terintegrasi (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi); b. penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan c. mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan stakeholders terkait. 9. arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tata kelola pemerin tahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: a. mendorong pembentukan Badan Layanan (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Ke1uarga; b. penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; c. penguatan kelembagaan (program dan anggaran); d. penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM; e. pengembangan saran a dan prasarana; f. peningkatan citra BP2MI (image building/branding); g. pengembangan sistem informasi; h. peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi; 1. peningkatan kualitas pelayanan publik; J. penyelarasan regulasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan k. peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI. 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menjadi amanat Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 2. Peraturan Peraturan Presiden yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:a. Peraturan tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan b. Peraturan Presiden ten tang tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan. 1. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:a. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI sudah diterbitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran oleh BP2MI; b. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan c. Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. 4. Peraturan BP2MI Peraturan BP2MI yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:a. Peraturan BP2MI tentang Staridar, Periandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nornor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia; b. Peraturan BP2MI tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan BP2MI Nornor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dicabut digantikan dengan Peraturan BP2MI ten tang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan c. Peraturan BP2MI ten tang Proses yang Dipersyaratkan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Sebelum Bekerja.Mengingat penggantian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri rnenjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian diturunkan dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang membawa perubahan fundamental tata kelola penempatan dan Administratif. Sanksi tentang Ketenagakerj aan Menteri Peraturan e. dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Penernpatan Pekerja Migran Indonesia; danPemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; d. Peraturan Menteri Ketenagakerj aan tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sudah diterbitkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN Perubahan dan perluasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab BP2MI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 membutuhkan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, BP2MI dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menguatkan koordinasi kelembagaan, baik dengan Kementeriarr/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, KabupatenjKota), serta Pemerintahan Desa, terlebih untuk meningkatkan daya tawar (bargaining) dukungan diplomasi dengan calon negara penempatan, maka BP2MI sangat urgent untuk didorong menjadi Lembaga pemerintah setingkat menteri. Untuk memperkuat peran BP2MI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta tugas dan fungsi BP2MI berdasarkan Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, struktur organisasi BP2MI disusun berdasarkan pendekatan substansi dengan membagi kedeputian didasarkan pada kawasan, sehingga seluruh aparatur dapat memahami dan mengcksekusi mulai dari proses penempatan hingga pelindungan. Pelaksanaan pelindungan didasarkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang cepat jika ada masalah sampai Pekerja Migran Indonesia kembali ke Indonesia dan diberikan pendampingan dan pem berdayaan, sehingga purna Pekerja Migran Indonesia menjadi mampu berwirausaha. Kedeputian bertanggung jawab dalam hal tata kelola Pekerja Migran Indonesia secara ujung ke ujung (end-to-end) sesuai dengan kewilayahan masing-masing dengan orientasi pelindungan, dimana besaran dan lingkup target dibedakan berdasarkan wilayah negara penempatan. Sementara itu Sekretariat Utama berfungsi sebagai pemberi dukungan strategis (strategic support) yang memiliki peran strategis dalam pencapaian kinerja BP2MI, dimana lingkup Sekretariat Utama bersifat strategis dan administratif secara terpadu. pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tambahan sejumlah tugas, fungsi, dan kewenangan sehingga kedudukan BP2MI perlu diperkuat sebagai lembaga pemerintah nonkementerian setingkat menteri. Melalui penguatan kelembagaan BP2MI tersebut diharapkan akan mengarah pad a kelembagaan yang lebih berorientasi pada kinerja dan keluaran (output). Untuk melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)sebagai perwakilan BP2MI di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Keberadaan UPT BP2MI di daerah sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hingga saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) UPT BP2MI yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UPT BP2MI perlu diperkuat dan diperluas mengingat kekhasan tugas dan fungsi pelayanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berikut struktur organisasi BP2MI: Gambar 2. Struktur Organisasi BP2MI ! ".- _'" ..1 UPT ..................................................................... Deputi Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Opini BPK atas laporan keuangan Meningkatnya tata kelola Nilai reformasi birokrasi pemerintahan yang baik Produktivitas tingkat upah Pekerja Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita Meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan I--P-e-n-u-r-u-n-a-n--k-a-s-u-s--P-ek-er-j-a--M-l-' g-r-a-n- I keluarganya Indonesia Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 - 2024 Target Kinerja BP2MI disusun untuk memberikan gambaran ten tang hasil yang akan dicapai dan sebagai bentuk pertanggungjawaban program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024 yang diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam rangka pengelolaan kinerja di lingkungan BP2MI, penanggung jawab sasaran strategis dan pengelola indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program di lingkungan BP2MI sebagai berikut: 1. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, dan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan sasaran program yang bersifat teknis; dan 2. Sekretaris Utama sebagai penanggung jawab sasaran strategis dan sasaran program terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program BP2MI Tahun 2020-2024 sebagai berikut: IV.1 TARGET KINERJA BABIV TARGETKINERJADANKERANGKA PENDANAAN Meningkatnya penempatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional terampil dan profesional Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural Migran Pekerja Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia Indonesia dan keluarganya t-P-e-k-e-r-j-a~-M-i-gr-a-n---I-n-d-o-n-e-s-i-a--d-a-n-I keluarganya yang melakukan kegiatan produktifPekerja Migran Indonesia nonprosedural/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)yang berhasil dicegah -Tabe13 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Tahun 2020 - 2024 - '; l'SASARAN FROGRAM- -I-NDIKf\TO~·;~fn~~gGJ~:!~~~~M~~j:~i){;-:·; • -f· .,•... _. ',". ' •. '- -- • ", " . • I. . Meningkatnya pencegahan Pekerja Migran Indonesia dan penindakan penempatan nonprosedural/Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia Perdagangan Orang (TPPO)yang berhasil nonprosedural dicegah Meningkatnya penempatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional terampil dan profesional Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Migran Pekerja Migran Indonesia- Indonesia dan keluarganya Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktif Tabel2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Tahun 2020 - 2024 Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan selama tahun 2020 - 2024 untuk menunjang program kegiatan BP2MI dan sesuai dengan target kinerja masing-rnasing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis BP2MI periode tahun 2020 - 2024 dapat tercapai, diperlukan adanya dukungan alokasi anggaran yang mernadai dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2020 - 2024 yang disusun berdasarkan kebutuhan untuk program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan program dukungan manajemen internal, diperlukan dukungan anggaran IV.2 KERANGKA PENDANAAN Opini BPK atas laporan keuangan Reformasi Pelaksanaan(PMPRB) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas orgarusasr :,..~;~:SA~ARAN.p~&eRAM· ',":, ... " .. '. Mandiri Birokrasi Penilaian Nilai Evaluasi : ., ', ~'. :,.;Tabe15 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Utama Tahun 2020 - 2024 Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Migran Pekerja Migran Indonesia Indonesia ~----------------------------------~ dan keluarganya Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan kegiatan produktifPenernpatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesionalMeningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural Pekerja Migran Indonesia nonprosedural/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)yang berhasil dicegah SA:SARAN·.PROGRAM '" '.', -"j' ',- - .• ",. ". ~: . Tabel4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Tahun 2020 - 2024 0,70 3902 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I 06 123,79 06 1,31 3901 Peningkatan Kerja Sarna Luar Negeri 06 260,64 PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATANDAN PERLINDUNGAN Tenaga Kerja Indonesia (TKI)' 3894 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI 06 ,f " , . "" ". - .~~:.... '. . -. ..... '". ~L! ····· .. ;~·:':RR·QGRA}~r/:K~a:~~~~~,i:':;~;·. " .~'. ", ,'",1' • • .'~" I ",- Tabe16 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BNP2TKITahun 2020 sebesar Rp3.789.000.000.000.000,- (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan triliun rupiah) yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, revitalisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)menjadi BP2MI masih terdapat masa transisi selama 1 (satu) tahun, sehingga pada Tahun 2020 BP2MI masih menggunakan struktur anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BNP2TKI, yaitu sebesar Rp322.004.033.000,- (tiga ratus dua puluh dua miliar empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK02/2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementeriarr/Lembaga Tahun 2020, penghematan anggaran BNP2TKI sebesar Rp61.368.682.000,- (enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam tarus delapan puluh dua ribu rupiah), sehingga Pagu BNP2TKI pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp260.635.351.000,- (dua ratus enam puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan struktur anggaran sebagaimana terlampir: Sementara itu mulai tahun 2021 hingga 2024 pelaksanaan kegiatan di lingkungan BP2MI menggunakan struktur anggaran sesuai struktur organisasi BP2MI, sebagai berikut: 120,61 Dukungan Sekretariat Utama 5225 Peningkatan Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II 06 0,54 3911 Peningkatan Mediasi dan Advokasi 1,59 06 0,96 3910 Peningkatan Pelayanan Pengaduan 0606 3909 Peningkatan Pengawasan dan Pengamanan TKI 06 3,250,98 3908 Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna 0606 Peningkatan Sosialisasi dan Pernbinaan Kelembagaan 0,99 Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan 3906 06 1,62 Penernpatan Pelayanan PeningkatanPemerintah 3905 06 1,40 Peningkatan Kerja Sarna dan Verifikasi Penyiapan Dokurnen 3904 06 0,64 Peningkatan Promosi TKI Ke Negara Tujuan Penempatan 3903 2,25 3907 06 32,84 58,67 31,86 23,86 65,32 1.687,85 2.533,25 ..._¢tI~~~'-},·:. K;EEN~UJ,H1\N ,- -,··~:;/::.'~-~.:_'~-":.i~.~;:!t~.::,::··,-:~;',' . ;2@2J~2Q24 I "/-'---'~ •.:c,';- -: -.~:~'.: - ...',:i~R:.~M\lt~),:·;·· ... . - ';". Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik danPeningkatan Pelayanan Pelindungan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika 265,94 387,90 477,33 556,68 11,55 15,02 18,02 20,73 4,22 5,49 6,58 7,57 6,31 7,10 8,72 9,73 10,38 13,49 16,19 18,61 5,81 7,55 9,06 10,42 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 424,74 582,08 709,97 816,46PROGRAMPENEMPATANDAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRANINDONESIA 2024 'i .. KEBUTUBA.N.RI1VANGGARAN~. .p~OG kEG 6 ~- : 'KOPEK/!;· 104· Tabe17 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP2MI Tahun 2021 - 2024 27,27 16,62 12,83 Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah 3,81 4,95 6,94 8,84 24,54 Eropa dan Timur Tengah Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah 4,50 5,85 7,02 9,57 26,94 Eropa dan Timur Tengah Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan 8,50 11,05 13,26 15,25 48,06 Pemberdayaan Eropa dan Timur Tengah Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Hubungan 13,88 18,04 21,65 24,90 78,47 Masyarakat dalam Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Peningkatan Tata Kelola Keuangan, Barang Milik 39,94 41,55 49,69 47,89 179,07 Negara (BMN)dan Rumah Tangga danPeningkatan Pelayanan Pelindungan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik Peningkatan Pelayanan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik . , .PRbo..:· KEG ." .. -,' c, . . ' .. :',', ':H~.. "';,- ;', .;., • i ~ _ .".,.... " ; -v.. ....,. ",,- .. 'gd~22021,' .202H '2024 . . 2,27 2,95 3,54 4,07 2,61 3,60 4,52 5,89 4,76 6,39 7,87 8,25 Pembayaran Gaji dan Layanan Perkantoran PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL6 199,40 229,30 263,70 303,26 995,66 Peningkatan Kualitas SDM 5,00 6,50 7,80 8,97 28,27 6,60 10,308,58Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI 11,84 37,32 11,38 14,19dan Informasi Pekerja Migran Peningkatan Layanan Data Penempatan dan Pelindungan Indonesia 18,3216,13 60,02 8,17 11,1310,03Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kerja Sarna 12,58 41,91 9,11 11,85 14,22Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata KelolaKelembagaan 16,35 51,53 '.. ,.-,' -- . - . ~"..' . . . PRoqRAM/l(B)GI4TAN, .;. 'I ~' -~ KOj)IDt~!L.~.: ··104, .,.. perubahan lingkungan strategis, dokumen ini bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BP2MI, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubaharr/revisi muatan Renstra BP2MI termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BP2MI sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dukungan data dan informasi, sumber pendanaan, serta kornitmen seluruh pihak di BP2MI. Disamping itu, pencapaian target kinerja BP2MI dan keberhasilan pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya secara keseluruhan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai stakeholders terkait. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen stakeholders juga harus dilaksanakan derni peningkatan kinerja tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. dinamika terjadinya kemungkinan mempertimbangkan Dengan Renstra BP2MI memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya, sebagai implementasi visi dan misi dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta agenda pembangunan yang terkait langsung dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan kcluarganya, yaitu "Mernperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik". Renstra BP2MI akan menjadi pedoman pelaksanaan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang akan menjadi dasar dan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan BP2MI setiap tahunnya. Lebih Ianjut dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi stakeholders terkait sehingga terwujud harmonisasi perencanaan program dan kegiatan tata kelola pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang terarah, sesuai RPJMN2020 - 2024. BABV PENUTUP Renstra BP2MIperiode 2020 - 2024 menjadi acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan BP2MI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna "Terwujudnya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Penempatan Pekerja MigranIndonesia Terampil dan Profesionalguna Meningkatkan Kesejahteraan PekerjaMigranIndonesia dan Keluarganya sebagai Aset Bangsa", terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa; dan terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif dan akuntabel.
1.memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara; memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana BP2MI. 2. B MISI 3. 4. 1. C TUJUAN 2. BP2MIyang andal, profesional, inovatif',dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong A VISI MATRIKSRENCANASTRATEGISTABUN2020 - 2024 BADANPELINDUNGANPEKERJAMIGRANINDONESIA yang rnudah, cepat dan transparan; pemberantasan sindikasi Indonesia nonprasedural;

d.pengawasan dan sweeping di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi;
e.penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
f.penguatan pas lintas batas melalui kerja sarna dengan KernenterianJLembaga terkait;
g.sirnplifikasi proses pelayanan penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka Pekerja Migran koordinasi
a.melakukan edukasi, propaganda dan sosialisasi secara masif untuk memerangi human trafficking;
b.membentuk satuan tugas pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia nonprosedura1;
c.meningkatkan STRATEGI SASARANSTRATEGIS NO TUJUAN INDIKATOR ARAHKEBIJAKAN URAIAN KINERJA
1. 1.terwujudnya meningkatnya a. persentase 1.1 pemberantasan pelindungan pelindungan Produktivitas sindikasi Pekerja Pekerja Migran dan Tingkat Upah Migran Indonesia Indonesia kesejahteraan Pekerja nonprosedural melalui Pekerja Migran Migran penempatan Indonesia dan Indonesia Pekerja Migran Keluarganya terhadap Indonesia Pendapatan terampil dan Per Kapita; profesional guna meningkatkan b. persentase kesejahteraan Penurunan Pekerja Migran Kasus Indonesia dan Pekerja keluarganya Migran sebagai aset Indonesia. bangsa ekonomi;
c.penyediaan help desk & lounge di bandara dan pelabuhan laut melalui kerja sarna dengan Kementerian/Lembaga terkait;
d.pengawasan jaminan sosial;
e.melakukan langkah strategis pelindungan, mulai dari pencegahan (preventive), deteksi dini (early detection), sampai kepada immediate response; dan Person
h.meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen; dan
1. 1.membentuk pendamping Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa. 1.2menjadikan Pekerja a. memaksimalkan pelayanan dan pelindungan Indonesia Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; Very Very b. pelindungan aspek hukum, sosial dan URAIAN INDlKATOR TUJUANNO SASARAN STRATEGIS sebagai Important (W~ Migran STRATEGIARAH KEBIJAKAN KINERJA ketenagakerjaan;
b.mengajukan usulan moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia low skilled ke negara yang tidak memiliki Migran tujuan hukum
a.mengarahkan penempatan Pekerja Indonesia low skilled ke negara penempatan yang memiliki
e.penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri termasuk SP2T, SSW dan SPSK).
a.meningkatkan kompetensijkapasitas Pekerja MigranIndonesia; pemetaan demand pasar kerja dan supply yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi;
c.meningkatkan kerja sarna bilateral dan multilateral di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional;
d.sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri; dan 1.4 penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia low skilled beresiko tinggi Indonesia b. dan Pekerja 1.3 peningkatan penempatan Migran terampil profesional STRATEGINO ARAH KEBIJAKAN KINERJA INDIKATOR URAIAN SASARAN STRATEGIS TUJUAN Migran Indonesia sea-based; dan
c.membentuk satuan tugas penanganan Pekerja Migran Indonesia sea-based. meningkatkan koordinasi KementerianfLembaga terkait; menyusun pedoman pelaksanaan teknis tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja dengan 1.6pembebasan penempatan Migran Indonesia sea- based (awak kapal b. maga rmgran dan awak kapal perikanan migran) Pekerja a.kelola1.5tata biaya a. penyebarluasan peraturan BP2MI mengenai pembebasan biaya penempatan;
b.mendorong revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)pusat dan daerah;
c.memperkuat negosiasi bilateral dengan negara tujuan penempatan; hukum ketenagakerjaan;
c.meningkatkan kampanye penyadaran publik untuk pilihan bekerja di luar negeri;
d.mengusulkan penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri; dan
e.menyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. STRATEGIARAH KEBIJAKAN KINERJA INDlKATOR URAIAN SASARAN STRATEGIS TUJUANNO integrasi sistem pendataan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (SIDABIT-Sistem Data Tunggal Terpadu Terintegrasi);
b.penguatan peran Pemerintah Daerah dalam tata kelola penempatan dan pelindungan memperkuat fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; meningkatkan pemberdayaan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program stunting dan parenting;
c.meningkatkan pemberdayaan ekonomi Pekerj a Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan
d.memperkuat dan memperluas program komunitas keluarga buruh migran.
d.memperluas sarana kesehatan di kantong Pekerja Migran Indonesia; dan
e.meningkatkan koordinasi dengan Negara penernpatan, KementerianfLembaga terkait, perwakilan Republik Indonesia dan stakeholders terkait. 1.8 peningkatan smergi a. dan koordinasi multi- stakeholder danIndonesia keluarganya dan reintegrasi sosial Pekerja Migran purna a. Migran produktif b. 1.7 peningkatan Pekerja Indonesia STRATEGINO ARAHKEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA URAIAN SASARANSTRATEGIS TUJUAN reformasi birokrasi serta penguatan kelembagaan, penempatan dan pelindungan Pekerja b. Migran Indonesia,
a.mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Penempatan, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; penguatan unit pelaksana teknis di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
c.penguatan kelembagaan (program dan anggaran);
d.penguatan kapasitas dan infrastruktur SDM;
e.pengembangan sarana dan prasarana;
f.peningkatan citra Badan (image building/ branding);
g.pengembangan sistem informasi;
h.peningkatan pelaksanaan reformasi 2.1 peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia; dan
c.mengharmonisasikan kebijakan dan standar pelayanan di bidang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan stakeholders terkait.
1. 2.terselenggaranya meningkatnya a. Indeks peningkatan tata tata kelola Reformasi kelola organisasi pemerintahan Birokrasi yang efisien, yang baik efektif, dan b. Opini BPK akuntabel. atas Laporan Keuangan STRATEGIARAHKEBIJAKAN KINERJA INDIKATOR URAIAN SASARANSTRATEGIS TUJUANNO SASARANSTRATEGIS NO TUJUAN INDIKATOR ARAHKEBIJAKAN STRATEGI URAIAN KINERJA birokrasi;
i.peningkatan kualitas pelayanan publik; J. penyelarasan regulasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
k.peningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI. WTP WTPOpiniOpini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP NilaiMeningkatnya tat a kelola Nilai Reformasi Birokrasi pemerin tahan yang baik
1. 2.8583807875 % 50,0043,5042,7541,50Meningkatnya Produktivitas tingkat upah Pekerja pelindungan dan Migran Indonesia terhadap kesejahteraan Pekerja pendapatan per kapita Migran Indonesia dan I-p-e-n-u-ru-n-a-n--k-a-s-u-s--p-e-k-er-j-a--M-ig-r-a-n--!---01<-0--1----6-,-3-0-+---6-,2-5-+---6-,-2-0-1---6-,-1-0-+---6-,-0-0-1 keluarganya WTP Indonesia , IN,DlKATOR. KINERJA SASARAN , ',' ',',".:~:nRATi£hb:f'::(. "". ,' . ,.. ,' "TAHUN,PELAKSANMN" '$~Tt1A:N.'·L,+-7~___"""'~~''':''';' ';-:...",~:',.:...'-.,.;;'., ',--'..,..'::..,._'_:.''~.~' '.:,.;:.:"~.'\:'.,;-"'---,-,-::"'7-' _"';::"'~':7':',",," r'+.::·:b'b":"'~·;'~;~ , 2:020 '>202t ' 2022 ,~023\, " 2Q~¥;:<' -- : ....-.. " ~., ': ,.• " _j 1. RENCANAKINERJA TAHUNANBP2MI TAHUN 2020 - 2024 6,00 221.215 6,10 179.000 6,20 157.600 6,25 153.450 6,30 56.485 % Pekerja Migran Indonesia produktif 3. Meningkatnya penempatan Penempatan Pekerja Pekerja Migran Indonesia Migran Indonesia Terarnpil terarnpil dan profesional dan Profesional 2. Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Pekerja Migran Indonesia MigranIndonesia dankeluarganya ~--------------------+-------------+---------+---------~--------~--------~------~ Pekerja Migran Indonesia % 25 30 35 40 45 dan keluarganya yang melakukan kegiatan 1.5001.5001.5001.5001.500OrangMeningkatnya pencegahan Pekerja Migran Indonesia dan penindakan penempatan nonproseduraljTPPO yang Pekerja Migran Indonesia berhasil dicegah nonprosedural I, •••••'. ; " , - .jNblKAT6.R·~KiNERjA·.- .- ._.. ··.PROQ~' .. ._ .' . ". .._-;. ;'.' v, . ~:. ,,:,," ", . . J;' ~Q20-- -PAHUN ·PE"LAKSANA~ll" _.:.. - ~- . -. ... - . - - ., _. . .... ..,-SATUAN . r ' .. -_ ... 1. RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA TAHUN 2020 - 2024 6,006,106,206,256,30% produktif Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Pekerja Migran Indonesia MigranIndonesia dankelumganya ~-------------------+------------~--------~--------4---------+--------+------~ Pekerja Migran Indonesia % 25 30 35 40 45 dan keluarganya yang melakukan kegiatan 3. 51.15045.00043.87515.506Pekerja Migran Indonesia Meningkatnya penempatan Penempatan Pekerja Pekerja Migran Indonesia MigranIndonesia Terampil terampil dan profesional dan Profesional 63.5442. 450 450 450 450Orang '. . 'fA-HUN ;PEl)AKSb-NMN .. . 'SATUAN ," ,~-~----,--"':':;""'--""',:......:,'';'-',i-,' """... ---.:... .• -~.,......_.-_,...;...;.:. ,,~, .:;_,.,.. ......;..._..:...,-"---"+-.'_..:;..':"--'""+-;-.-.,....,..;.~-;-i-;."'""'. :...:.,..;;" 2020' ." ,.204} 2d~'2' 2023..r. ':~~~4;:" Meningkatnya pencegahan Pekerja Migran Indonesia dan penindakan penempatan nonproseduraljTPPO yang Pekerja Migran Indonesia berhasil dicegah nonprosedural 1. '\ ...,,"'... " .' .: :..•...,'.. .. INDlKATOR .KINIDRJA. .. .. \.~.i~RDG~M",NO :' -: 450 .. .;, " ,'" .. . . RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERlKA DAN PASIFIK TAHUN 2020 - 2024 6,00 148.870 6,10 119.850 6,20 105.400 6,25 102,675 6,30 36.380 % % Pekerja Migran Indonesia produktif 3. Meningkatnya penempatan Penempatan Pekerja Pekerja Migran Indonesia Migran Indonesia Terampil terampil dan profesional dan Profesional Meningkatnya pelindungan Penurunan kasus Pekerja Pekerja Migran Indonesia Migran Indonesia dankelu~ganya ~-------------------+------------~--------~--------4---------+--------+------~ Pekerja Migran Indonesia 25 30 35 40 45 dan keluarganya yang melakukan kegiatan 1.0501.0501.0501.050Orang1. Meningkatnya pencegahan Pekerja Migran Indonesia dan penindakan penempatan nonproseduraljTPPO yang Pekerj a Migran Indonesia berhasil dicegah nonprosedural - " 2024 • :', . ,,", ... . _ r ~ _:'~"~ INDlKATOR,K;IN$RJA 1.050 ,,: ... 2023-. ' ..,.._. ,,",' "2022 ,. " ",' - ..:',':.,.',,;,., .::_ \.' ~-.. - ,-.~;', -,.',:, .TAHUNFEL~KS~NAAN.: .. ',.-" .", .., ..., 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH TAHUN 2020 - 2024 WTPOpini WTP WTP WTP WTPOpini BPK atas Laporan keuangan organisasi Nilai 95949392911 Meningkatnya Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri kualitas kelembagaan Pelaksanaan Reforrnasi dan kapasitas Birokrasi (PMPRB) . ~. SASARAN·PROGRAM. ':,,tN·PI~TO.}{KtNERjA : . 'PROGRAM . ' .' _ • .R; •• "_ ~ .:~ "". RENCANAKINERJA TAHUNAN SEKRETARIATUTAMATAHUN2020 - 2024 NO Lembaga penempatan dan % 100 100 100 100 100 lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan
2. 2.Direktorat Penempatan Pemerintah Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 4.800 7.200 7.600 8.500 9.400 pelayanan ditempatkan Pemerintah Migran penempatan Indonesia Pemerintah % 100100 100Meningkatnya Tersedianya peraturan kualitas sistem dan pelaksanaan, norma, standar, strategi pelayanan pedoman dan kriteria bidang penempatan dan Penempatan dan Pelindungan pelindungan Pekerja (Land Based/ Sea Based) Mi~anlndonesia r-----------------------+----------+--------~------~----------~--------_+--------~ Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provinsijkabupatenjkotaj desa) 100 100 . _
3. 1.Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan NO·" SASARAN.K$;GIATAN _. - ..,TAHU'N:RELAKSANAAN''.' .. ,.,SA!fVAN 'r-:-' --'-,.........".~---rl...-;:-'-·=...-i-:. .,..:..=-.-"-r;.'---' .~., ·..;:,··.7·• .,.....;:.."'-':',...-,',-'.,,-' r:-" ',;_"',,,",,:'~-,,"."~.~":-' ~"T .l~...~·.:'.2::r;::-:-'n"--'..2'-=4:.. ·.;-:7<""·:··-".,-j '2o~6, . 2021',' ".•. ·:2~2:Z. . y ..• -;'~cY23 . . \:I ' . .' -; INbhiA!fOlfKINERJA': .>, _..:.'.~Q~TAN"" .._, .:;'., .. - . ~....., ... -, '" _, _-.. t ... ,,:::.,- RENCANAKINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATANDAN PELINDUNGAN KAWASANASIA DAN AFRIKA TAHUN 2020 - 2024 51.685 146.250Pekerja Migran Indonesia 170.500150.000 211.815Pekerja MigranIndonesia yang ditempatkan Non Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesiar-------------------------+---------~----------+--------,-----------+----------,---------~ Penempatan Pekerja Migran % 27,19 28,76 30,19 31,66 34,19 Non Pemerintah Indonesia pada pengguna berbadan hukum
4. 3.Direktorat Penempatan Non Pemerintah 5 10 2015Lokasi 25Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja MigranIndonesia 1,90%Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi 0,650,850,940,98 .. ,'-' .. ';' '," SASARANKEGIATAN ,,<;:i~.:.>,'.:':"1 ..,_:~. : ....>,.:::' .; - . '. " .~-.. " -", 'I . ",: ,.- . Penempatan Pekerja Migran % 20,51 19,99 18,51 17,05 14,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 kerja penempatan Pekerja MigranIndonesia '~' .. ". ,-·No. Orang 2.500a 3.000Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial 4.0003,500 100% 100 100Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi 100 100 % 100100Calon Pekerja Migran Indonesia j Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum 100100 100 100% 100 100Meningkatnya Pengaduan yang diproses dan fasilitasi penanganan dilayani berbasis sistem kasusdan r-------------------------~--------~----------~------~----------~----------4_--------__4 Penyelesaian kasus Pekerja % 100 100 100 100 100 pemberdayaan Migran Indonesia danj atau keluarganya yang menghadapi masalah 100 100 100Orang 100100Pekerja MigranIndonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural 100 100
5. 4.Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan IND'IKATORKiNE~jA;,~ . ",'::'4#~_'<~iA:AIi:',,~, '" . :,',' ':', , ,,::;" ,':.: 't-,' ',' .,' , .!.<... '-,i. '... :", ~!:'=~1~~~G~t~" 105 15Lokasi 20 25 Pekerja Pekerja dan informasi dan Penyebarluasan pelindungan pemberdayaan Calon Migran Indonesia, Migran Indonesia Keluarganya 8.691 5.2506.5007.0009.000Purna Pekerj a Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi Pekerja Migran Indonesia ,. . ~. .; -: :',' - . ,- NO' "S~~f\rsAN.~GIA'fA:NJ' . ;- ._INP1~~~~~ER~P( ~ • •••.-" _- '.:., : .' • •• .i .. - 100 100 Pekerja Migran Indonesia 51.15045.00043.875 63.544Pekerja MigranIndonesia yang ditempatkan Meningkatnya pelayanan penempatan
6. 2.Direktorat Penempatan 100100%penempatan dan pendukung 100100Lembaga lembaga %Meningkatnya Tersedianya peraturan kualitas sistem dan pelaksanaan, norma, standar, strategi pelayanan pedoman dan kriteria bidang penempatan dan Penempatan dan Pelindungan pelindungan Pekerja (Land Bas ed/ Sea Based) MigranIndonesia ~----------------------+---------~--------~-------4----------+----------+--------~ Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provinsiIkabupaten Ikota/ desa) penempatan yang memenuhi standar pelayanan 100100100100
7. 1.Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan -' ~: v- SASARAN KEGIATAN--:. " "J'" • __ _. ". :. _ IND1KA'FOR KfNERjA KE1GIATAN' - - ".:'::' . - ~." :.. e ' ..' 'f'AHUN PELAKSANAAN - - ',: -' - --;' _- _' -' -: ': :~:.-.:- :.- .-".~.~:, .,. .' 15.506 NO'. -, . RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK TAHUN 2020 - 2024 100100100100 100 100100100 100100 % % Penyelesaian kasus Pekerja Migran Indonesia darr/ atau keluarganya yang menghadapi masalah Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis sistem Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan 30 30 303030OrangIndonesia yang dokumen Pekerj a Migran nonprosedural difasilitasi penempatannya Meningkatnya fasilitasi penanganan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural 5 1510
8. 3.Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan 2520LokasiPenyebar1uasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia 6,15 5,55 4,405,126,00%Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi 8,16 9,06 9,50 10,268,63% 202'0' :' - 2Q7i,< ,- .- 2.022· ., ..-2023·_·· '·;)'~~'~···,2'd2Lr<-:~.- ',' -. .. . . ...., _- . .' _. . .- .'~.: '" • " t • ; i.,.:~ . .'C_ •• ._ -" -, -_ INInKA:f.oR KiNERJA :'~- : KEG-lATAN .. -,' -, SATUA,N _;, ":. . ~- . _,' NO· ··S'A:~i~ KEOiAifAN .' ._: ":, '. -, ..-.. . " " . '-'~:,..> ...; .._ ..: _ . Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada pengguna berbadan hukum .....------ ..-.--~--.... ' -_._-_---_._--_._-.--_ ... ,- _ ...__ ._---_. _,_ ...._ --, 10 205Lokasi Pekerja Pekerja dan pelindungan pemberdayaan Calon Migran Indonesia, Migran Indonesia Keluarganya informasi dan 15Penyebarluasan 2.700 1.5751.9502.1002.607Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi 1.2001.050900750oOrangPekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial 100100100100100%Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan Sosial/Asuransi 100100100 25 100Calon Pekerja Migran % Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum : . - "'-",;\' ::"- 2q~'e_c.2022 - SASARAir'KEGIATA:N'• '. .'. • •• ' .~. ~ •• ' r _,' ,:' • , ',. I . ~.' .,' . - , 100 "r . ,'",_....... 'NO- Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provinsijkabupatenjkotaj desa) Lembaga penempatan dan % 100 100 100 100 100 lembaga pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan 100100100% 100Meningkatnya Tersedianya peraturan kualitas sistem dan pelaksanaan, norma, standar, strategi pelayanan pedoman dan kriteria bidang penempatan dan Penempatan dan Pelindungan pelindungan Pekerja (Land Based/Sea Based) MigranIndonesia
9. 1.Direktorat Sistem dan Strategi Penempatan dan Pelindungan ..'~.." ~ _- . 'IN])IKATc>R: KINERJA, • KEGIATAN"· ...•.....- ; 'c-' .. ", . 100 .' I' '~;.' .' . ,'rABUN PELAKSANAAN .SATUAN 'f::-' ~" '"",,:":'-" --"------y-..,~,_,...,.,"'-.-..;....,,...r... --. -,--._- ...,...•,..,,-". '-;:-:'",,-,-":,",",',,",""~T."'-:-:-":__'_"""__'''''''''''''''''''-~.'=';'-'-':',-''-'-' ~'''""'''''"''''''~--l ..'...•." .'~?20 I· ~92.1.~;oJ 202,2:.:: f J. 202$.' . .: /.' :202~ .: . ",' ", . SASARAN KEGIATANN,O RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH TAHUN 2020 - 2024 14,36 12,9513,99 10,26 36.180 105.000102.375 148.270119.350 11,94% Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Non Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesiar------------------------+----------+---------+--------4----------~--------~~--------~ Penempatan Pekerja Migran % 19,03 20,13 21,14 22,17 23,94 Non Pemerintah Indonesia pada pengguna berbadan hukum 5 1510 2520Lokasi
10. 3.Direktorat Penempatan Non Pemerintah Penyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia 0,08 0,040,050,050,04%Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah (low skilled) yang beresiko tinggi 200 600500400300Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan Pemerintah Meningkatnya pelayanan penempatan Pemerintah ..' ..
11. 2.Direktorat Penempatan Pemerintah . .....::..., .. " -.:.' - ..; :-.. ", ... " '>..,,_:..." ..", .~. fN'r;>IKAiX)R'1UNERJA''" .,:,. ;'. ,'._ ....; ',:':' ,": - '-' ..;_ KJt,~;:"t$...:irAN ..• - ';..~ '. ' .;:. ,_ . NO· . :§~$.A..~N~kE(}IAtAN 100100100100100Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan SosialJ Asuransi 100100100100100Calon Pekerja Migran Indonesia I Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum Meningkatnya Pengaduan yang diproses dan fasilitasi penanganan dilayani berbasis sistem kasusdan r-------------------------~--------_4----------~------_+----------~----------+_--------~ Penyelesaian kasus Pekerja % 100 100 100 100 100 pemberdayaan Migran Indonesia dan I atau keluarganya yang menghadapi masalah 100100100100100 7070707070 % % % Orang penempatan Pekerja penempatannya Migran Indonesia nonprosedural Pekerj a Migran Indonesia nonprosedural yang difasilitasi dokumen Meningkatnya pencegahan dan penindakan
12. 4.Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan 252015105LokasiPenyebarluasan informasi kerja penempatan Pekerja Migran Indonesia 10 20 255Lokasiinformasi dan Penyebarluasan pelindungan pemberdayaan Calon Migran Indonesia, Migran Indonesia Keluarganya 3.6754.5504.9006.3006.084Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang mendapatkan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi 1.750 2.8002.4502.100oOrangPekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial - 2023- -2921" ':_. ,- 202~. . .':. 15 . .:. ~.~, - -. ,' .. .~I ~.' , " -.-_'.INDIKtAtOR>KINERjA - -.:. ; .. '- c- ~- -. - - --::(--:_'::~9IAtAN": - --- . SATUAN '.sASAIUN-'KEGrATAN . ".::5 . ' .. Pekerja Pekerja dan -:". '. , .. ;: . ,.'..::.: . -r : - .--:.,-"'.:: .~ :;-: . ".', : ., ...• .. 'r ..... ..~ '. ...... ":"'!'.... - .. . .fAHUN PEJ;,@~ANAAN'. " .- .. .. , INDIKATOR:XINERJA: .; ; NO SASARAN':KE)GIATAN ..·SNT0AN .. ,'; ~ ..... ,.- ..', .'." . ~'GlAtAN: ::, .. ." .', ,,' . -, ~ ,,'. " ~.,; . . ...... . -._ .. .. ... 2020· "2021·' '20'42'· .. 2023 2'024.' , . .. .. ' .. .. ",.-,'
l.Biro Perencanaan dan Kerja Sarna Meningkatnya kualitas Nilai Capaian Kinerja % 80 82 84 86 88 perencanaan dan Anggaran kerja sarna Nilai AKIP Nilai 72 75 78 82 85 Dokumen kerja sarna Dokumen 20 23 25 27 30
1. 2.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Meningkatnya Indeks penerapan sistem Indeks 0,623 0,673 0,723 0,773 0,823 manajemen sumber merit daya manusia dan Nilai Evaluasi Penilaian Nilai 91 92 93 94 95 tata kelola Mandiri Pelaksanaan kelembagaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3, Biro Keuangan dan Umum Meningkatnya tata Capaian Indikator Kinerja % 90 92 93 94 95 kelola keuangan, Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BMN, dan rumah Opini BPK atas Laporan Opini WTP WTP WTP WTP WTP tangga Keuangan Perwakilan BP2MI di negara Negara 1 2 2 3 3 penempatan Pekerja Migran Indonesia RENCANA KINERJA TAHUNAN ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020 - 2024 10Lokasi 1412Diseminasi informasi program penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia 16 18 Migran Indonesia %Pemberitaan positif terkait pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri 8075706560 100100100100100 Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang- Peraturan produk hukum dan Undangan yang tersusun dan hubungan masyarakat dilakukan harmonisasi dalam pelayanan Layanan bantuan hukum % penempatan dan internal pelindungan Pekerja 1-------------+-------I------1-----I-------I-------+---------j 99999
2. 5.Pusat Data dan Informasi Meningkatnya Pemenuhan layanan data dan % 100 100 100 100 100 Pelayanan Data dan informasi Penempatan dan Informasi Penempatan Pelindungan Pekerja Migran dan Pelindungan Indonesia Pekerja Migran Indonesia Indeks Nilai Sistem Indeks 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. 4.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat '. . ~';~ . , , <. .i .-:~. :: , -INDlKAfOI{KlNERJA - """ 'i.{EGJA:rAN ". v • , .' '., ,~,,:' r ",_, 43 44 5Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 5444LevelTingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 100100 100 100100%Meningkatnya SDMyang mengikuti Kegiatan Kualitas Sumber Daya Penjaminan Mutu Pendidikan Manusia (SDM) dan Pelatihan Manajemen, Teknis dan Fungsional Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia yang mengikuti OPP untuk skema penempatan oleh Pemerintah
4. 7.Inspektorat Meningkatnya Sistem Opini BPK atas Laporan Opini WTP WTP WTP WTP WTP Pengendalian Intern di Keuangan lingkungan BP2MI Rasio Rekomendasi hasil % 100 100 100 100 100 pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang ditindaklanjuti
5. 6.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ~~:~. ':.:!' ~'I ~. . SATUkN:..' ". ;~.-. -.~ . '..:~ ".-',.:", " NO Program! Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Satuan Target -. Alokasi (Rp. ¥iliar) Unit Pelaksana Kegiatan Kegiatan (Output) / Indikator 2020 2021 2022 2023 _. 2024 2020 -, 2021 2022 2023 2024 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 260,64 624,14 811,38 973,67 1.119,72 INDONESIA SS 1 Meningkatnya pelindungan dan Deputi Bidang Penempatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Kawasan dan keluarganya Asia-Afrika, Amerika- Pasifik dan Eropa-Timur lKSS 1.1 - Produktivitas tingkat upah Pekerja % 40,78 41,50 42,75 43,50 50,00 Tengah Migran Indonesia terhadap pendapatan per kapita lKSS 1.2 - Penurunan kasus Pekerja Migran % 6,30 6,25 6,20 6,10 6,00 Indonesia SS2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan Sekretariat Utama yang baik IKSS 2.1 - Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 75 78 80 83 85 1KSS 2.2 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP PROGRAM A: PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN 75,51 424,74 582,08 709,97 816,46 PEKERJA MIGRANINDONESIA SP 1.1 Meningkatnya pencegahan dan Depu ti Bidang Penempatan penindakan penempatan Pekerja Migran dan Pelindungan Kawasan Indonesia nonprosedural Asia-Afrika, Arnerika- IKP 1.1.1 Pekerja Migran Indonesia Orang 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Pasifik dan Eropa- Timur nonprosedural/TPPO yang berhasil Tengah dicegah SP 1.2 Meningkatnya penempatan Pekerja Deputi Bidang Penempatan Migran Indonesia terampil dan dan Pelindungan Kawasan profesional Asia-Afrika, Amerika- IKP 1.2.1 Penempatan Pekerja Migran Pekerja 108.371 300.000 308.000 350.000 433.629 Pasifik dan Eropa-Timur - Indonesia Terampil dan Profesional Migran Tengah Indonesia MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA .Program/.· . Sasaran Program (Outcome)1 Sasar~ .' Target '.Alokasi (Rp. ~iliii) .. < . Satuan . .. Unij;P~lakS~a.. Kegiatan Kegiatan (Outpu~/ Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 ', Z024 .. SP 1.3 Meningkatnya pelindungan Pekerja Deputi Bidang Penempatan Migran Indonesia dan keluarganya dan Pelindungan Kawasan IKP 1.3.1 - Penurunan kasus Pekerja Migran % 6,30 6,25 6,20 6,10 6,00 Asia-Afrika, Amerika- Indonesia Pasifik dan Eropa-Timur IKP 1.3.2 Pekerja Migran Indonesia dan % 25 30 35 40 45 Tengah - keluarganya yang melakukan kegiatan produktif SP2.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat Utama dan kapasitas organisasi IKP 2.1.1 - Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Nilai 91 92 93 94 95 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) IKP 2.1.2 - Opini BPK atas Laporan keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP Kegiatan 1: Peningkatan Kualitas Sistem dan 1,30 11,55 15,02 18,02 20,73 Direktorat Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Strategi Penempatan dan Kawasan Asia-dan Afrika Pelindungan SK 1 Meningkatnya kualitas sistem dan (Kawasan Asia dan Afrika) strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia IKK 1.1. - Tersedianya peraturan pelaksanaan, % 100 100 100 100 100 norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based) IKK 1.2 - Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (prov/kab / kota/ desa) IKK 1.3 - Lembaga penempatan dan lembaga % 100 100 100 100 100 pendukung penempatan yang memenuhi standar pelayanan Kegiatan 2: Peningkatan Pelayanan Penempatan 2,10 4,22 5,49 6,58 7,57 Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Pemerintah SK2 Meningkatnya pelayanan penempatan (Kawasan Asia dan Afrika) Pemerintah S=liisaran'Program (Outcome)/ Sasaran - Target : Alokasi (Rp. M.Wa.r>Program/ Satuan ~I -- Unit' Pelaksana Kegiatan Kegiatart {Outpuq/ Indikator 2020 ·2023 - . 2024202i 2022 2023 2024 2020. 2021 2022· .. IKK2.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 4.800 7.200 7.600 8.500 9.400 ditempatkan Pemerintah Migran Indonesia IKK2.2. - Penempatan Pekerja Migran % 1,90 0,98 0,94 0,85 0,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK2.3 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 3: Peningkatan Pelayanan Penempatan Non 1,50 6,31 7,10 8,72 9,73 Direktorat Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Pemerintah [Kawasan Asia dan Afrika) SK3 Meningkatnya pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah lKK3.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 51.685 146.250 150.000 170.500 211.815 ditempatkan Non Pemerintan Migran Indonesia IKK3.2 - Penempatan Pekerja Migran % 27,19 28,76 30,19 31,66 34,19 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK 3.3 - Penempatan Pekerja Migran % 20,51 19,99 18,51 17,05 14,65 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK 3.4 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 4: Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan 1,37 10,38 13,49 16,19 18,61 Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika Pemberdayaan (Kawasan Asia dan Afrika) 8K4.1 Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural -Sasaran Program (Out~om.e)/ Sasaran Target Alokasi (Rp..M,iliBt) ... :.~:~...... .. :-." Program/' Satuan . .. j:. Unit Pelaksana , - Kegiatari .. Kegiatan (Qutpu~/ Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 '202'2 2023 2024 - . . ... IKK4.1.1 Pekerja Migran Indonesia Orang 100 100 100 100 100 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya SK4.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK4.2.1 - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 dilayani berbasis sistem IKK4.2.2 - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia dan/atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK 4.2.3 - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK4.2.4 - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 Sosial/ Asuransi IK1<4.2.5 - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 2.500 3.000 3.500 4.000 keluarganya yang mendapatkan Iasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial [K1<4.2.6 - Purna Pekerja Migran Indonesia Pekerja 8.691 9.000 7.000 6.500 5.250 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK4.2.7 - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 5: Peningkatan Kualitas Sistem dan 2,30 5,81 7,55 9,06 10,42 Direktorat Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Strategi Penempatan dan Kawasan Amerika dan Pasifik Pelindungan (Kawasan Amerika dan SK5 Meningkatnya kualitas sistem dan Pasifik) strategi pelayanan penernpatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sasaran Program (Qitt~me)/ Sasaran Alokasi (Rp. Miiiar:)· .. Program/ Target .. Satuan Unit Pelaksana ,\ "-~' . Kegiatan Kegiatan (Outpui)/ lndikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022· ... 2923 2024 ',\" " - .' . '. " - . --- IKK5.1. - Tersedianya peraturan pelaksanaan, % 100 100 100 100 100 norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based) IKK5.2 - Fasilitasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (prov/kab /kota/ desa) IKK5.3 - Lembaga penempatan dan lembaga 0/0 100 100 100 100 100 pendukung penempatan yang memenuhi standar peJayanan Kegiatan 6: Peningkatan Pelayanan Penempatan 0,90 2,27 2,95 3,54 4,07 Direktorat Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik (Kawasan Amerika dan Pasifik] SK6 Meningkatnya pelayanan penempatan IKK6.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 15.506 43.875 45,000 51.150 63.544 ditempatkan Migran Indonesia IKK6.2 - Penempatan Pekerja Migran a/a 8,16 8,63 9,06 9,50 10,26 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK6.3 - Penempatan Pekerja Migran % 6,15 6,00 5,55 5,12 4,40 Indonesia pada sektor dengan keahlian rendah beresiko tinggi IKK6.4 - Penyebar1uasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 7: Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan 1,19 2,61 3,60 4,52 5,89 Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik Pemberdayaan (Kawasan Amerika dan 8K7.1 Meningkatnya pencegahan dan Pasifik) penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural IKK7.1.1 Pekerja Migran Indonesia Orang 30 30 30 30 30 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya -- S'asaran Program (Pt:ttcorne) / Sasaran TE!l'get Alokasi (Rp. M~iru:) - : Program/ Unit Pelaksana. : " Satuan " -. Kegiatan ' Kegiatan (Output)/Indikator 2020 2021 2022 2023 ~924 2020 2021 2022 2023-, 2024 .' .. SK7.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK7.2.1 - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 dilayani berbasis sistem IKK7.2.2 - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia darr/atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK7.2.3 - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK7.2.4 - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 Sosial/ Asuransi IKK7.2.5 - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 750 900 1.050 1.200 keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial IKK7.2.6 - Pekerja Migran Indonesia Purna Pekerja 2.607 2.700 2.100 1.950 1.575 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK7.2.7 - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 8: Peningkatan Kualitas Sistem dan 1,3 4,76 6,39 7,87 8,25 Direktorat Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Strategi Penempatan dan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Pelindungan (Kawasan Eropa dan Timur SK8 Meningkatnya kualitas sistem dan Tengah) strategi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia . - , pjokasi (Rp.Millar) - - Program/ Sasaran Program (Outcome}/ Sasaran Satuan Target Unit By1::lksana Kegiatan Kegiatan {Outpu~ I Indikator 2020 2021 . 2022 2023 2024 2020 202i 2022 2023 2024 IKK8.1. - Tersedianya peraturan pe1a.ksanaan, 0/0 100 100 100 100 100 norma, standar, pedoman dan kriteria bidang Penempatan dan Pelindungan (Land Based/Sea Based] IKK8.2 - Fasilltasi penguatan peran Lokasi 20 25 30 35 40 pemerintah daerah (provIkab Ikota/ desa] IKK8.3 - Lembaga penempatan dan lembaga % 100 100 100 100 100 pendukung penempatan yang memenuhi standar pe1ayanan Kegiatan 9: Peningkatan Penempatan Pemerintah 1,2 3,81 4,95 6,94 8,84 Direktorat Penempatan Eropa dan Timur Tengah Pemerintah (Kawasan Eropa dan Timur 8K9 Meningkatnya pe1ayanan penempatan Tengah) Pemerintah IKK9.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 200 300 400 500 600 ditempatkan Pemerintah Migran Indonesia IKK9.2. - Penernpatan Pekerja Migran % 0,08 0,04 0,05 0,05 0,04 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKK9.3 - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 10: Peningkatan Pelayanan Penempatan 2,3 4,50 5,85 7,02 9,57 Direktorat Penempatan Non Non Pemerintah Eropa dan Timur Tengah Pernerintah (Kawasan Eropa dan Timur 8K 10 Meningkatnya pelayanan penempatan Tengah} Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah IKK 10.1 - Pekerja Migran Indonesia yang Pekerja 36.180 102.375 105.000 119.350 148.270 ditempatkan Non Pemerintah Migran Indonesia Program/ Sasaran Program (Outcom~)/ Sasaran target: ',' ' .Alokasi (RP: ¥ililll") " Unit PelaksanaSatuan Kegiatan Kegiatan (Output) / Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 20~1 2022 2023 2024 IKK 10.2 - Penempatan Pekerja Migran % 19,03 20,13 21,14 22,17 23,94 Indonesia pada pengguna berbadan hukum IKK 10.3 - Penempatan Pekerja Migran % 14,36 13,99 12,95 11,94 10,26 Indonesia pada sektor dengan tingkat keahlian rendah yang beresiko tinggi IKKlOA - Penyebarluasan informasi kerja Lokasi 5 10 15 20 25 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 11: Peningkatan Pelayanan Pelindungan 3,18 8,50 11,05 13,26 15,25 Direktorat Pelindungan dan dan Pemberdayaan Eropa dan Timur Tengah Pemberdayaan (Kawasan Eropa dan Timur SK ILl Meningkatnya pencegahan dan Tengah) penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural IKK Pekerja Migran Indonesia Orang 70 70 70 70 70 11.1.1 nonprosedural yang difasilitasi dokumen penempatannya SK 11.2 Meningkatnya fasilitasi penanganan kasus dan pemberdayaan IKK - Pengaduan yang diproses dan % 100 100 100 100 100 11.2.1 dilayani berbasis sistem IKK - Penyelesaian kasus Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 11.2.2 Indonesia danj'atau keluarganya yang menghadapi masalah IKK - Calon Pekerja Migran % 100 100 100 100 100 11.2.3 Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapat fasilitasi bantuan hukum IKK - Fasilitasi Pengajuan Klaim Jaminan % 100 100 100 100 100 11.2.4 Sosialj Asuransi IKK - Pekerja Migran Indonesia dan Orang 0 1.750 2.100 2.450 2.800 11.2.5 keluarganya yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial Program/ Sasaran Program (Ot,ttC{)me)/ Sasaran .•. .. .Target .Alok<iSi. (Rp. Miliar) ,. Satuan Unid:'~laks8:na Kegiatan Kegiatan (Outpu~/ Indikator . 2020 2021 2022 2023· 2024 2020 2021 .2022 2023 2024 - _ .. IKK - Puma Pekerja Migran Indonesia Pekerja 6.084 6.300 4,900 4,550 3,675 11.2.6 Bermasalah yang mendapatkan Migran fasilitasi, rehabilitasi, dan Indonesia reintegrasi IKK - Penyebarluasan informasi Lokasi 5 10 15 20 25 11.2.7 pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Kegiatan 12: Peningkatan Kualitas Perencanaan dan 1,62 8,17 10,03 11,13 12,58 Biro Perencanaan dan Kerja Sarna Kerja Sarna SK 12 Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama IKK 12.1 - Nilai Capaian Kinerja Anggaran % 80 82 84 86 88 IKK 12.2 - Nilai AKIP Nilai 72 75 78 82 85 II(K 12.3 - Dokumen kerja sama Dokumen 20 23 25 27 30 Kegiatan 13: Peningkatan Manajemen Sumber Daya 1,40 9,11 11,85 14,22 16,35 Biro Sumber Daya Manusia Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan dan Organisasi SK 13 Meningkatnya manajemen sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan II(K 13,1 - Indeks penerapan sistem merit Indeks 0,623 0,673 0,723 0,773 0,823 IKK 13.2 - Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Nilai 91 92 93 94 95 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kegiatan 14: Peningkatan Tata Kelola Keuangan, 18,45 39,94 41,55 49,69 47,89 Biro Keuangan dan Umum BMN, dan Rumah Tangga SK 14 Meningkatnya tata kelola keuangan, BMN, dan rumah tangga IKK 14.1 - Capaian Indikator Kinerja 0/0 90 92 93 94 95 Pelaksanaan Anggaran (IKPA) IKK14.2 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP , ," , ; Target ' Al?~a~lt~p:Millar) , Program; Sasaran Program "(Outcome)I Sasaran Satuan .' Unit-Pelaksana : Kegiatan Kegiatan {Outpu~; Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021, 2022 2023 2024 IKK 14.3 - Perwakilan BP2MI di negara Negara 1 2 2 3 3 penempatan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 15: Peningkatan Kualitas Produk Hukum 2,30 13,88 18,04 21,65 24,90 Biro Hukum dan dan Hubungan Masyarakat dalam Pelayanan Hubungan Masyarakat Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK 15 Meningkatnya kualitas produk hukum dan hubungan masyarakat dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia IKK15.1 - Peraturan Perundang-Undangan Peraturan 9 9 9 9 9 yang tersusun dan dilakukan harmonisasi IKK 15.2 - Layanan bantuan hukum internal % 100 100 100 100 100 IKK 15.3 - Pernberitaan positif terkait 0/0 60 65 70 75 80 pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri IKK 15.4 - Diseminasi informasi program Lokasi 10 12 14 16 18 penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 16: Peningkatan Layanan Data dan 4,41 11,38 14,19 16,13 18,32 Pusat Data dan Informasi Informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SK 16 Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi Penempatan dan Pelindungan Peketja Migran Indonesia IKK 16.1 - Pemenuhan layanan data dan % 100 100 100 100 100 informasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia IKK 16.2 - Indeks Nilai Sistem Pemerintahan Indeks 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 Berbasis Elektronik layanandan Catatan: Khusus untuk tahun 2020 terjadi penyesuaian target kinerja mengingat adanya penyesuaian belanja APBNTA 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan pada Program Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga, 303,26263,70229,30199,40185,13 gajiPembayaran perkantoran PROGRAMB: OUKUNGANMANAJEMENINTERNAL 477,33387,90265,9425,84 54443Level Kegiatan 19: Peningkatan fasilitasi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tingkat Kapabilitas APIP UPTBP2MI556,68 IKK 18.4 54443LevelTingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pemeriksaan BPK dan pengawasan APIPyang ditindaklanjuti IKK 18.3 100100100100100%hasilRasia RekomendasiIKK 18.2 WTPWTPWTPWTPWTPOpiiUOpini BPKatas Laporan Keuangan Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern di lingkungan BP2MI IKK 18.1 SK 18 11,84 Inspektorat10,308,586,601,65Kegiatan 18: Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % % IKK 17.2 - CaIon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti OPP untuk skema penempatan oleh Pemerintah IKK 17.1 - SOM yang mengikuti Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, Teknis dan FungsionaI Meningkatnya KuaIitas SOMSK 17 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 8,975,00 6,50 7,801,2Kegiatan 17: Peningkatan Kualitas SOM 202Q2024202220212020 . Target Satuan Sasaran Program (Outcom_e)/ Sasaran Kegiatan (Outpu~1 Indlkator .. Program/ Kegiatan INDIKASIBELANJA PROYEK PROGRAMI NON- PRIORITAS AGENDA KEGIATANI INDIKATOR INDIKASITARGET OPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN2020-2024 (MAJOR (Rp. Miliar) PROJEC1) Program 2020 2021 2022 2023 2024 365,0 Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan 365,0 Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Orientasi Pra 179.860 200.000 230.000 260.000 300.000 190,0 Pusat, Aceh Bandung, 07 Indonesia yang Pemberangkatan Calon Calon Calon Calon Calon Bajarbaru, Denpasar, Ditempatkan (OPP) Penempatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Jakarta, Kendari, Pekerja Migran Migran Migran Migran Migran Migran Kupang, Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Lampung, Makassar, I Pekerja I Pekerja / Pekerja I Pekerja I Pekerja Manado, Mataram, Migran Migran Migran Migran Migran Medan, Nunukan, Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Padang, Palembang, Palu, Pekerja Migran Pekerja Migran 18.000 17.000 15.000 13.000 10.500 175,0 Pekanbaru, Pontianak, 07 Semarang, Serang, yang Terlindungi yang Terlindungi Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Surabaya, Tanjung Migran Migran Migran Migran Migran Pinang, Yogyakarta Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia JUMLAH 365,0 Matriks Pembangunan Jangka Menengah Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI (Sebelum Penyesuaian Belanja APBNTahun Anggaran 2020) INDIKASI BELANJA PROYEK PROGRAM/ NON- PRI0 RITAS AGENDA KEGIATAN/ INDIKATOR INDIKASI TARGET OPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN 2020-2024 (MAJOR (Rp. Millar] PROJEC'i) Program Penempatan 2020 2021 2022 2023 2024 536,0 dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kegiatan Fasilitasi 536,0 Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Orientasi Pra 5.000 7.500 8.000 9.000 10.000 224,0 Pusat, Aceh, Bandung, 07 Indonesia yang Pemberangkatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Bajarbaru, Denpasar, Ditempatkan (OPP) Penempatan Migran Migran Migran Migran Migran Jakarta, Kendari, Pekerja Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Kupang, Indonesia oleh Lampung, Makassar, Pemerintah (Skema G Manado, Mataram, to G) Medan, Nunukan, Padang, Palembang, Palu, Orientasi Pra 103.371 292.500 300.000 341.000 423.629 Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Serang, Pemberangkatan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Surabaya, Tanjung (OPP) Penempatan Migran Migran Migran Migran Migran Pinang, Yogyakarta Pekerja Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Non Pemerintah Pekerja Migran yang Pekerja Migran 17.382 18.000 14.000 13.000 10.500 175,0 07 Terlindungi Indonesia yang Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Terlindungi Migran Migran Migran Migran Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas BP2MI (Setelah Penyesuaian Belanja APBNTahun Anggaran 2020) BENNY RHAMDANI ttd KEPALA BADAN PELlNDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Keterangan: Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui Rencana KerjaPemerintah dengan mempertimbangkan: a) kesiapan dan kapasitas pelaksanaan; b) ketersediaan dan sumber pendanaan; dan c) keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat -- INDIKASI BELANJA P~OYEK- PRO GRAM/ NON- PRIO.RITAS AGENDA KEGIATAN/ INDIKATOR INDIKASI TARGET QPERASIONAL LOKASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PROYEK TAHUN 2020-2024 (.MAJOR (Rp. Miliar) PROJEC'l) Pemberdayaan Pemberdayaan - 5.000 6.000 7.000 8.000 137,0 07 Pekerja Migran Pekerja Migran Puma Puma Puma Puma Indonesia Puma dan Indonesia Puma dan Pekerja Pekerja Pekerja Pekerja Ke1uarganya Keluarganya Migran Migran Migran Migran Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia JUMLAH 536,0

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…