DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
3.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
4.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah sosial dan keluarganya agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2.Pemberdayaan Ekonomi adalah suatu proses, cara, dan upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya agar dapat berusaha secara mandiri dan produktif.
3.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
4.Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekerja Migran Indonesia terkendala selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk dari instansi/lembaga lain dan dapat juga sebagai tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
5.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
7.Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia adalah wadah bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan aktivitas wirausaha untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jaringan dalam berwirausaha.

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
(2)Dalam melaksanakan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2MI melibatkan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi juga dapat melibatkan Pemerintah Desa, lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan nonbank, Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya bertujuan untuk:

a.mengembalikan keberfungsian sosial purna Pekerja Migran Indonesia agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
b.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mengelola dan memanfaatkan hasil remitansi atau penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri; dan
c.meningkatkan peluang penumbuhkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan memanfaatkan potensi diri sendiri maupun sumber daya di sekitar agar dapat berusaha secara mandiri.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Pasal 4

(1)Pemberdayaan Sosial diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang memiliki masalah sosial dan keluarganya.
(2)Masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pergeseran nilai ideologi, keagamaan, budaya, dan/atau seksualitas;
2. b.gegar budaya terkait kenyataan kembali bekerja di dalam negeri;
3. c.kondisi yang menyebabkan kesulitan untuk menjadi produktif seperti penyandang disabilitas; dan/atau
4. d.kondisi lain yang menyebabkan ketidakberfungsian sosial.
(3)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang telah melalui proses reintegrasi sosial.
(4)Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah proses reintegrasi sosial.
(5)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberdayaan Sosial dapat diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia yang telah berada di daerah asal lebih dari 1 (satu) bulan sejak ketibaan dengan ketentuan:
1. a.telah berada di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun sejak kepulangannya; dan
2. b.kondisi masalah sosial yang dibuktikan melalui hasil identifikasi oleh BP3MI.
(6)Jangka waktu Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pemberdayaan Sosial purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya diberikan dalam bentuk:

a.bimbingan;
b.pendampingan; dan/atau
c.pelatihan keterampilan.

Pasal 6

(1)Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan peningkatan pengetahuan tentang norma dan/atau kondisi dalam negeri.
(2)Materi bimbingan diberikan sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.
(3)Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
1. a.BP2MI;
2. b.kementerian/lembaga teknis terkait;
3. c.Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. d.pemangku kepentingan terkait.
(4)Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

(1)Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dalam hal purna Pekerja Migran Indonesia memerlukan akses pelayanan sosial.
(2)Materi pendampingan diberikan sesuai dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
1. a.BP2MI;
2. b.kementerian/lembaga teknis terkait;
3. c.Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. d.pemangku kepentingan terkait.
(4)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 8

(1)Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang memerlukan aktivitas produktif sehari-hari agar tetap berdaya.
(2)Materi pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
(3)Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh narasumber dari:
1. a.BP2MI;
2. b.kementerian/lembaga teknis terkait;
3. c.Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. d.pemangku kepentingan terkait.
(4)Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Rumah Ramah dan/atau lokasi lainnya yang terjangkau oleh purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 9

(1)Pemberdayaan Ekonomi diberikan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk mendukung minat usaha dan/atau usaha.
(2)Pemberdayaan Ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.edukasi kewirausahaan; dan/atau
2. b.fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha.

Pasal 10

(1)Edukasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia; dan
2. b.peningkatan kapasitas wirausaha.
(2)Edukasi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BP3MI.
(3)Wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang memiliki minat untuk berwirausaha agar siap masuk ke dunia usaha.
(4)Wirausaha pemula purna Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup bidang/program:
1. a.ketahanan pangan meliputi peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan bidang ketahanan pangan lainnya;
2. b.industri ekonomi kreatif meliputi kerajinan dan industri kreatif, dan bidang industri kreatif lainnya;
3. c.industri pariwisata meliputi kuliner, pelayanan perjalanan, dan bidang industri pariwisata lainnya;
4. d.industri jasa meliputi las, menjahit, servis elektronik, bengkel, salon, toko sembako, dan bidang industri jasa lainnya; dan/atau
5. e.industri pemasaran digital meliputi pemasaran dan penjualan produk berbasis media elektronik.
(5)Peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penambahan pengetahuan dan kompetensi bagi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang telah memiliki usaha produktif serta memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya.
(6)Peningkatan kapasitas wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sektor:
1. a.produksi; dan
2. b.jasa.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025