DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; dan b. pelaksanaan; Tahapan perencanaan dilakukan melalui: a. pendataan; dan b. identifikasi kebutuhan; dan Tahapan pelaksanaan dilakukan dalam bentuk: a. pemberdayaan sosial; dan b. pemberdayaan ekonomi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Rumah Ramah adalah tempat singgah/inap sementara untuk menampung Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan selama menunggu proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain serta dapat menjadi tempat pemberian informasi migrasi aman dan informasi pemberdayaan.
4.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9.Unit Pelaksana Teknis KP2MI/BP2MI yang selanjutnya disebut UPT KP2MI/BP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

(1)Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga setelah bekerja dilakukan oleh KP2MI/BP2MI dan/atau Pemerintah Desa.
(2)Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
1. a.Pemerintah Daerah; dan/atau
2. b.kementerian/lembaga terkait.
(3)Selain melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga juga dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

(1)Selain pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga dilakukan sebelum dan selama bekerja.
(2)Pelaksanaan pemberdayaan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama KP2MI/BP2MI.
(3)Pelaksanaan pemberdayaan selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2MI/BP2MI setelah berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA

Pasal 4

Penyelenggaraan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

a.perencanaan; dan
b.pelaksanaan.

Pasal 5

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:

a.pendataan; dan
b.identifikasi kebutuhan.

Pasal 6

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh UPT KP2MI/BP2MI.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.data Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan
2. b.kebutuhan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga.
(3)Data Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari:
1. a.Sisko P2MI;
2. b.kementerian/lembaga terkait;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.Pemerintah Desa; dan/atau
5. e.pemangku kepentingan terkait.
(4)Kebutuhan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan hasil analisa dari data yang diperoleh. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui tahapan:

a.menganalisis informasi dari hasil pendataan;
b.melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
c.menyusun rencana teknis pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga;
d.melakukan persiapan pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga; dan
e.melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk:

a.pemberdayaan sosial; dan
b.pemberdayaan ekonomi.

Pasal 9

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi:

a.Pekerja Migran Indonesia; dan
b.Keluarga.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan dalam bentuk:
1. a.bimbingan;
2. b.edukasi; dan/atau
3. c.pelatihan keterampilan.
(2)Pemberdayaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
1. a.KP2MI/BP2MI;
2. b.kementerian/lembaga terkait;
3. c.Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.pemangku kepentingan terkait.
(3)Pemberdayaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
1. a.Rumah Ramah; dan/atau
2. b.tempat lainnya yang mudah dijangkau oleh Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2024