DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

PEraturan ini mengatur mengenai Pelayanan penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui: a. layanan pengaduan; dan b. penanganan permasalahan; layanan pengaduan; Penanganan Permasalahan; Kriteria permasalahan selesai; Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
3.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
5.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
3.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekeda, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
4.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
5.Petugas Penerima Pengaduan adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas menerima dan mencatat pengaduan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia serta memberikan informasi yang dibutuhkan.
6.Petugas Penanganan Permasalahan adalah pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
7.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
8.Pendamping Hukum adalah orang yang memberikan jasa hukum atau kompeten dalam bidang hukum yang ditunjuk oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam rangka penanganan permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
9.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
10.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
11.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
12.Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP3MI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BP2MI yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

(1)Pelayanan penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
1. a.layanan pengaduan; dan
2. b.penanganan permasalahan.
(2)Pelayanan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat:
1. a.sebelum bekerja;
2. b.selama bekerja; dan
3. c.setelah bekerja.
(3)Pelayanan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP2MI berkoordinasi dengan kementeriaan/lembaga/ pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAYANAN PENGADUAN

Pasal 3

Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a.penerimaan dan pengidentifikasian:
b.pencatatan; dan
c.penganalisisan.

Pasal 4

(1)Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui kanal pengaduan.
(2)Kanal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sisko P2MI;
2. b.pengaduan secara manual;
3. c.media sosial resmi BP2MI atau media sosial resmi BP3MI; atau
4. d.sistem informasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan terkait melalui kerja sama yang dilaksanakan dalam bentuk interoperabilitas data.
(3)Layanan pengaduan melalui Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Layanan pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
1. a.pusat panggilan BP2MI;
2. b.pos; atau
3. c.unit pelayanan publik BP2MI atau BP3MI.
(5)Dalam hal terdapat kasus yang berisiko tinggi, butuh penanganan cepat, dan tidak terpantau kanal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengaduan dapat dilakukan melalui tim cepat tanggap BP2MI.

Pasal 5

(1)Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pengadu.
(2)Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Calon Pekerja Migran Indonesia;
2. b.Pekerja Migran Indonesia; atau
3. c.Keluarga.
(3)Selain dari pengadu, pengaduan dapat berasal dari informasi yang disampaikan oleh Perwakilan Republik Indonesia/KDEI, kementerian/lembaga terkait, dan/atau masyarakat.
(4)Dalam hal pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat melakukan pengaduan secara langsung, dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pengaduan permasalahan yang dialami dengan menyertakan surat kuasa dari pengadu.
(5)Dalam melakukan pengaduan, pengadu dapat didampingi oleh Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

Penerimaan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh Petugas Penerima Pengaduan terhadap permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diadukan.

Pasal 7

(1)Petugas Penerima Pengaduan menerima dan mengidentifikasi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan data pengadu.
(2)Data pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identitas pengadu;
2. b.kontak pengadu;
3. c.identitas Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan penyelesaian permasalahan;
4. d.negara penempatan Pekerja Migran Indonesia;
5. e.kontak keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang membutuhkan penyelesaian permasalahan;
6. f.identitas pihak yang diadukan;
7. g.uraian dan kronologias permasalahan; dan
8. h.tuntutan penyelesaian yang diajukan.
(3)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c paling sedikit terdiri atas nama dan alamat lengkap serta dibuktikan melalu kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
(4)Kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e meliputi:
1. a.nomor telepon; dan/atau
2. b.alamat surat elektronik.

Pasal 8

(1)Aduan yang telah diterima dilakukan pencatatan oleh Petugas Penerima Pengaduan.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nomor pendaftaran.

Pasal 9

(1)Petugas Penerima Pengaduan terhadap pengaduan melakukan penganalisaan terhadap aduan yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
(2)Penganalisisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penelaahan data dan informasi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditindaklanjuti.
(3)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemberian informasi; atau
2. b.proses penanganan permasalahan.

Pasal 10

(1)Tindak lanjut berupa pemberian informasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian penjelasan, wawasan, dan pemahaman oleh Petugas Penerima Pengaduan terhadap pemasalahan yang diadukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang diadukan.
(2)Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.layanan, fasilitas, dan kewenangan yang dimiliki oleh BP2MI atau BP3MI; dan
2. b.prosedur pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan.
(3)Dalam hal tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlaksana, Petugas Penerima Pengaduan menyiapkan laporan pelayanan pengaduan yang disampaikan kepada pejabat tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan sesuai dengan kawasan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…