DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 tahun 2014 ten tang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 tahun 2014 ten tang Pakaian

Menetapkan

Menetapkan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
1. 1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
3. 3.Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI BADAN INDONESIA. PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan nonaparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.
4.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
5.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai yang dipakai pada acara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan, dan penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya.
6.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya. Umum Pasal 2 Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja.

BAB II

PAKAIANDINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Pegawai meliputi:

a.PDH;
b.pakaian batik;
c.PSL; dan
d.pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.PDH I; dan
b.PDH II. Pasa15

(1)PDH I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH I pria; dan
2. b.PDH I wanita.
(2)PDH I pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja putih lengan panjang dengan les warn a merah putih, tulisan "#SIKATSINDlKAT"dan "FIGHT TO SAVE PMI"di be1akang;
2. b.celana panjang warna hitam; dan
3. c.sepatu warn a hitam.
(3)PDH I wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja putih lengan panjang dengan les warna merah putih, tulisan "#SIKATSINDlKAT"dan "FIGHT TO SAVEPMI"di be1akang;
2. b.rok pendek/ panjang atau celana panjang warn a hitam;
3. c.bagi wanita berjilbab menggunakan kerudung/ jilbab dengan motif dan warna menyesuaikan; dan
4. d.sepatu warna hitam.
(4)Atribut PDH I terdiri atas:
1. a.badge pelayanan, berbentuk 2 (dua) lingkaran luar dan dalam, lingkaran luar tulisan "MELAYANI& MELINDUNGIDENGAN NURANI"warna kuning dan latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI dengan latar merah putih yang dipasang di dada sebelah kiri; dan
2. b.badge perisai, berbentuk perisai latar merah putih dengan tulisan "INDONESIA"warna biru di atasnya yang dipasang di dada sebelah kanan.
(5)PDH I dan Atribut PDH I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan pada hari Senin dan Rabu.

Pasal 6

(1)PDH II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH II pria; dan
2. b.PDH II wanita.
(2)PDH II pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja biru lengan panjang, tulisan "#SIKAT SINDlKAT"dan "FIGHT TO SAVE PMI" di belakang, saku tempel di dada sebelah kiri dan kanan;
2. b.celana panjang warna hitam; dan
3. c.sepatu warna hitam.
(3)PDH II wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja biru lengan panjang, tulisan "#SIKAT SINDIKAT"dan "FIGHT TO SAVE PMI" di belakang, saku tempel di dada sebe1ah kiri dan kanan;
2. b.rok pendek/ panjang atau celana panjang warna hitam;
3. c.bagi wan ita berjilbab menggunakan kerudung/jilbab dengan motif dan warna menyesuaikan; dan
4. d.sepatu warna hitam.
(4)Atribut PDH II terdiri atas:
1. a.badge nama Pegawai yang dipasang di dada sebelah kanan di atas saku;
2. b.badge BP2MI yang dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
3. c.badge pelayanan, berbentuk 2 (dua) lingkaran luar dan dalam, lingkaran luar tulisan "MELAYANI & MELINDUNGIDENGAN NURANI"warn a kuning dan latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI dengan latar merah putih yang dipasang di lengan sebelah kiri; dan
4. d.badge perisai, berbentuk perisai latar merah putih dengan tulisan "INDONESIA"warna putih di atasnya yang dipasang di lengan sebelah kanan.
(5)PDH II dan Atribut PDH II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) digunakan pada hari Selasa dan Kamis.

Pasal 7

Model, kode warn a kain, dan Atribut PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Bagi Pegawai wanita yang sedang hamil, dapat memakai baju bebas dan rapi dengan menyesuaikan warn a PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(1)Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian batik pria; dan
2. b.pakaian batik wanita.
(2)Pakaian batik pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kemeja motif batik lengan pendekj panjang;
2. b.celana panjang warna hitam; dan
3. c.sepatu warna hitam.
(3)Pakaian batik wanita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri atas:
1. a.kemeja motif batik;
2. b.celana panjangj rok warna hitam; dan
3. c.sepatu warn a hitam.
(2)Pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Jumat.

Pasal 10

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.PSL pria; dan
2. b.PSL wanita.
(2)PSL pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.setelan jas warna gelap dengan baju dalam lengan panjang polos warna putih dan memakai dasi dengan warna menyesuaikan;
2. b.sepatu pantofel dan menggunakan kaus kaki; dan
3. c.peci hitam (jika ditentukan).
(3)PSL Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.setelan jasjblazer dengan rok pendekjpanjang atau celana panjang warna gelap dan baju dalam lengan panjang polos warn a putih;
2. b.sepatu pantofel; dan
3. c.bagi wanita berjilbab, menggunakan kerudungj jilbab dengan motif dan warna menyesuaikan.
(4)Atribut PSL terdiri atas:
1. a.pin logo BP2MI; dan
2. b.pin pelayanan berbentuk 2 (dua) lingkaran luar dan dalam, lingkaran luar tulisan "MELAYANI & MELINDUNGIDENGAN NURANI"warna kuning dan latar biru tua, serta lingkaran dalam logo BP2MI dengan latar merah putih.
(5)Model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Atribut PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1)Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada:
1. a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; danj atau
2. b.upacara hari besar nasional.
(2)Model pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.

Pasal 12

(1)Kepala BP2MI melalui Sekretariat Utama melakukan pembinaan terhadap kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan BP2MI.
(2)Kepala BP2MI melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan BP2MI.

Pasal 13

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PAKAIANDINAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 1

PAKAIANDINAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018