DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur hal-hal mengenai sasaran, materi, dan pengajar Diklat PIP, Penyelenggaraan Diklat PIP, Monitoring dan Evaluasi Diklat PIP, dan Pendanaan Diklat PIP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794); SALINAN http://jdih.bpip.go.id/
4.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2.Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
3.Deputi adalah deputi yang membidangi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
4.Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5.Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
6.Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala. http://jdih.bpip.go.id/
7.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8.Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap dan komitmen, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.Materi Dasar PIP adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan dasar dalam melaksanakan PIP sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10.Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang diperlukan dalam Diklat PIP.

Pasal 2

Diklat PIP diselenggarakan berdasarkan prinsip gotong royong sebagai upaya mewujudkan kerja bersama secara dialogis, inspiratif, partisipatif, saling ketergantungan positif, dan koordinasi sosial antarkepentingan dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

BAB II

SASARAN, MATERI, DAN PENGAJAR DIKLAT PIP

Pasal 3

Sasaran Diklat PIP terdiri atas:

a.aparatur negara;
b.anggota organisasi sosial politik;
c.komponen masyarakat lainnya; dan
d.Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Pasal 4

(1)Materi Diklat PIP terdiri atas:
1. a.Materi Dasar PIP;
2. b.materi umum Pancasila; dan
3. c.materi pengayaan.
(2)Materi Dasar PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan BPIP yang mengatur mengenai Materi Dasar PIP.
(3)Materi umum Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat filsafat dan ilmu pengetahuan tentang Pancasila serta implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. http://jdih.bpip.go.id/
(4)Materi pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.

Pasal 5

(1)Pengajar Diklat PIP terdiri atas:
1. a.maheswara, yang berasal dari unsur:
  1. 1.aparatur sipil negara;
  2. 2.Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  3. 3.Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. b.penceramah.
(2)Pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 6

(1)Pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus tersertifikasi oleh BPIP berdasarkan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh BPIP.
(2)Petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

BAB III

PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP

Pasal 7

(1)BPIP membuat perencanaan Diklat PIP tingkat nasional untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2)Perencanaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam cetak biru Diklat PIP tingkat nasional.

Pasal 8

Dalam hal lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya membuat perencanaan Diklat PIP, harus mengacu pada cetak biru Diklat PIP tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

Diklat PIP terdiri atas:

a.Diklat PIP reguler; dan
b.Diklat PIP khusus.

Pasal 10

(1)Diklat PIP reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan untuk menghasilkan teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Diklat PIP reguler diselenggarakan paling singkat 32 (tiga puluh dua) Jam Pelajaran. http://jdih.bpip.go.id/
(3)Penyelenggaraan Diklat PIP reguler sesuai dengan kualifikasi pangkat atau jabatan peserta Diklat PIP, meliputi:
1. a.dasar atau pratama;
2. b.menengah atau madya; dan
3. c.utama.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…