DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ringkasan

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

2.Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3.Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); www.peraturan.go.id 2022, No.748 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
2.Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih yang selanjutnya disebut Bendera Pusaka adalah bendera negara yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta yang disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.
3.Duplikat Bendera Pusaka adalah bendera yang dibuat dengan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP adalah pembelajaran yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila. www.peraturan.go.id 2022, No.748
6.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7.Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
8.Deputi adalah Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
9.Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
10.Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
11.Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang ditetapkan sebagai duta Pancasila oleh Kepala.
12.Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra Duta Pancasila.

Pasal 2

Program Paskibraka berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

KOORDINATOR, LINGKUP, DAN TUJUAN PROGRAM PASKIBRAKA

Pasal 3

(1)Program Paskibraka secara nasional di bawah koordinasi BPIP.
(2)Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat pusat di www.peraturan.go.id 2022, No.748 bawah koordinasi BPIP.
(3)Pelaksanaan Program Paskibraka di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota berada di bawah koordinasi BPIP melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 4

Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan.

Pasal 5

Program Paskibraka meliputi:

a.pembentukan Paskibraka;
b.pelaksanaan tugas Paskibraka;
c.pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
d.pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
e.pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
f.pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pasal 6

Program Paskibraka bertujuan untuk:

a.mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika oleh Paskibraka yang merupakan putra dan putri terbaik bangsa;
b.menguatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan;
c.membentuk penerus perjuangan bangsa dan calon pemimpin bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2022, No.748
d.menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan
e.menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

(1)BPIP melakukan penyusunan rencana induk dan pengelolaan data nasional Program Paskibraka.
(2)Rencana induk Program Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
(3)Pengelolaan data nasional sebagaimana pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi.
(4)Ketentuan mengenai pengelolaan data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PEMBENTUKAN PASKIBRAKA

Pasal 8

(1)Pembentukan Paskibraka dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.rekrutmen dan seleksi:
2. b.pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
3. c.pengukuhan Paskibraka.
(2)Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
(3)Pembentukan Paskibraka tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP.
(4)BPIP berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendelegasikan pelaksanaan pembentukan Paskibraka tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota www.peraturan.go.id 2022, No.748 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(5)Pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka yang paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi;
3. c.pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan;
4. d.pelaksana dalam pengukuhan Paskibraka; dan
5. e.anggota.
(6)Pelaksanaan pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Deputi.

Pasal 9

(1)Kepala menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat pusat.
(2)Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.BPIP;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
4. d.Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.DPPI tingkat pusat; dan
6. f.tenaga medis.
(3)Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur BPIP.

Pasal 10

(1)Gubernur menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi. www.peraturan.go.id 2022, No.748
(2)Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.sekretariat daerah;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
3. c.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
4. d.Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.akademisi dan/atau praktisi;
6. f.DPPI tingkat pusat dan provinsi;
7. g.tenaga medis; dan
8. h.perangkat daerah terkait;
(3)Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah.

Pasal 11

(1)Bupati/walikota menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota.
(2)Panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.sekretariat daerah;
2. b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
3. c.Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.akademisi dan/atau praktisi;
5. e.DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. f.tenaga medis; dan
7. g.perangkat daerah terkait.
(3)Ketua panitia pelaksana pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh sekretaris daerah. www.peraturan.go.id 2022, No.748

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…