DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 1000

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal; Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; Inspektorat Jenderal; Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara; Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; Ditjen PKN I; Ditjen PKN II; Ditjen PKN III; Ditjen PKN IV; Ditjen PKN V; Ditjen PKN VI; Ditjen PKN VII; Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional; Ditjen Pemeriksaan Investigasi; Staf Ahli; BPK Perwakilan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pelaksana BPK adalah unsur pelaksana yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan.
6.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Implementasi Renstra yang selanjutnya disingkat RIR adalah dokumen acuan dalam mengimplementasikan Renstra.
8.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
9.Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat Ditjen PKN adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan BPK.
10.Direktorat Jenderal Pemeriksaan Investigasi yang selanjutnya disebut Ditjen Pemeriksaan Investigasi adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan investigatif, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.
11.Pemeriksa BPK adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPK yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
12.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dalam 1 (satu) semester.
13.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan yang selanjutnya disingkat IHPL adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dan pendapat BPK selama 5 (lima) tahun.
14.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Pasal 2

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 3

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA BPK

Pasal 4

(1)Pelaksana BPK terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
3. c.Inspektorat Jenderal;
4. d.Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. e.Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. f.Ditjen PKN I;
7. g.Ditjen PKN II;
8. h.Ditjen PKN III;
9. i.Ditjen PKN IV;
10. j.Ditjen PKN V;
11. k.Ditjen PKN VI;
12. l.Ditjen PKN VII;
13. m.Ditjen PKN VIII dan Organisasi Internasional;
14. n.Ditjen Pemeriksaan Investigasi;
15. o.Staf Ahli;
16. p.BPK Perwakilan; dan
17. q.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Pelaksana BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Struktur organisasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi dan sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Sekretariat Jenderal dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
b.perumusan rencana kegiatan Sekretariat Jenderal berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
c.perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana;
d.pembinaan di bidang kesekretariatan pimpinan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum, serta organisasi dan tata laksana;
e.pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan, dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
f.penyusunan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
g.pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Sekretariat Pimpinan;
b.Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Keuangan;
e.Biro Teknologi Informasi;
f.Biro Umum; dan
g.Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 9

(1)Biro Sekretariat Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
(2)Biro Sekretariat Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala.
(3)Struktur organisasi Biro Sekretariat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 10

Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK, serta menyampaikan informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK.

Isi peraturan

Teks1000PDFHirarki

Memuat teks peraturan…