DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011

Nomor: 3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 6 Desember 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan BPK ini mengatur mengenai pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK pada BPK Pusat atau BPK Perwakilan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan . ketentuan;
c.bahwa agar pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapaf berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66„ Tambahan Lenibarah Negara Nomor 4400); 17

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non- elektronik.
3.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 18
4.Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan ianggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara indspenden, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
5.Publikasi adalah pengumuman informasi publik meialui saluran informasi publik yang bersifat terbuka untuk umum.
6.Saluran Informasi Publik adalah sarana atau media untuk menerima atau menyampaikan berbagai informasi baik yang berasal dari internal maupun eksternal 3PK.
7.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BPK.
8.Pusat Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat PIK, adalah unit peiaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
9.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan Asas dan Tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi PubNk.
(2)Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK.

Pasal 3

(1)Pengelolaan informasi publik dilaksanakan oleh PPID dan PIK.
(2)Penunjukan PPID di lingkungan BPK dilakukan sebagai berikut: . a. PPID di Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal; dan
1. b.PPID di Kantor Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 4

(1)PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berada di bawah penguasaan BPK yang dapat diakses oleh publik. 19
(2)Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas untuk:
1. a.menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan pengamanan informasi publik;
2. b.melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala; .
3. c.memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tep'at, dan sederhana;
4. d.menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. e.mengklasifikasikan informasi publik;
6. f.menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
7. g.memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
8. h.melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses.
(3)Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPID menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Dalam melakukan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, PPID dibantu oleh unit kerja yang membidangi hukum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan uraian tugas PPID diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Informasi publik di lingkungan BPK meliputi:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi yang dikecualikan.

Pasal 6

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:

a.Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD;
b.Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD; dan
c.informasi publik lainnya. 20

Pasal 7

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Laporan Keuangan Badan/Lembaga lain yang mengelola Keuangan Negara/Daerah;
b.Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;
c.Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
d.Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Pasal 8

Informasi publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

a.profil kelembagaan;
b.ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh BPK Pusat maupun Perwakilan yang sifatnya internal maupun eksternal;
c.ringkasan informasi tentang pencapaian kinerja BPK;
d.pengumuman pengadaan barang dan jasa, penerimaan pegawai, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK; dan
e.Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)dan'Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). . Pasal 9 Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat meliputi:

a.Rencana Strategis BPK;
b.lembar informasi tentang Peraturan dan Keputusan BPK; dan
c.laporan keuangan.

Pasal 11

Informasi publik yang dikecualikan meliputi:

a.informasi terkait „dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; b.-Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b yang memuat:
1. 1.rahasia negara;
2. 2.hasil pemeriksaan investjgatif dan pemeriksaan Fraud Forensic; dan
3. 3.informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan; 21
c.informasi publik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 meliputi:
1. 1.informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. 2.informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat;
3. 3.informasi publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan keamanan negara;
4. 4.informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia;
5. 5.informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, antara lain pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya;
6. 6.informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan
7. 7.informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang; dan/atau informasi yang menurut undang-undang tidak bolehdiungkapkan;
d.pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK;
e.memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;
f.data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan
g.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022