Informasi publik yang dikecualikan meliputi:
a.informasi terkait „dengan proses pemeriksaan atau proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b;
b.-Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b yang memuat:
1.rahasia negara;
2.hasil pemeriksaan investjgatif dan pemeriksaan Fraud Forensic; dan
3.informasi publik yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dikecualikan untuk dipublikasikan;
21
c.informasi publik yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 meliputi:
1.informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
2.informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau persaingan usaha tidak sehat;
3.informasi publik yang terkait dengan strategi, intelijen, dan sistem pertahanan dan keamanan negara;
4.informasi publik yang mengungkapkan kekayaan alam negara Indonesia;
5.informasi publik yang apabila dibuka dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, antara lain pengawasan terhadap perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya;
6.informasi publik yang apabila dibuka dapat mengganggu hubungan luar negeri; dan
7.informasi yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang;
dan/atau informasi yang menurut undang-undang tidak bolehdiungkapkan;
d.pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman, standar, panduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK;
e.memorandum atau surat-surat antara BPK dengan Badan Publik lainnya atau disposisi dan nota dinas internal BPK yang menurut sifatnya dirahasiakan;
f.data pribadi pejabat dan pegawai di lingkungan BPK; dan
g.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
BAB III SALURAN INFORMASI PUBLIK