DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2022, No.629 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. www.peraturan.go.id 2022, No.629 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c.penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
d.penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
e.penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. www.peraturan.go.id 2022, No.629
1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
b.penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
d.penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
f.penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g.penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1. 4.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
b.Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
c.Bagian Rumah Tangga;
d.Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2022, No.629
1. 5.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

6.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dukungan pengadaan barang/jasa; dan
b.penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Di antara Pasal 29 dan 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dalam pelaksanaan tugas sebagai unit kerja pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.629

Pasal 30

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9.Di antara Pasal 30 dan 31 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni, Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 30B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
b.pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan
c.pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. www.peraturan.go.id 2022, No.629 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c.penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
d.penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
e.penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. www.peraturan.go.id 2022, No.629
1. 3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
b.penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis dan evaluasi hukum;
c.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum;
d.penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
f.penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g.penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM; dan
h.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1. 4.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

a.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
b.Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
c.Bagian Rumah Tangga;
d.Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. www.peraturan.go.id 2022, No.629
1. 5.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

6.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dukungan pengadaan barang/jasa; dan
b.penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
1. 7.Di antara Pasal 29 dan 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

a.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2022, No.629

Pasal 30

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

9.Di antara Pasal 30 dan 31 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni, Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan barang milik negara.

Pasal 30B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara;
b.pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara; dan
c.pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 30B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 29A

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 30B

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023