DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023

Nomor: 22
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kajian risiko, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

Mengingat

Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2023, No.625
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. 4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. 5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN BAKU YANG DILARANG DALAM PANGAN OLAHAN DAN BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau Pangan Olahan yang digunakan untuk memproduksi Pangan.
4.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2023, No.625

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan dilarang menggunakan:
1. a.Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan; dan
2. b.bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.
(2)Bahan Baku atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan/atau sintetik.

Pasal 3

(1)Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Bahan Baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan; dan/atau
2. b.Bahan Baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, bahan obat, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bahan Baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Bahan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk bahan yang diizinkan digunakan dalam Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Bahan Baku yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Ketentuan mengenai perubahan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Pengawasan terhadap Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.625

Pasal 7

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 731), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, ttd. PENNY K. LUKITO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625 2023, No.625

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan kajian risiko, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

Mengingat

Menetapkan

menetapkan bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2023, No.625
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. 4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. 5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN BAKU YANG DILARANG DALAM PANGAN OLAHAN DAN BAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau Pangan Olahan yang digunakan untuk memproduksi Pangan.
4.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
5.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2023, No.625

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan dilarang menggunakan:
1. a.Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan; dan
2. b.bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.
(2)Bahan Baku atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan atau senyawa baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan/atau sintetik.

Pasal 3

(1)Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Bahan Baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan; dan/atau
2. b.Bahan Baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, bahan obat, tumbuhan yang dilindungi, dan/atau satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bahan Baku yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Bahan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk bahan yang diizinkan digunakan dalam Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Bahan Baku yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Ketentuan mengenai perubahan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

Pengawasan terhadap Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2023, No.625

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023