DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga oleh pengawas pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga oleh penyuluh keamanan pangan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan;
c.bahwa dalam upaya untuk pemenuhan kompetensi pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan pelatihan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan 2021, No.530 Makanan memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan makanan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN. 2021, No.530

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
6.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluh Keamanan Pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan 2021, No.530 serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dan pendampingan Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro dan Kecil dari organisasi yang kompeten.
7.Pelatihan DFI adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi DFI dengan standar kompetensi pengawas Pangan.
8.Pelatihan PKP adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PKP dengan standar kompetensi penyuluh Keamanan Pangan.
9.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang DFI dan PKP yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10.Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan.
11.Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini mengatur penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelatihan DFI; dan
2. b.Pelatihan PKP. 2021, No.530

BAB II

PENYELENGGARA PELATIHAN

Pasal 3

(1)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP diselenggarakan oleh:
1. a.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
2. b.lembaga penyelenggara pelatihan.
(2)Lembaga penyelenggara pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.telah memiliki pengalaman melaksanakan pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
(3)Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dengan penjaminan mutu dari lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
(4)Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan harus memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait dengan Keamanan Pangan.

Pasal 4

(1)Untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP, lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus 2021, No.530 mengajukan usulan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.
(2)Kepala Badan membentuk tim untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan melalui Kepala Pusat berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PESERTA PELATIHAN

Pasal 5

Peserta Pelatihan DFI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b.memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan Diploma II bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait dengan Keamanan Pangan; dan
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, termasuk penyuluhan Keamanan Pangan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Peserta Pelatihan PKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan Diploma II bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait 2021, No.530 dengan Keamanan Pangan; atau
b.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan Keamanan Pangan Olahan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara pelatihan merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi:
1. a.jadwal pelatihan;
2. b.tenaga pelatihan; dan
3. c.sarana dan prasarana pelatihan.
(2)Jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum dan dapat diberikan materi tambahan yang diperlukan di luar Kurikulum.
(3)Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tenaga pengajar; dan
2. b.pengelola dan penyelenggara pelatihan.
(4)Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2021, No.530
1. a.memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, termasuk keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta;
2. b.memiliki kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain Keamanan Pangan; dan
3. c.memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan pengawas pangan berbasis kompetensi.
(5)Pengelola dan penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Management of Training dan sertifikat Training Officer Course atau sertifikat yang setara.
(6)Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Calon peserta pelatihan mendaftar ke penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)Penyelenggara pelatihan melakukan seleksi terhadap calon peserta pelatihan.
(3)Berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penyelenggara pelatihan menetapkan peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 2021, No.530

Pasal 10

(1)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) jam pelajaran.
(2)Pelaksanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 4 (empat) hari kerja.
(3)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara klasikal dengan menggunakan metode tatap muka baik dilakukan dalam jaringan (daring) ataupun luar jaringan (luring).
(4)Jumlah peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 (tiga puluh) orang setiap kelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga oleh pengawas pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga oleh penyuluh keamanan pangan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan;
c.bahwa dalam upaya untuk pemenuhan kompetensi pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan pelatihan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan 2021, No.530 Makanan memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan makanan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
5.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN. 2021, No.530

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3.Industri Rumah Tangga adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
4.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5.Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
6.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluh Keamanan Pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan 2021, No.530 serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dan pendampingan Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro dan Kecil dari organisasi yang kompeten.
7.Pelatihan DFI adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi DFI dengan standar kompetensi pengawas Pangan.
8.Pelatihan PKP adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PKP dengan standar kompetensi penyuluh Keamanan Pangan.
9.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang DFI dan PKP yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10.Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan.
11.Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13.Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini mengatur penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pelatihan DFI; dan
2. b.Pelatihan PKP. 2021, No.530

BAB II

PENYELENGGARA PELATIHAN

Pasal 3

(1)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP diselenggarakan oleh:
1. a.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
2. b.lembaga penyelenggara pelatihan.
(2)Lembaga penyelenggara pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.telah memiliki pengalaman melaksanakan pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
(3)Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dengan penjaminan mutu dari lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
(4)Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan harus memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait dengan Keamanan Pangan.

Pasal 4

(1)Untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP, lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus 2021, No.530 mengajukan usulan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat.
(2)Kepala Badan membentuk tim untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan melalui Kepala Pusat berdasarkan hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PESERTA PELATIHAN

Pasal 5

Peserta Pelatihan DFI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b.memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan Diploma II bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait dengan Keamanan Pangan; dan
c.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, termasuk penyuluhan Keamanan Pangan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Peserta Pelatihan PKP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan Diploma II bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait 2021, No.530 dengan Keamanan Pangan; atau
b.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan Keamanan Pangan Olahan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

(1)Penyelenggara pelatihan merencanakan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi:
1. a.jadwal pelatihan;
2. b.tenaga pelatihan; dan
3. c.sarana dan prasarana pelatihan.
(2)Jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Kurikulum dan dapat diberikan materi tambahan yang diperlukan di luar Kurikulum.
(3)Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tenaga pengajar; dan
2. b.pengelola dan penyelenggara pelatihan.
(4)Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2021, No.530
1. a.memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta pelatihan dalam proses pembelajaran, termasuk keterampilan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta;
2. b.memiliki kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain Keamanan Pangan; dan
3. c.memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan pengawas pangan berbasis kompetensi.
(5)Pengelola dan penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Management of Training dan sertifikat Training Officer Course atau sertifikat yang setara.
(6)Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Calon peserta pelatihan mendaftar ke penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2)Penyelenggara pelatihan melakukan seleksi terhadap calon peserta pelatihan.
(3)Berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penyelenggara pelatihan menetapkan peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. 2021, No.530

Pasal 10

(1)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dilaksanakan paling sedikit 29 (dua puluh sembilan) jam pelajaran.
(2)Pelaksanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 4 (empat) hari kerja.
(3)Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara klasikal dengan menggunakan metode tatap muka baik dilakukan dalam jaringan (daring) ataupun luar jaringan (luring).
(4)Jumlah peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 (tiga puluh) orang setiap kelas.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017