DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas http://jdih.bawaslu.go.id/ Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. http://jdih.bawaslu.go.id/
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
8.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnyan disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
10.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
11.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. http://jdih.bawaslu.go.id/
12.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
13.Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
14.Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
15.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Kelompok Kerja adalah unit kerja dalam satu satuan kerja yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu untuk menyelenggarakan pengawasan tahapan Pemilu secara terpadu.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. http://jdih.bawaslu.go.id/

BAB II

TATA KERJA

Pasal 3

(1)Bawaslu menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 5 (lima) orang.
(3)Keanggotaan Bawaslu terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.
(5)Hasil dari rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu.
(6)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota Bawaslu berdasarkan fungsi dan wilayah kerja.
(2)Fungsi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
1. a.Ketua Bawaslu; dan
2. b.Anggota Bawaslu, sebagai koordinator divisi dan koordinator wilayah. http://jdih.bawaslu.go.id/
(3)Koordinator divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.
(4)Hasil dari rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu.
(5)Koordinator divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam beberapa divisi terdiri atas:
1. a.Divisi Pengawasan;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Pasal 6

(1)Divisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyusunan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
3. c.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.akreditasi pemantau Pemilu;
5. e.sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
6. f.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
8. h.penelitian dan pengembangan;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mengoordinasikan fungsi:
1. a.pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. b.advokasi hukum;
3. c.penyiapan analisis dan kajian hukum;
4. d.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. e.hubungan masyarakat;
6. f.kerja sama antarlembaga;
7. g.pemantauan dan evaluasi; dan
8. h.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
6. f.pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
7. g.pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan Bawaslu;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan sengketa proses Pemilu;
2. b.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
3. c.pelaksanaan layanan pengadaan barang milik negara Bawaslu;
4. d.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
5. e.pengawasan internal;
6. f.pemantauan dan evaluasi; dan
7. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
(5)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.tata laksana dan kesekretariatan;
3. c.pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
4. d.pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
5. e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
6. f.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
7. g.pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
8. h.pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Pasal 7

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang program dan strategi pengawasan, teknis pengawasan, sosialisasi pengawasan, dan penelitian;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan hubungan antarlembaga;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, umum, dan kerumahtanggaan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, dan pengawasan internal; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia dan organisasi, perencanaan, dan data dan informasi. http://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 8

Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas koordinator divisi dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam beberapa provinsi secara proporsional.
(2)Setiap wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator wilayah.
(3)Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.jarak wilayah provinsi;
2. b.jumlah penduduk di wilayah provinsi;
3. c.indeks kerawanan Pemilu atau indeks kerawanan Pemilihan; dan
4. d.daerah terpencil dan tidak terpencil.

Pasal 10

(1)Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan supervisi;
2. b.melakukan koordinasi;
3. c.melakukan pembinaan; dan
4. d.mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Bawaslu Provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya.
(2)Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu. http://jdih.bawaslu.go.id/

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pola hubungan dan tata kerja kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas http://jdih.bawaslu.go.id/ Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. http://jdih.bawaslu.go.id/
3.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
5.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
6.Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
7.Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
8.Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
9.Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnyan disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
10.Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
11.Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. http://jdih.bawaslu.go.id/
12.Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
13.Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
14.Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.
15.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16.Kelompok Kerja adalah unit kerja dalam satu satuan kerja yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu untuk menyelenggarakan pengawasan tahapan Pemilu secara terpadu.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki. http://jdih.bawaslu.go.id/

BAB II

TATA KERJA

Pasal 3

(1)Bawaslu menyelenggarakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 5 (lima) orang.
(3)Keanggotaan Bawaslu terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.
(5)Hasil dari rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu.
(6)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban kepada masing-masing anggota Bawaslu berdasarkan fungsi dan wilayah kerja.
(2)Fungsi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
1. a.Ketua Bawaslu; dan
2. b.Anggota Bawaslu, sebagai koordinator divisi dan koordinator wilayah. http://jdih.bawaslu.go.id/
(3)Koordinator divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.
(4)Hasil dari rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu.
(5)Koordinator divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam beberapa divisi terdiri atas:
1. a.Divisi Pengawasan;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.
(2)Setiap divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi.

Pasal 6

(1)Divisi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mengoordinasikan fungsi:
1. a.penyusunan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
3. c.pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.akreditasi pemantau Pemilu;
5. e.sosialisasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
6. f.pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
8. h.penelitian dan pengembangan;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan.
(2)Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mengoordinasikan fungsi:
1. a.pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. b.advokasi hukum;
3. c.penyiapan analisis dan kajian hukum;
4. d.pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
5. e.hubungan masyarakat;
6. f.kerja sama antarlembaga;
7. g.pemantauan dan evaluasi; dan
8. h.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.
(3)Divisi Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi:
1. a.penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
2. b.penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
3. c.pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
4. d.pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
5. e.penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
6. f.pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
7. g.pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan Bawaslu;
8. h.pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
(4)Divisi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mengoordinasikan fungsi:
1. a.pencegahan sengketa proses Pemilu;
2. b.penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
3. c.pelaksanaan layanan pengadaan barang milik negara Bawaslu;
4. d.pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
5. e.pengawasan internal;
6. f.pemantauan dan evaluasi; dan
7. g.penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
(5)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi:
1. a.perencanaan dan penyusunan anggaran pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. b.tata laksana dan kesekretariatan;
3. c.pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
4. d.pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
5. e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi jajaran Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
6. f.pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
7. g.pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; http://jdih.bawaslu.go.id/
8. h.pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;
9. i.pemantauan dan evaluasi; dan
10. j.penyiapan laporan tahapan Pemilu, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Pasal 7

(1)Pengoordinasian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
(2)Pembagian unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Divisi Pengawasan dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang program dan strategi pengawasan, teknis pengawasan, sosialisasi pengawasan, dan penelitian;
2. b.Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan hubungan antarlembaga;
3. c.Divisi Penanganan Pelanggaran dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, umum, dan kerumahtanggaan;
4. d.Divisi Penyelesaian Sengketa dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, dan pengawasan internal; dan
5. e.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi, dibantu oleh unit organisasi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia dan organisasi, perencanaan, dan data dan informasi. http://jdih.bawaslu.go.id/

Pasal 8

Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas koordinator divisi dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibagi dalam beberapa provinsi secara proporsional.
(2)Setiap wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator wilayah.
(3)Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.jarak wilayah provinsi;
2. b.jumlah penduduk di wilayah provinsi;
3. c.indeks kerawanan Pemilu atau indeks kerawanan Pemilihan; dan
4. d.daerah terpencil dan tidak terpencil.

Pasal 10

(1)Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:
1. a.melakukan supervisi;
2. b.melakukan koordinasi;
3. c.melakukan pembinaan; dan
4. d.mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Bawaslu Provinsi yang berada dalam wilayah kerjanya.
(2)Pembahasan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam atau berdasarkan rapat pleno Bawaslu. http://jdih.bawaslu.go.id/

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TATA KERJA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015