DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemilihan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, perubahan status badan hukum bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan rekening tabungan jemaah haji pada bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, jenis, format dan persyaratan akad wakalah, pembayaran nilain manfaat, tingkat kepatuhan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, laporan dan pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat

(2), dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengeolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
3.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
4.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
6.Rekening Tabungan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat RTJH adalah rekening yang dibuka oleh Jemaah Haji di BPS BPIH untuk tujuan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
7.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penerimaan yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penerima adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi penerimaan.
8.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH Operasional BPKH adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi pengelola biaya operasional BPKH.
9.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengelola Nilai Manfaat yang selanjutnya disebut BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi untuk mengelola nilai manfaat Keuangan Haji.
10.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
12.Kas Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Penerima yang digunakan untuk tujuan penerimaan Keuangan Haji dan sebagai kas umum untuk tujuan pengelolaan Keuangan Haji terkait BPIH dan/atau BPIH Khusus.
13.Kas Haji adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung dana haji.
14.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
15.Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 2

(1)Penunjukkan BPS BPIH dilakukan oleh BPKH.
(2)BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai:
1. a.BPS BPIH Penerima;
2. b.BPS BPIH Operasional BPKH; dan/atau
3. c.BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat.
(3)BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji.

Pasal 3

Penunjukkan BPS BPIH dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui proses:

a.pemilihan; dan
b.penetapan.

Pasal 4

(1)Proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUS atau UUS.
(3)Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)BUS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)harus memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.berbentuk perseroran terbatas;
2. b.memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai BUS atau UUS;
3. c.terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan; dan
4. d.memiliki tingkat kesehatan bank berbasis risiko minimum peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan self assessment dan/atau penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 6

(1)BPKH melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.dinyatakan lengkap dan sesuai; atau
2. b.dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai.
(4)Dalam hal hasil verifikasi berupa dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan proses analisis.
(5)Dalam hal hasil verifikasi berupa dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, BPKH menyampaikan surat pemberitahuan kepada BUS atau UUS untuk dilengkapi dan disesuaikan.
(6)BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melengkapi dan/atau menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.

Pasal 7

(1)Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai.
(2)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.memenuhi kriteria; atau
2. b.tidak memenuhi kriteria.

Pasal 8

(1)Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan hasil analisis berupa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diusulkan untuk memperoleh persetujuan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 9

(1)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan setelah permohonan disetujui oleh Badan Pelaksana.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 10

BUS atau UUS yang telah ditetapkan sebagai BPS BPIH Penerima wajib:

a.membuka rekening atas nama BPKH untuk kebutuhan transaksi penerimaan Keuangan Haji;
b.membuka RTJH;
c.menerima setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang dibayarkan melalui RTJH ke rekening atas nama BPKH sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.menampung dana yang dialokasikan untuk tujuan pengembalian saldo setoran untuk pembatalan, pengembalian saldo setoran BPIH Khusus, dan/atau pengembalian selisih saldo BPIH dari BPIH tahun berjalan;
e.memindahkan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus di RTJH ke rekening atas nama BPKH pada saat Jemaah Haji melakukan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
f.memasukkan data pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus ke RTJH;
g.memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH ke RTJH;
h.memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH untuk tujuan pengembalian BPIH Khusus;
i.melaksanakan instruksi BPKH mengenai pemindahan, penempatan, dan/atau investasi dana yang berada di dalam rekening atas nama BPKH;
j.membayarkan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sesuai instruksi BPKH;
k.memindahkan dana dari rekening atas nama BPKH untuk tujuan pembayaran operasional penyelenggaraan ibadah haji;
l.melaksanakan seluruh instruksi BPKH untuk melakukan fungsi yang diatur dalam pasal ini; dan
m.melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…