DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Fungsi Bank Umum Syariah dan/atau unit usaha syariah dalam pengelolaan keuangan haji. Persyaratan bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Pemilihan, penetapan, perubahan dan pembatalan. Perjanjian kerja sama. Penilaian dan pemeriksaan. Laporan dan Pengawasan. Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji Pada BPS BPIH Penerima. Pengembalian Setoran BPIH/BPIH Khusus. Pembayaran nilai manfaat dan pengembalian saldo biaya penyelenggaraan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tata Cara pembayaran nila manfaat setoran biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tata cara pembayaran nilai manfaat setoran biaya perjalanan ibadah haji dan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.1299 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN TATA CARA PENGELOLAAN REKENING TABUNGAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
4.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan www.peraturan.go.id 2018, No.1299 pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
5.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
6.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
9.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
10.Rekening Tabungan Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat RTJH adalah rekening Jemaah Haji yang dibuka oleh Jemaah Haji di BPS BPIH Penerima untuk tujuan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
11.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penerima yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penerima adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Penerima.
12.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Likuiditas yang selanjutnya disebut BPS BPIH Likuiditas adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Likuiditas.
13.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengelola Nilai Manfaat yang selanjutnya disebut BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Pengelola Nilai www.peraturan.go.id 2018, No.1299 Manfaat.
14.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH Operasional BPKH adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Operasional BPKH.
15.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Penempatan yang selanjutnya disebut BPS BPIH Penempatan adalah BPS BPIH menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Penempatan.
16.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Mitra Investasi yang selanjutnya disebut BPS BPIH Mitra Investasi adalah BPS BPIH yang menjalankan fungsi sebagai BPS BPIH Mitra Investasi.
17.Rekening Nilai Manfaat adalah rekening yang berada di Kas Haji yang digunakan khusus untuk menampung nilai manfaat dari pengelolaan Keuangan Haji.
18.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
20.Kas Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Penerima yang digunakan untuk tujuan penerimaan Keuangan Haji dan sebagai kas umum untuk tujuan pengelolaan Keuangan Haji terkait BPIH dan/atau BPIH Khusus.
21.Kas Haji Rekening Likuiditas adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Likuiditas yang digunakan untuk menampung dana yang dialokasi sebagai pencadangan dan/atau pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
22.Kas Haji Rekening Nilai Manfaat adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat yang digunakan www.peraturan.go.id 2018, No.1299 untuk menampung pembayaran nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.
23.Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Likuiditas yang digunakan untuk menampung dana, termasuk DAU, untuk tujuan penempatan dan investasi sebelum pemindahan dana ke Kas BPKH Rekening Penempatan dan/atau Kas BPKH Rekening Investasi.
24.Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Rekening Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Operasional BPKH yang digunakan untuk menampung dana yang dialokasikan untuk operasional BPKH.
25.Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Rekening Penempatan adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Penempatan yang digunakan untuk menampung dana yang dialokasi untuk penempatan Keuangan Haji.
26.Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Rekening Investasi adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Mitra Investasi yang digunakan untuk menampung dana yang dialokasi untuk investasi Keuangan Haji.
27.Instruksi Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disebut Instruksi BPKH adalah Instruksi dari BPKH mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dokumen otorisasi penandatanganan BPKH.
28.Penilaian Mandiri Kepatuhan/Compliance Self Assessment adalah proses BPS BPIH menilai sendiri tahap kepatuhan terhadap masing masing fungsi yang dijalankan BPS BPIH.
29.Pemeriksaan Kepatuhan/Compliance Review adalah proses dimana BPKH akan memeriksa dan menilai tahap kepatuhan BPS BPIH terhadap masing masing fungsi yang dijalankan BPS BPIH.
30.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. www.peraturan.go.id 2018, No.1299

BAB II

FUNGSI BANK UMUM SYARIAH DAN/ATAU UNIT USAHA SYARIAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Pasal 2

(1)BPKH memilih dan menetapkan BUS dan/atau UUS sebagai BPS BPIH untuk melaksanakan fungsi dan aktifitas terkait pengelolaan Keuangan Haji di BUS dan/atau UUS.
(2)Fungsi dan aktifitas pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan BPS BPIH sebagai berikut:
1. a.BPS BPIH Penerima;
2. b.BPS BPIH Likuiditas;
3. c.BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat;
4. d.BPS BPIH Operasional BPKH;
5. e.BPS BPIH Penempatan; dan
6. f.BPS BPIH Mitra Investasi.

Pasal 3

BPS BPIH Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a melaksanakan fungsi:

a.membuka rekening Kas Haji Umum atas nama BPKH;
b.melaksanakan fungsi penerimaan Keuangan Haji atas nama BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.membuka RTJH;
d.membuka rekening virtual Jemaah Haji;
e.menerima setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus yang dibayarkan melalui RTJH ke rekening Kas Haji atas nama BPKH;
f.menerima setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji;
g.menampung dana yang dialokasi untuk tujuan pengembalian saldo untuk pembatalan, pengembalian BPIH Khusus, dan/atau pengembalian selisih saldo; www.peraturan.go.id 2018, No.1299
h.memindahkan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus di RTJH ke rekening Kas Haji Umum pada saat Jemaah Haji melakukan pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
i.memasukkan data pembayaran setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus ke RTJH dan rekening virtual Jemaah Haji;
j.memindahkan dana dari Kas Haji Umum atas nama BPKH ke RTJH sesuai dengan Instruksi BPKH paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Instruksi BPKH;
k.memindahkan dana dari Kas Haji Umum atas nama BPKH untuk tujuan pengembalian BPIH Khusus sesuai dengan Instruksi BPKH;
l.melaksanakan Instruksi BPKH mengenai pemindahan, penempatan dan/atau investasi dana yang berada di dalam Kas Haji Umum;
m.membayarkan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf l ke Kas Haji Rekening Nilai Manfaat di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat;
n.mematuhi Instruksi BPKH mengenai pemindahan dan/atau penutupan RTJH; dan
o.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 4

BPS BPIH Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melaksanakan fungsi:

a.membuka Kas Haji Rekening Likuiditas atas nama BPKH;
b.membuka Kas BPKH Umum atas nama BPKH;
c.menampung dana yang dialokasikan sebagai pencadangan dan/atau pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kas Haji Rekening Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.menampung Keuangan Haji termasuk DAU, yang dialokasi untuk tujuan pengembangan di Kas BPKH Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf b; www.peraturan.go.id 2018, No.1299
e.memindahkan dana dari Kas Haji Rekening Likuiditas ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala sesuai dengan Instruksi BPKH paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Instruksi BPKH;
f.melaksanakan Instruksi BPKH mengenai pemindahan dana di Kas BPKH Umum ke Kas BPKH Rekening Penempatan di BPS BPIH Penempatan dan/atau Kas BPKH Rekening Investasi di BPS BPIH Mitra Investasi;
g.melaksanakan Instruksi BPKH mengenai penempatan dan/atau investasi dana yang berada di dalam Kas Haji Rekening Likuiditas dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman, dan dapat diakses/dicairkan secepatnya;
h.membayarkan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g ke Kas Haji Rekening Nilai Manfaat di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat sesuai dengan Instruksi BPKH; dan
i.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 5

BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c melaksanakan fungsi:

a.membuka Kas Haji Rekening Nilai Manfaat atas nama BPKH;
b.menampung pembayaran nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
c.melaksanakan Instruksi BPKH mengenai penempatan dan/atau investasi dana yang berada di dalam Kas Haji Rekening Nilai Manfaat;
d.memastikan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibayarkan ke Kas Haji Rekening Nilai Manfaat;
e.memindahkan dana dari Kas Haji Rekening Nilai Manfaat untuk tujuan pembayaran operasional penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Instruksi BPKH; www.peraturan.go.id 2018, No.1299
f.memindahkan nilai manfaat ke Kas Haji di BPS BPIH Penerima sesuai dengan Instruksi BPKH untuk tujuan pembayaran nilai manfaat ke rekening virtual Jemaah Haji;
g.pada akhir tahun memindahkan sisa dana di Kas Haji Rekening Nilai Manfaat ke Kas Haji Umum sesuai Instruksi BPKH; dan
h.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur di perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 6

BPS BPIH Operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d melaksanakan fungsi:

a.membuka Kas BPKH Rekening Operasional BPKH;
b.menampung dana yang dialokasi untuk operasional BPKH;
c.melaksanakan Instruksi BPKH mengenai penempatan dan/atau investasi dana yang berada di dalam Kas BPKH Rekening Operasional BPKH;
d.membayarkan nilai manfaat dari penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke Kas Haji Rekening Nilai Manfaat di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat sesuai dengan Instruksi BPKH;
e.memindahkan dana dari rekening operasional BPKH untuk tujuan pembayaran operasional kantor BPKH sesuai dengan Instruksi BPKH;
f.melakukan pembayaran untuk operasional BPKH sesuai dengan Instruksi BPKH;
g.pada akhir tahun memindahkan sisa dana di Kas BPKH Rekening Operasional BPKH ke Kas Haji Umum sesuai dengan Instruksi BPKH; dan
h.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur di perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH. www.peraturan.go.id 2018, No.1299

Pasal 7

BPS BPIH Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e melaksanakan fungsi:

a.membuka Kas BPKH Rekening Penempatan untuk menampung dana yang dialokasi untuk penempatan;
b.mematuhi Peraturan Badan tentang tata cara dan bentuk penempatan keuangan haji pada BUS dan UUS;
c.melaksanakan penempatan Keuangan Haji sesuai dengan Instruksi BPKH;
d.membayarkan nilai manfaat dari penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke Rekening Nilai Manfaat yang ditetapkan oleh BPKH; dan
e.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH.

Pasal 8

BPS BPIH Mitra Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f melaksanakan fungsi:

a.membuka Kas BPKH Rekening Investasi untuk menampung dana yang dialokasi untuk investasi;
b.mematuhi Peraturan Badan tentang tata cara dan bentuk investasi keuangan haji;
c.melaksanakan pemindahan, pembayaran dan/atau investasi dana yang berada di Kas BPKH Rekening Investasi sesuai Instruksi BPKH;
d.membayarkan nilai manfaat dari penempatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke Rekening Nilai Manfaat yang ditetapkan oleh BPKH;
e.melaksanakan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk tujuan investasi Keuangan Haji sesuai dengan Instruksi BPKH; dan
f.mematuhi ketentuan lain sebagaimana diatur di perjanjian kerja sama antara BPKH dan BPS BPIH. www.peraturan.go.id 2018, No.1299

BAB III

PERSYARATAN BANK PENERIMA SETORAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 9

(1)Setiap BPS BPIH wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPKH.
(2)Persyaratan yang ditetapkan BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat umum dan syarat khusus.
(3)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persyaratan teknis; dan
2. b.persyaratan hukum dan kepatuhan.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.berbentuk perseroan terbatas;
2. b.memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai BUS atau UUS;
3. c.memenuhi tingkat kesehatan bank minimum sesuai dengan laporan Risk Based Bank Rating (RBBR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. d.memenuhi persyaratan teknis lainnya sebagaimana ditetapkan oleh BPKH.
(5)Persyaratan hukum dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.tunduk dan patuh pada Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Keuangan Haji lainnya;
2. b.tunduk dan patuh pada segala Peraturan Badan terkait BPS BPIH; www.peraturan.go.id 2018, No.1299
3. c.menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPKH terkait fungsi yang akan dijalankan;
4. d.memenuhi kewajiban kepatuhan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ke BPKH sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan BPKH; dan
5. e.tunduk kepada Keputusan BPKH untuk menangguhkan atau membatalkan status BUS atau UUS sebagai BPS BPIH atas alasan kegagalan BUS atau UUS untuk mematuhi semua dan/atau sebagian syarat umum dan/atau syarat khusus serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan yang merujuk pada kapasitas masing-masing BPS BPIH sesuai dengan kriteria tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(7)Dalam hal diperlukan, BPKH dapat menetapkan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMILIHAN, PENETAPAN, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Pasal 10

(1)Penunjukan BPS BPIH oleh BPKH dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan.
(2)Proses pemilihan dan penetapan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. www.peraturan.go.id 2018, No.1299

Pasal 11

(1)BUS dan/atau UUS dapat mengajukan permohonan sebagai BPS BPIH kepada BPKH.
(2)Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan BPKH berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh BUS dan/atau UUS.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diajukan BUS dan/atau UUS kepada BPKH dengan memperhatikan ketentuan dan tata cara pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…