DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola kebijakan kepatuhan, penerapan good corporate governance, kode etik, dan pakta integritas di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, perlu mengatur kembali kebijakan kepatuhan, penerapan good corporate governance, kode etik, dan pakta integritas di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN KEPATUHAN, PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KODE ETIK, DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

Pasal 1

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1246), dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Badan Pelaksana Bidang Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan Acep Riana Jayaprawira Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2025 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd FADLUL IMANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 962

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…