DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi Kebijakan kepatuhan ditujukan sebagai pedoman BPKH dalam pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH menetapkan penerapan Good Corporate Governance untuk jajaran BPKH untuk membangun lembaga yang sehat, tangguh dan memenuhi prinsip syariah, dan merupakan tanggung jawab semua pihak. Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Pegawai BPKH wajib menandatangani Pakta Integritas. Pelanggaran terhadap Kebijakan Kepatuhan, Good Corporate Governance, Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Profesional dikenakan sanksi Untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas profesionalisme dalam pengelolaan Keuangan Haji, ditetapkan kode etik sebagai pedoman dan landasan tingkah laku

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan Good Corporate Governance, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor www.peraturan.go.id 2018, No.1246 6182);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG KEBIJAKAN KEPATUHAN, PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KODE ETIK, DAN PAKTA INTEGRITAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2.Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
3.Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
4.Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
5.Kepala adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
6.Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH. www.peraturan.go.id 2018, No.1246
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8.Pihak Terkait adalah setiap pihak dengan siapa BPKH melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, termasuk tetapi tidak terbatas BPS BPIH, baik berupa BUS dan/atau UUS.
9.Rapat Anggota adalah rapat mingguan Badan Pelaksana yang memenuhi korum dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

KEBIJAKAN KEPATUHAN

Pasal 2

(1)Kebijakan kepatuhan ditujukan sebagai pedoman BPKH dalam pemenuhan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai budaya kepatuhan bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak terkait, guna menunjang tercapainya tujuan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
(2)Kebijakan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.peraturan badan dan peraturan Kepala BPKH;
3. c.prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance);
4. d.kode etik; dan
5. e.best practice sesuai dengan standar Internasional.
(3)Kebijakan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.kepatuhan dimulai dari atas (tone at the top);
2. b.kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama;
3. c.kompetensi dan integritas; www.peraturan.go.id 2018, No.1246
4. d.berorientasi kepada pemangku kepentingan; dan
5. e.menjunjung misi, visi, nilai dan falsafah BPKH.

Pasal 3

(1)Kebijakan kepatuhan berlaku bagi Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Pegawai, dan Pihak terkait.
(2)Kebijakan kepatuhan meliputi:
1. a.kepatuhan perencanaan Keuangan Haji;
2. b.kepatuhan pelaksanaan Keuangan Haji;
3. c.kepatuhan laporan BPKH;
4. d.kepatuhan pengawasan BPKH;
5. e.kepatuhan pertanggungjawaban Organ BPKH;
6. f.kepatuhan menghindari benturan kepentingan; dan
7. g.kepatuhan dari Pihak Terkait.
(3)Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Kepatuhan BPKH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Kebijakan kepatuhan perencanaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur dalam Program Kepatuhan BPKH terkait pelaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji yang meliputi:

a.penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji;
b.rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji; dan
c.anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 5

(1)Rumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun oleh Badan Pelaksana.
(2)Penyusunan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2018, No.1246
1. a.Anggota Bidang Perencanaan membuat usulan rumusan kebijakan dan disampaikan kepada Kepala;
2. b.rancangan rumusan kebijakan disampaikan oleh Kepala kepada Badan Pelaksana untuk mendapatkan masukan dari masing masing anggota;
3. c.rancangan rumusan kebijakan yang telah mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai dan disepakati oleh Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota Badan Pelaksana;
4. d.rancangan rumusan kebijakan yang telah disepakati oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh Kepala kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan;
5. e.Dewan Pengawas menilai dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap rancangan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Badan Pelaksana; dan
6. f.Badan Pelaksana menetapkan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf e setelah menerima persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 6

(1)Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun oleh Badan Pelaksana berdasarkan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.Bidang Perencanaan membuat usulan rencana strategis yang disampaikan kepada Kepala;
2. b.Rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Kepala kepada Badan Pelaksana untuk mendapatkan masukan dari masing masing anggota; www.peraturan.go.id 2018, No.1246
3. c.Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai dan disepakati oleh Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota Badan Pelaksana;
4. d.Rancangan rencana strategis yang telah disepakati oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh Kepala kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan;
5. e.Dewan Pengawas menilai dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap rancangan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Badan Pelaksana;
6. f.Badan Pelaksana menyampaikan rencana strategis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan;
7. g.Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas; dan
8. h.Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 7

(1)Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun oleh Badan Pelaksana berdasarkan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.
(2)Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: www.peraturan.go.id 2018, No.1246
1. a.masing-masing anggota Badan Pelaksana bertugas menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan setiap bidang yang dikoordinir oleh Kepala;
2. b.usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan oleh Kepala kepada Badan Pelaksana untuk mendapatkan masukan dari masing-masing anggota;
3. c.usulan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai dan disepakati oleh Badan Pelaksana dalam Rapat Anggota Badan Pelaksana menjadi rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
4. d.rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh Kepala kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan;
5. e.Dewan Pengawas menilai dan memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usulan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Badan Pelaksana;
6. f.rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf e diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan; dan
7. g.Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.1246

Pasal 8

Dalam kebijakan kepatuhan pelaksanaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Anggota Badan Pelaksana Bidang Kepatuhan bertugas:

a.melakukan pengawasan kepatuhan serta melaporkan ketidakpatuhan internal BPKH; dan
b.melakukan pengawasan kepatuhan serta melaporkan ketidakpatuhan atas aspek yang diregulasi oleh BPKH mengenai Pihak Terkait.

Pasal 9

Dalam penerapan fungsi kepatuhan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji terkait penyataan kepada publik, dilakukan dengan ketentuan:

a.Pegawai BPKH dilarang membuat penyataan publik baik melalui media dan/atau sarana lainnya termasuk media sosial hal-hal dan/atau kegiatan dan/atau tugas dan fungsi dan/atau segala informasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan BPKH tanpa izin secara tertulis dari Kepala Badan Pelaksana berdasarkan persetujuan Anggota Bidang Hukum, Anggota Bidang Kepatuhan, dan Anggota Bidang Manajemen Risiko; dan
b.seluruh anggota Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan pegawai BPKH wajib mematuhi kebijakan kepatuhan BPKH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Kebijakan kepatuhan laporan BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi: www.peraturan.go.id 2018, No.1246

a.kewajiban menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan; dan
b.kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri.

Pasal 11

(1)Untuk memastikan pengelolaan Keuangan Haji dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan wajib menyampaikan:
1. a.laporan status keuangan harian BPKH kepada Komite Pengembangan Keuangan Haji;
2. b.laporan status keuangan mingguan BPKH kepada Badan Pelaksana di Rapat Anggota; dan
3. c.laporan keuangan bulanan yang disampaikan setiap awal bulan berikutnya kepada Badan Pelaksana di Rapat Anggota.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan operasional;
3. c.laporan arus kas;
4. d.neraca; dan
5. e.catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…