DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 4 tentang penempatan keuangan haji; Mengubah ketentuan Pasal 8 tentang penempatan dana setoran awal Mengubah ketentuan Pasal 10 tentang penempatan dana di kas haji Mwngubah ketentuan Pasal 12 ayat (2) tentang jangka waktu Mengubah ketentuan pasal 14 ayat (2) tentang penarikan atas penempatan keuangan haji mengubah ketentuan Pasal 15 Menyisipkan Bab VA tentang Pelaksanaan Monitoring Mengubah Lampiran I,II,III

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); www.peraturan.go.id 2021, No. 543

2.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA DAN BENTUK PENEMPATAN KEUANGAN HAJI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. www.peraturan.go.id 2021, No. 543
2.Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3.Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7.Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8.Kas Haji adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
9.Kas BPKH adalah rekening BPKH pada BUS dan/atau UUS yang digunakan untuk menampung anggaran operasional BPKH dan Keuangan Haji yang dapat dikelola untuk jangka menengah dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No. 543 jangka panjang baik dalam bentuk penempatan dan/atau investasi.
10.Kas Badan Pengelola Keuangan Haji Umum adalah rekening BPKH pada BPS BPIH Likuiditas yang digunakan untuk menampung dana, termasuk DAU, untuk tujuan penempatan dan investasi sebelum pemindahan dana ke Kas BPKH Rekening Penempatan dan/atau Kas BPKH Rekening Investasi.
11.Rekening Nilai Manfaat adalah Kas Haji yang dikhususkan untuk tujuan menampung nilai manfaat dari pengelolaan Keuangan Haji.
12.Anggota Pelaksana Penempatan adalah Anggota Badan Pelaksana yang berkewajiban untuk mengeksekusi penempatan Keuangan Haji yaitu Anggota Badan Pelaksana Bidang Penempatan bersama-sama dengan Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengembangan.
13.Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.
14.Komite Pengembangan Keuangan Haji adalah komite yang bertanggungjawab untuk menyusun rekomendasi terkait arah, batas maksimal, dan kebijakan pokok terkait pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pelaksana tentang Komite Pengembangan Keuangan Haji.
15.Instruksi BPKH adalah Instruksi dari BPKH mengenai pengelolaan Keuangan Haji yang wajib dilakukan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan dokumen otorisasi penandatanganan BPKH.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2021, No. 543

Pasal 4

(1)Penempatan Keuangan Haji wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas, dan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Penempatan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi giro, deposito dan/atau tabungan dengan mengutamakan nilai manfaat yang optimal.
(3)Penempatan Keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
1. a.Deposit on call, yaitu penempatan Keuangan Haji yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari hingga kurang dari 1(satu) bulan;
2. b.Time deposit yaitu penempatan Keuangan Haji yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai dengan perjanjian.
3. c.Bentuk penempatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di bidang jasa keuangan.
(4)Selain dana yang sudah ditetapkan untuk tujuan investasi di BPS BPIH sesuai instruksi BPKH, BPS BPIH wajib memastikan dan BPKH wajib menempatkan Keuangan Haji di BPS BPIH sesuai ketentuan Peraturan Badan ini.
(5)Besaran yang dapat ditempatkan di giro pada masing-masing BPS BPIH paling banyak sebesar yang dihitung dan ditetapkan atas masing-masing BPS BPIH sesuai metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2021, No. 543

Pasal 8

(1)BPKH dapat menempatkan dana setoran awal, setoran lunas dan nilai manfaat yang berada di BPS BPIH dengan mekanisme penempatan over the counter.
(2)Mekanisme penempatan over the counter dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.BPKH dapat menempatkan dana over the counter di BPS BPIH dalam bentuk tabungan, dan/atau deposito;
2. b.tabungan, dan/atau deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dibuka atas nama BPKH q.q. Jemaah haji sesuai instruksi penempatan BPKH;
3. c.BPS BPIH wajib menyampaikan ke BPKH mengenai tabungan, dan/atau deposito yang dibuka paling lambat pukul 17.00 pada hari yang sama tabungan, dan/atau deposito tersebut dibuka;
4. d.tabungan, dan/atau deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuka untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan diperpanjang secara otomatis apabila BPKH tidak memberikan instruksi lain;
5. e.BPS BPIH tidak akan mengenakan penalti atau biaya administrasi dalam hal BPKH mencairkan lebih awal tabungan, dan/atau deposito yang dibuka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
6. f.BPS BPIH wajib membuat daftar nominatif/beneficiary atas deposito setoran awal, setoran lunas serta nilai manfaat yang dibentuk.
(3)BPS BPIH wajib membuka deposito untuk semua besaran di atas batas maksimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5). www.peraturan.go.id 2021, No. 543

4.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)BPKH dapat menempatkan dana yang berada di Kas Haji di BPS BPIH berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter.
(2)BPKH dapat menempatkan dana yang berada di Kas BPKH di BPS BPIH berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter.
(3)BPKH dapat menempatkan nilai manfaat dari pengembangan Keuangan Haji di BPS BPIH berdasarkan mekanisme lelang dan/atau over the counter.
(4)Dalam hal penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) dilaksanakan berdasarkan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2).
(5)Dalam hal BPKH akan melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) melalui mekanisme over the counter, BPS BPIH wajib melaksanakan penempatan sesuai dengan instruksi BPKH.
(6)Jangka waktu penempatan Keuangan Haji di BPS BPIH Pengelola Nilai Manfaat dan BPS BPIH Operasional BPKH berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penempatan Keuangan Haji dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Penempatan Keuangan Haji untuk jangka waktu melebihi 12 (dua belas) bulan dimungkinkan dengan www.peraturan.go.id 2021, No. 543 mematuhi tata cara dan syarat yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penarikan atas penempatan Keuangan Haji dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo.
(2)Penarikan atas penempatan Keuangan Haji terhadap Kas Haji di BPS BPIH sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan likuiditas; dan/atau
2. b.meningkatnya risiko penempatan likuiditas.
  1. 7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)BPS BPIH memberikan nilai manfaat atas penempatan Keuangan Haji.
(2)Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa imbal hasil.
(3)Penetapan imbal hasil dari penempatan Keuangan Haji yang dilaksanakan dengan tata cara over the counter paling sedikit sama dengan tingkat penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
(4)Penetapan nilai manfaat dari penempatan Keuangan Haji yang dilaksanakan dengan tata cara lelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

8.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2021, No. 543 BAB VA PELAKSANAAN MONITORING
9.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Monitoring atas penempatan dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang penempatan dan bidang kepatuhan.
(2)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.monitoring secara berkala portofolio penempatan;
2. b.monitoring secara berkala atas pelaksanaan keputusan dan realisasi penempatan;
3. c.monitoring secara berkala realisasi imbal hasil penempatan; dan/atau
4. d.monitoring secara berkala atas bilyet deposito yang dibentuk.
(3)Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan bidang Manajemen Risiko melakukan penilaian laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

10.Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Bentuk Penempatan Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal II Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2021, No. 543 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, ttd. ANGGITO ABIMANYU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id 2021, No. 543 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…