DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 April 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengembangkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang lebih berhasil www.peraturan.go.id 2020, No. 430 guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan;
c.bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan www.peraturan.go.id 2020, No.430 Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 267);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan www.peraturan.go.id 2020, No. 430 kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
4.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7.Pelayanan Refraksi adalah pemeriksaan gangguan penglihatan karena kelainan refraksi sampai dengan penetapan hasil refraksi
8.Pelayanan Kacamata adalah pemberian alat bantu kesehatan berupa kacamata untuk koreksi kelainan refraksi.
9.Refraksionis Optisien/Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2020, No.430
10.Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan, pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta Pelayanan Kacamata koreksi.
11.Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi adalah persyaratan ukuran dioptri dan Time, Age, Complication, Comorbidity (TACC) untuk rujukan gangguan refraksi.

Pasal 2

Pengaturan prosedur penjaminan Pelayanan Refraksi dan Pelayanan Kacamata pada FKTP dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk:

a.terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
b.terselenggaranya pelayanan kesehatan mata komprehensif yang bermutu, efektif, dan efisien terutama untuk mendukung terwujudnya kendali mutu dan kendali biaya dalam Program Jaminan Kesehatan; dan
c.tersedianya pedoman dalam melaksanakan prosedur penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata.

Pasal 3

(1)Penjaminan Pelayanan Refraksi oleh BPJS Kesehatan pada FKTP meliputi pemeriksaan refraksi sampai dengan penetapan koreksi.
(2)Dalam hal hasil Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan alat bantu kesehatan, Peserta diberikan kacamata sesuai dengan indikasi medis pada Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Untuk dapat memberikan Pelayanan Refraksi sesuai dengan standar kompetensi dan standar pelayanan yang berlaku, FKTP wajib memenuhi sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan. www.peraturan.go.id 2020, No. 430

Pasal 5

(1)Peserta yang membutuhkan Pelayanan Refraksi datang ke FKTP untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter di FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dokter di FKTP dalam memberikan Pelayanan Refraksi sesuai kewenangan atau kompetensi dan kebutuhan medis Peserta termasuk memberikan resep kacamata kepada Peserta.
(3)Dokter di FKTP dalam memberikan Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien/Optometris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal hasil Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta memerlukan pemeriksaan spesialistik atau memenuhi Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi, FKTP merujuk ke FKRTL.
(5)Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Pasal 6

(1)Penjaminan Pelayanan Refraksi pada FKTP dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk mendukung Pelayanan Refraksi.
(2)Dalam hal FKTP belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKTP tersebut dapat melakukan rujukan horizontal ke FKTP lain atau rujukan vertikal ke FKRTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan penjaminan Pelayanan Refraksi pada FKTP paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.430

Pasal 7

(1)Pelayanan Kacamata diberikan oleh Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
(2)Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan kacamata sesuai dengan standar penjaminan dan kebutuhan Peserta.

Pasal 8

Peserta yang membutuhkan kacamata mengikuti prosedur penjaminan sebagai berikut:

a.Peserta membawa resep kacamata dari dokter FKTP ke Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
b.Optikal memberikan kacamata ke Peserta sesuai dengan resep kacamata dari dokter FKTP; dan
c.pemberian kacamata sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada kriteria penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 430 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2020 DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, ttd FACHMI IDRIS Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu mengembangkan sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang lebih berhasil www.peraturan.go.id 2020, No. 430 guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan;
c.bahwa untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan mengenai prosedur penjaminan pelayanan refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan guna terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan www.peraturan.go.id 2020, No.430 Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 267);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PROSEDUR PENJAMINAN PELAYANAN REFRAKSI DAN KACAMATA PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan www.peraturan.go.id 2020, No. 430 kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
3.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
4.Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
7.Pelayanan Refraksi adalah pemeriksaan gangguan penglihatan karena kelainan refraksi sampai dengan penetapan hasil refraksi
8.Pelayanan Kacamata adalah pemberian alat bantu kesehatan berupa kacamata untuk koreksi kelainan refraksi.
9.Refraksionis Optisien/Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2020, No.430
10.Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan, pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta Pelayanan Kacamata koreksi.
11.Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi adalah persyaratan ukuran dioptri dan Time, Age, Complication, Comorbidity (TACC) untuk rujukan gangguan refraksi.

Pasal 2

Pengaturan prosedur penjaminan Pelayanan Refraksi dan Pelayanan Kacamata pada FKTP dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk:

a.terwujudnya kepastian hukum bagi Peserta untuk mendapatkan penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata sesuai dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan;
b.terselenggaranya pelayanan kesehatan mata komprehensif yang bermutu, efektif, dan efisien terutama untuk mendukung terwujudnya kendali mutu dan kendali biaya dalam Program Jaminan Kesehatan; dan
c.tersedianya pedoman dalam melaksanakan prosedur penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata.

Pasal 3

(1)Penjaminan Pelayanan Refraksi oleh BPJS Kesehatan pada FKTP meliputi pemeriksaan refraksi sampai dengan penetapan koreksi.
(2)Dalam hal hasil Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan alat bantu kesehatan, Peserta diberikan kacamata sesuai dengan indikasi medis pada Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Peserta yang membutuhkan Pelayanan Refraksi datang ke FKTP untuk mendapatkan pemeriksaan oleh dokter di FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dokter di FKTP dalam memberikan Pelayanan Refraksi sesuai kewenangan atau kompetensi dan kebutuhan medis Peserta termasuk memberikan resep kacamata kepada Peserta.
(3)Dokter di FKTP dalam memberikan Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien/Optometris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal hasil Pelayanan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peserta memerlukan pemeriksaan spesialistik atau memenuhi Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi, FKTP merujuk ke FKRTL.
(5)Kriteria Rujukan Gangguan Refraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Pasal 6

(1)Penjaminan Pelayanan Refraksi pada FKTP dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk mendukung Pelayanan Refraksi.
(2)Dalam hal FKTP belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, FKTP tersebut dapat melakukan rujukan horizontal ke FKTP lain atau rujukan vertikal ke FKRTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan penjaminan Pelayanan Refraksi pada FKTP paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.430

Pasal 7

(1)Pelayanan Kacamata diberikan oleh Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
(2)Optikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan kacamata sesuai dengan standar penjaminan dan kebutuhan Peserta.

Pasal 8

Peserta yang membutuhkan kacamata mengikuti prosedur penjaminan sebagai berikut:

a.Peserta membawa resep kacamata dari dokter FKTP ke Optikal yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
b.Optikal memberikan kacamata ke Peserta sesuai dengan resep kacamata dari dokter FKTP; dan
c.pemberian kacamata sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengacu pada kriteria penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembiayaan penjaminan Pelayanan Refraksi dan kacamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024