DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019

Nomor: Nomor 5 Tahun 2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Badan Pusat Statistik (BPS)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan ruang lingkup,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2019, No. 1271

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
7.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 2019, No. 1271 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
9.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat Statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap lembaga.
5.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani naskah dinas sesuai 2019, No. 1271 dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Badan Pusat Statistik .
8.Cap lembaga adalah gambar lambang negara dan logo Badan Pusat Statistik sebagai tanda pengenal (identitas Badan Pusat Statistik ) yang sah dan berlaku, yang dibubuhkan pada ruang tanda tangan.
9.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama Badan Pusat Statistik yang ditempatkan di bagian atas kertas.
10.Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang menunjukan jabatan atau nama Badan Pusat Statistik yang ditempatkan di bagian atas sampul surat.
11.Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam atau memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu lama.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.jenis dan format naskah dinas;
2. b.pembuatan naskah dinas;
3. c.pengamanan naskah dinas;
4. d.kewenangan penandatanganan; dan
5. e.pengendalian naskah dinas.
(2)Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 2019, No. 1271 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 248), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2019, No. 1271 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2019 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK, ttd SUHARIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271 2019, No. 1271

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 5 Tahun 2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012