DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi Balai Deteksi Sinyal telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.338 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); /M.KT.01/2017, 18 Januari 2018 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI DETEKSI SINYAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Deteksi Sinyal yang selanjutnya disebut BDS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi.
(2)BDS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BDS mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi serta diseminasi hasil analisis informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BDS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program deteksi sinyal;
b.pelaksanaan pengumpulan informasi melalui jalur komunikasi berbasis frekuensi dan internet protokol;
c.pengolahan dan analisis hasil pengumpulan informasi;
d.pelaksanaan diseminasi informasi; www.peraturan.go.id 2019, No.338
e.pelaksanaan layanan pengelolaan data dan pengembangan teknis sistem;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
g.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)BDS terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.338
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

BDS menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BDS.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Deteksi Ancaman mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BDS secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

BDS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BDS.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan organisasi Balai Deteksi Sinyal telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); /M.KT.01/2017, 18 Januari 2018 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI DETEKSI SINYAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Deteksi Sinyal yang selanjutnya disebut BDS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Deteksi Ancaman, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi.
(2)BDS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BDS mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi serta diseminasi hasil analisis informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BDS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program deteksi sinyal;
b.pelaksanaan pengumpulan informasi melalui jalur komunikasi berbasis frekuensi dan internet protokol;
c.pengolahan dan analisis hasil pengumpulan informasi;
d.pelaksanaan diseminasi informasi; www.peraturan.go.id 2019, No.338
e.pelaksanaan layanan pengelolaan data dan pengembangan teknis sistem;
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
g.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)BDS terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.338
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

BDS menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BDS.

Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Deteksi Ancaman mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BDS secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

BDS harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BDS.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

TATA KERJA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023