DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja Balai Deteksi Sinyal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/416/M.KT.01/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI DETEKSI SINYAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Deteksi Sinyal yang selanjutnya disingkat BDS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi Sandi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
(2)BDS dipimpin oleh Kepala BDS yang selanjutnya disebut Kepala.

Pasal 2

BDS mempunyai tugas melaksanakan operasi deteksi sinyal yang terdiri atas pemantauan dan pengumpulan sinyal dan data berbasis frekuensi dan internet protokol, serta pengolahan, analisis, koordinasi, dan diseminasi hasil operasi deteksi sinyal.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BDS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program kegiatan deteksi sinyal;
b.pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan sinyal dan data berbasis frekuensi dan internet protokol;
c.pelaksanaan pengolahan dan analisis sinyal dan data serta analisis kriptografi hasil kegiatan operasi deteksi sinyal;
d.pelaksanaan koordinasi dan diseminasi hasil kegiatan operasi deteksi sinyal;
e.pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
f.pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sistem operasional;
g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
h.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BDS terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana dan program kegiatan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3)Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
(4)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.ketua tim; dan
2. b.anggota tim.
(5)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(6)Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

BDS menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BDS.

Pasal 10

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Operasi Sandi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BDS secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019