DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Balai Sertifikasi Elektronik telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun www.peraturan.go.id 2019, No.339 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
(2)BSrE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSrE mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSrE menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
b.pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikasi elektronik; www.peraturan.go.id 2019, No.339
c.pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik;
d.pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik;
e.pelaksanaan pengelolaan kunci asimetrik;
f.pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
g.pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
i.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)BSrE terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik;
3. c.Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik;
4. d.Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyusunan rencana dan program, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan. www.peraturan.go.id 2019, No.339

Pasal 6

Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas, melaksanakan pelayanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikasi elektronik serta penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik.

Pasal 7

Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik.

Pasal 8

Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik dan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikat elektronik.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.339

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi Balai Sertifikasi Elektronik telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B/25/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Proteksi.
(2)BSrE dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSrE mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSrE menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
b.pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikasi elektronik; www.peraturan.go.id 2019, No.339
c.pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik;
d.pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik;
e.pelaksanaan pengelolaan kunci asimetrik;
f.pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
g.pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
i.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan; dan
j.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)BSrE terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik;
3. c.Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik;
4. d.Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik.

Pasal 8

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.339