DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Dalam melaksanakan tugas Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik; b. pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik; c. pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengubahan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Sertifikasi Elektronik; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
2.Balai Besar Sertifikasi Elektronik adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan pelayanan di bidang sertifikasi elektronik bagi pegawai instansi penyelenggara negara dan/atau instansi penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Besar Sertifikasi Elektronik merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(2)Balai Besar Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
(3)Balai Besar Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Besar Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola, pelayanan, teknologi informasi, dan keamanan informasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Sertifikasi Elektronik menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran sertifikasi elektronik;
b.pelaksanaan penilaian kepatuhan dan keamanan sertifikat elektronik;
c.pelaksanaan layanan administratif dan asistensi, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;
d.pelaksanaan pengelolaan sistem sertifikasi elektronik;
e.pelaksanaan pengelolaan kunci asimetrik;
f.pengintegrasian sistem berbasis sertifikat elektronik;
g.pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sertifikasi elektronik;
h.pelaksanaan penjaminan keamanan informasi;
i.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan kerumahtanggaan; dan
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Balai Besar Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bidang Tata Kelola;
3. c.Bidang Operasional Pelayanan;
4. d.Bidang Teknologi Informasi;
5. e.Bidang Keamanan Informasi; dan
6. f.kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
d.pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
e.pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f.pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan
g.penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Pasal 9

Bidang Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penilaian kepatuhan dan keamanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, penyelarasan, dan peninjauan dokumen kebijakan tata kelola sertifikasi elektronik;
b.perumusan pedoman teknis sertifikasi elektronik;
c.peninjauan dan pengendalian penerapan standar dan prosedur;
d.pelaksanaan standardisasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
e.pengawasan penerapan standar dan sistem pengelolaan sertifikasi elektronik;
f.pelaksanaan manajemen risiko sertifikasi elektronik; dan
g.pelaksanaan manajemen insiden sistem sertifikasi elektronik.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…