DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174); 2019, No.414 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
4.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 2

(1)Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan dan/atau pelantikan pada Badan Siber dan Sandi Negara. 2019, No.414

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen:

a.Kelas Jabatan; dan
b.kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,3 % (nol koma tiga per seratus) untuk keterlambatan 30 (tiga puluh) menit pertama dan berlaku kelipatan untuk setiap 30 (tiga puluh) menit berikutnya.

Pasal 6

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) setiap 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
(2)Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar:
1. a.3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti alasan penting;
2. b.5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena cuti besar; dan
3. c.5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena tidak masuk kerja. 2019, No.414
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 100% (seratus per seratus) dalam setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian prestasi akademik.
(2)Penilaian prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember.
(2)Tunjangan Kinerja bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada bulan berjalan atau bulan berikutnya.

Pasal 11

(1)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja dengan tunjangan profesi pada Kelas Jabatan yang sama.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang sama, maka tunjangan profesi yang diberikan. 2019, No.414

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174); 2019, No.414 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.
3.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai tersebut bekerja.
4.Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 2

(1)Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan dan/atau pelantikan pada Badan Siber dan Sandi Negara. 2019, No.414

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan komponen:

a.Kelas Jabatan; dan
b.kehadiran menurut hari dan jam kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) setiap 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.
(2)Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar:
1. a.3% (tiga per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti alasan penting;
2. b.5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena cuti besar; dan
3. c.5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari karena tidak masuk kerja. 2019, No.414
(3)Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 100% (seratus per seratus) dalam setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan penilaian prestasi akademik.
(2)Penilaian prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember.
(2)Tunjangan Kinerja bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada bulan berjalan atau bulan berikutnya.

Pasal 11

(1)Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi maka Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja dengan tunjangan profesi pada Kelas Jabatan yang sama.
(2)Apabila tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang sama, maka tunjangan profesi yang diberikan. 2019, No.414