DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa penyusunan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/515/M.KT.01/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
5. e.Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
6. f.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. g.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian;
8. h.Inspektorat;
9. i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
10. j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
11. k.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.
(3)Uraian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan
d.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa penyusunan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/515/M.KT.01/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi;
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
5. e.Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
6. f.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. g.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian;
8. h.Inspektorat;
9. i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
10. j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
11. k.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2)Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN.
(3)Uraian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan
d.Biro Umum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020