DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1429/M.KT.01/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
c.pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
5. e.Deputi Bidang Proteksi;
6. f.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
7. g.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
8. h.Inspektorat;
9. i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
10. j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
11. k.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.
(2)Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
(2)Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
(3)Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/1429/M.KT.01/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BSSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSSN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
c.pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi perdagangan berbasis elektronik, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
d.pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
h.pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi BSSN terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Wakil Kepala;
3. c.Sekretariat Utama;
4. d.Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi;
5. e.Deputi Bidang Proteksi;
6. f.Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan;
7. g.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian;
8. h.Inspektorat;
9. i.Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi;
10. j.Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;
11. k.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
12. l.Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional.
(2)Bagan susunan organisasi BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala BSSN mempunyai tugas memimpin BSSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BSSN.

Pasal 6

(1)Wakil Kepala merupakan unsur pimpinan, mempunyai tugas membantu Kepala.
(2)Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala.
(3)Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BSSN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran BSSN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BSSN;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g.koordinasi kegiatan kerja sama di bidang keamanan siber; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Keuangan;
b.Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
c.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d.Biro Umum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021