DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atas uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain termasuk calon pegawai negeri sipil. Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud, berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya melakukan tindakan pengamanan baik langsung atau tidak langsung yang merugikan negara wajib mengganti kerugian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
3.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15.Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara atas uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain termasuk calon pegawai negeri sipil.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya melakukan tindakan pengamanan baik langsung atau tidak langsung yang merugikan negara wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f.perhitungan ex officio; dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Atasan langsung wajib melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk melakukan verifikasi berdasarkan surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara.
(3)Dalam hal Kerugian Negara diduga dilakukan oleh kepala unit kerja, penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh atasan langsung kepala unit kerja.
(4)Verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(5)Format surat perintah verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Atasan langsung menyusun laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak informasi terjadinya Kerugian Negara diperoleh.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.atasan langsung:
  1. 1.melaporkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; dan
  2. 2.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Sekretaris Utama, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya;
2. b.Kepala Badan Siber dan Sandi Negara memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara yang dilakukan oleh kepala unit kerja.
(3)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.
(4)Format laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

(1)Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
(2)Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Satuan Kerja atau Sekretaris Utama, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
2. b.Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau Sekretaris Utama.

Pasal 8

(1)Dalam menyelesaikan Kerugian Negara, pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan verifikasi dari atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan minimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
1. a.pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang minimal setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara sebagai ketua;
2. b.1 (satu) orang pegawai yang menangani pengawasan intern sebagai anggota;
3. c.1 (satu) orang pegawai yang mengelola barang milik negara sebagai anggota;
4. d.1 (satu) orang pegawai yang membidangi kepegawaian sebagai anggota; dan
5. e.unsur lain yang dibutuhkan.
(3)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
1. a.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. b.tidak ada hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
(4)Kompetensi yang dimiliki oleh anggota TPKN paling sedikit:
1. a.memiliki pemahaman secara mendalam terkait keuangan;
2. b.kemampuan analisis data keuangan;
3. c.pengetahuan audit dan pemeriksaan;
4. d.keterampilan dalam melakukan investigasi;
5. e.pemahaman terhadap hukum dan etika;
6. f.kemampuan komunikasi yang baik;
7. g.memiliki manajemen risiko yang baik;
8. h.kemampuan bekerja dalam tim; dan/atau
9. i.komitmen terhadap integritas.
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 9

(1)TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN melalui atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.
(3)Kronologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat pertanyaan mengenai:
1. a.identifikasi peristiwa;
2. b.waktu kejadian;
3. c.pihak yang terlibat;
4. d.detail kerugian yang terjadi;
5. e.pihak terkait yang bertanggung jawab;
6. f.langkah administratif atau hukum;
7. g.dokumen pendukung; dan
8. h.pemulihan kerugian.
(4)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.pemeriksaan/permintaan keterangan/tanggapan/ klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(5)Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.
(6)Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menjadi lampiran yang diserahkan bersamaan dengan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada pelaksana kewenangan PPKN.
(7)Format kronologis terjadinya Kerugian Negara, berita acara pemeriksaan, hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN, dan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN kepada pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan dalam bentuk surat kepada pihak yang menimbulkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
(2)Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.penyebab terjadinya Kerugian Negara; dan
2. b.jenis dan jumlah Kerugian Negara.
(3)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
(4)Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
(5)Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TKPN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
(6)Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melampirkan tanggapan dan klarifikasi penolakan atas tanggapan dalam hasil pemeriksaan.
(7)TKPN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.
(8)Dalam hal TPKN tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
(9)Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pelaksana kewenangan PPKN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu untuk menyampaikan tanggapan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016