DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara terdapat barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara sehingga perlu diatur guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dari pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah www.peraturan.go.id 2019, No.650 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
2.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola pemilihan Penyedia.
3.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
4.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. www.peraturan.go.id 2019, No.650
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

(1)Barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara merupakan barang/jasa yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia.
(2)Barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat penetapan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB II

TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA

Pasal 4

(1)PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan kebutuhan Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. www.peraturan.go.id 2019, No.650
(2)Perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
(3)Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak diumumkan dalam rencana umum pengadaan.
(5)Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

Pasal 5

(1)PPK membuat persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
1. a.penetapan spesifikasi teknis;
2. b.kerangka acuan kerja;
3. c.penetapan harga perkiraan sendiri;
4. d.penetapan rancangan kontrak; dan/atau
5. e.penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, rencana waktu penggunaan barang/jasa dan/atau penyesuaian harga.
(2)PPK menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang merupakan pengesahan atas keluaran PPK dalam tahap persiapan.

Pasal 6

(1)PPK menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung kepada: www.peraturan.go.id 2019, No.650
1. a.Pejabat Pengadaan untuk penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2. b.Unit kerja yang membidangi layanan pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Pimpinan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa menetapkan Pokja Pemilihan.
(3)Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:
1. a.reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. b.penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. c.penetapan persyaratan Penyedia;
4. d.penetapan metode evaluasi penawaran;
5. e.penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
6. f.penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
7. g.penyusunan dokumen pemilihan.
(4)Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha yang terdaftar dalam daftar penyedia terpilih.
(5)Daftar penyedia terpilih sebagaimana pada ayat (4) merupakan daftar yang berisi Penyedia yang telah terkualifikasi dan telah memenuhi syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, dan memiliki kemampuan serta pengalaman untuk menyediakan barang/jasa.
(6)Dalam hal Pelaku Usaha belum terdaftar pada daftar penyedia terpilih maka Pelaku Usaha diwajibkan mendaftar sebelum mengikuti pelaksanaan pemilihan www.peraturan.go.id 2019, No.650 Penyedia barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Pelaksanaan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPK melaksanakan kontrak dengan Penyedia terpilih.
(2)Pelaksanaan kontrak sebagaimana dipaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
2. b.penandatanganan kontrak;
3. c.pemberian uang muka;
4. d.pembayaran prestasi pekerjaan;
5. e.perubahan kontrak;
6. f.penyesuaian harga;
7. g.penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
8. h.pemutusan kontrak;
9. i.serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
10. j.penanganan keadaan kahar.
(3)Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DAFTAR PENYEDIA TERPILIH

Pasal 8

(1)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa yang bersifat rahasia untuk dimasukkan dalam daftar penyedia terpilih. www.peraturan.go.id 2019, No.650
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualifikasi:
1. a.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. b.memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
3. c.memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;
4. d.memiliki pengalaman sesuai bidang usaha dan kompetensinya; dan
5. e.memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
(3)Pelaku Usaha yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menyerahkan dokumen kualifikasi beserta kelengkapannya kepada unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara.
(4)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.
(5)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara melakukan penetapan hasil kualifikasi.
(6)Penetapan hasil kualifikasi menjadi dasar untuk pengajuan usulan daftar penyedia terpilih untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Daftar penyedia terpilih dimasukkan ke dalam sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa Badan Siber dan Sandi Negara.
(8)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara dapat mengajukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengeluarkan Penyedia yang masuk dalam daftar hitam dari daftar penyedia terpilih. www.peraturan.go.id 2019, No.650

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber Dan Sandi Negara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.650 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2019 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd HINSA SIBURIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara terdapat barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara sehingga perlu diatur guna memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dari pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
2.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengelola pemilihan Penyedia.
3.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
4.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. www.peraturan.go.id 2019, No.650
5.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

(1)Barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara merupakan barang/jasa yang digunakan untuk mengidentifikasi, memproteksi, menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, dan/atau untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia.
(2)Barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat penetapan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB II

TAHAP PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERSIFAT RAHASIA

Pasal 4

(1)PPK menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan kebutuhan Badan Siber dan Sandi Negara untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. www.peraturan.go.id 2019, No.650
(2)Perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
(3)Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak diumumkan dalam rencana umum pengadaan.
(5)Pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia dilaksanakan dengan penunjukan langsung.

Pasal 5

(1)PPK membuat persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
1. a.penetapan spesifikasi teknis;
2. b.kerangka acuan kerja;
3. c.penetapan harga perkiraan sendiri;
4. d.penetapan rancangan kontrak; dan/atau
5. e.penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, rencana waktu penggunaan barang/jasa dan/atau penyesuaian harga.
(2)PPK menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang merupakan pengesahan atas keluaran PPK dalam tahap persiapan.

Pasal 6

(1)PPK menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia melalui penunjukan langsung kepada: www.peraturan.go.id 2019, No.650
1. a.Pejabat Pengadaan untuk penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
2. b.Unit kerja yang membidangi layanan pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Pimpinan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa menetapkan Pokja Pemilihan.
(3)Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:
1. a.reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. b.penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. c.penetapan persyaratan Penyedia;
4. d.penetapan metode evaluasi penawaran;
5. e.penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
6. f.penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
7. g.penyusunan dokumen pemilihan.
(4)Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi untuk Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha yang terdaftar dalam daftar penyedia terpilih.
(5)Daftar penyedia terpilih sebagaimana pada ayat (4) merupakan daftar yang berisi Penyedia yang telah terkualifikasi dan telah memenuhi syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha, dan memiliki kemampuan serta pengalaman untuk menyediakan barang/jasa.
(6)Dalam hal Pelaku Usaha belum terdaftar pada daftar penyedia terpilih maka Pelaku Usaha diwajibkan mendaftar sebelum mengikuti pelaksanaan pemilihan www.peraturan.go.id 2019, No.650 Penyedia barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Pelaksanaan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)PPK melaksanakan kontrak dengan Penyedia terpilih.
(2)Pelaksanaan kontrak sebagaimana dipaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
2. b.penandatanganan kontrak;
3. c.pemberian uang muka;
4. d.pembayaran prestasi pekerjaan;
5. e.perubahan kontrak;
6. f.penyesuaian harga;
7. g.penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
8. h.pemutusan kontrak;
9. i.serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
10. j.penanganan keadaan kahar.
(3)Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DAFTAR PENYEDIA TERPILIH

Pasal 8

(1)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/jasa yang bersifat rahasia untuk dimasukkan dalam daftar penyedia terpilih. www.peraturan.go.id 2019, No.650
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kualifikasi:
1. a.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. b.memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
3. c.memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya;
4. d.memiliki pengalaman sesuai bidang usaha dan kompetensinya; dan
5. e.memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
(3)Pelaku Usaha yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menyerahkan dokumen kualifikasi beserta kelengkapannya kepada unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara.
(4)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi.
(5)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara melakukan penetapan hasil kualifikasi.
(6)Penetapan hasil kualifikasi menjadi dasar untuk pengajuan usulan daftar penyedia terpilih untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
(7)Daftar penyedia terpilih dimasukkan ke dalam sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa Badan Siber dan Sandi Negara.
(8)Unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Badan Siber dan Sandi Negara dapat mengajukan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengeluarkan Penyedia yang masuk dalam daftar hitam dari daftar penyedia terpilih. www.peraturan.go.id 2019, No.650

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di Badan Siber Dan Sandi Negara.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia.